Al-Quds, Purna Warta – Seorang mantan pejabat badan intelijen Israel, Mossad, mengakui bahwa mengalahkan Iran melalui perang militer merupakan hal yang mustahil.
Menurut kantor berita Mehr yang mengutip situs Israel Walla, Udi Levy, mantan kepala Unit “Tzaltzel” di Mossad, mengakui bahwa mengalahkan Iran melalui perang militer tidak mungkin dilakukan. Ia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan tekanan ekonomi yang mencekik.
Levy menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel saat ini sedang membayar harga dari sepuluh tahun pengabaian terhadap persoalan ekonomi Iran. Menurutnya, Washington dan Tel Aviv mengabaikan informasi strategis dan sensitif, sementara Teheran sejak 2015 telah membangun infrastruktur keuangan yang sangat besar.
Mantan pejabat Mossad tersebut menambahkan bahwa Washington mengetahui dirinya tidak dapat melancarkan kampanye militer secara menyeluruh karena kurangnya kerja sama penuh dari Eropa, keterbatasan informasi dari Israel, tidak adanya dukungan penuh dari negara-negara Teluk, serta semakin dekatnya hubungan Rusia dengan Iran.
Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Departemen Keuangan AS memantau infrastruktur keuangan dan logistik Iran dengan harapan dapat memaksa Teheran menghabiskan sumber dayanya untuk menjalankan mekanisme transfer dana yang semakin rumit.
Levy juga memperingatkan bahwa negara-negara seperti Iran, Rusia, dan Korea Utara semakin gencar menggunakan mata uang kripto sebagai instrumen strategis, sementara pengawasan dan pengendalian terhadap mata uang virtual tersebut masih lemah.
Salah satu perkembangan yang paling relevan dengan pernyataan Levy adalah evaluasi Reuters mengenai kondisi Iran setelah lebih dari tiga bulan konflik. Reuters melaporkan bahwa Iran keluar dari periode perang tersebut dalam keadaan masih memiliki kapasitas politik dan kemampuan untuk mempertahankan pengaruhnya, meskipun mengalami serangan berat dari AS dan Israel, termasuk terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Kesepakatan gencatan senjata 60 hari yang kemudian tercapai tidak menghasilkan perubahan mendasar pada keseimbangan kekuatan regional dan tidak membuat Iran menyerahkan program rudal maupun program nuklirnya.
Laporan yang sama mencatat perubahan sikap sejumlah negara Arab Teluk. Setelah melihat bahwa serangan AS dan Israel tidak berhasil menghilangkan kemampuan Iran untuk memberikan tekanan regional, negara-negara Teluk mulai melakukan penyesuaian strategi dan mencari hubungan yang lebih berimbang dengan Teheran. Hal tersebut penting bagi konteks pernyataan Levy karena salah satu alasan yang ia sebut sebagai penghambat kampanye militer menyeluruh adalah tidak adanya dukungan penuh negara-negara Teluk terhadap Washington.
Iran dan Selat Hormuz
Faktor lain yang memperkuat posisi strategis Iran adalah Selat Hormuz. Reuters melaporkan pada 13 Agustus bahwa Iran dan Amerika Serikat sama-sama mengklaim memiliki kendali atas selat tersebut. Komandan Basij Hossein Taeb menyatakan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Iran, sementara Presiden Trump sebelumnya mengklaim AS memiliki “kendali penuh” atas kawasan tersebut. Ketegangan ini terjadi setelah AS memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Dari sudut pandang yang menguntungkan Iran, kemampuan Teheran untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan menunjukkan bahwa kekuatan militer Iran tidak sepenuhnya dapat dinetralkan melalui serangan udara.
Pakar Iran-Amerika Vali Nasr juga menilai bahwa Iran melihat situasi pascaperang sebagai peluang untuk mengubah keseimbangan kekuatan regional. Dalam analisis Financial Times, Nasr mengatakan tujuan dasar Iran tetap mencakup pengurangan pengaruh AS di kawasan, mempertahankan kelangsungan sistem politik Iran, dan menghapus atau mengurangi tekanan sanksi. Menurut analisisnya, Tehran kini menggunakan posisi strategisnya di Hormuz sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik.
Tekanan ekonomi AS justru menunjukkan keterbatasannya
Pernyataan Levy mengenai tekanan ekonomi juga menarik karena Washington sendiri kembali mengandalkan sanksi setelah opsi lain mengalami hambatan. Associated Press melaporkan bahwa Trump kembali menggunakan sanksi ekonomi dalam apa yang disebut pemerintah sebagai “Operation Economic Fury”, dengan tujuan menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya dan membuka kembali Selat Hormuz. Namun, para pengkritik mengingatkan bahwa sanksi selama beberapa dekade sebelumnya belum berhasil mencapai seluruh tujuan politik AS terhadap Iran dan dampaknya tidak dapat menghasilkan perubahan cepat.
Pada 13 Agustus, Reuters melaporkan bahwa AS bahkan menyatakan mampu mempertahankan blokade laut terhadap Iran tanpa batas waktu, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent mengisyaratkan akan ada tekanan ekonomi tambahan. Pada saat yang sama, konflik tersebut telah menyebabkan gangguan besar terhadap pasokan energi dan meningkatkan volatilitas harga minyak global.
Dari perspektif Iran, perkembangan tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa strategi tekanan maksimum juga menimbulkan biaya bagi pihak yang menerapkannya. Harga bahan bakar AS meningkat, pasokan minyak global terganggu, dan Trump menghadapi tekanan politik domestik akibat dampak ekonomi perang. Reuters melaporkan bahwa setelah enam bulan perang, sekitar dua pertiga warga Amerika dalam jajak pendapat menentang perang tersebut, sementara kenaikan harga bahan bakar menjadi salah satu persoalan politik yang semakin menonjol.
Dukungan Rusia dan China
Hubungan Iran dengan Rusia dan China juga menjadi faktor strategis. Washington Institute mencatat bahwa sejak dimulainya operasi AS-Israel terhadap Iran pada Februari 2026, Rusia dan China secara diplomatik berulang kali membela Tehran dan mengkritik pendekatan AS, meskipun keduanya tidak secara resmi masuk ke dalam perang.
Laporan The Guardian pada Juli juga menyebut adanya indikasi bahwa Iran memperoleh manfaat dari teknologi China dan pengalaman Rusia dalam perang Ukraina, termasuk penggunaan citra satelit dan teknologi navigasi. Namun, laporan tersebut juga menekankan bahwa tingkat dan bentuk bantuan langsung tersebut masih diperdebatkan. Presiden Trump sendiri pada Juli mengatakan bahwa menurut informasi yang ia terima, Rusia dan China tidak secara resmi ikut berperang atau menjual senjata kepada Iran, meskipun AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pihak Rusia dan China yang dituduh membantu Iran.