Al-Quds, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, dilaporkan berperan aktif dalam melobi negara-negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) agar mencopot Jaksa Penuntut Utama Karim Khan menjelang pemungutan suara yang berujung pada pemberhentiannya, menurut sejumlah laporan media Israel.
Laporan tersebut muncul setelah sekitar dua pertiga negara anggota ICC memberikan suara pada Jumat untuk memberhentikan Khan menyusul berbulan-bulan kontroversi terkait tuduhan pelanggaran seksual terhadap dirinya.
Jurnalis Israel Guy Azriel, mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Saar membentuk satuan tugas khusus dan memimpin kampanye diplomatik intensif guna memperoleh dukungan bagi pencopotan Khan.
“Menurut pejabat tersebut, Saar mengawasi satuan tugas khusus dan menjalankan upaya diplomatik yang intensif untuk memastikan pencopotan Khan,” tulis Azriel dalam unggahannya di platform media sosial X.
Laporan mengenai lobi tersebut muncul di tengah hubungan yang telah lama memanas antara Israel dan ICC. Pada 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan perang di Jalur Gaza. Pemerintah Israel menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa surat perintah itu bermotif politik.
Setelah Karim Khan diberhentikan, Saar kembali mengkritik ICC dan menyerukan agar surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant dicabut. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang “bermotif politik” dan “tidak dapat diterima.”
Namun, negara-negara anggota ICC menegaskan bahwa keputusan memberhentikan Khan tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan tersebut.
Dalam pernyataan resmi setelah pemungutan suara, negara-negara anggota ICC menyatakan bahwa proses yang menyangkut Khan “tidak berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan atau proses peradilan di hadapan Mahkamah” serta “tidak memengaruhi independensi Mahkamah Pidana Internasional.”
Karim Khan, seorang pengacara berkewarganegaraan Inggris, pada 2024 dituduh oleh seorang staf junior ICC melakukan tindakan pelanggaran seksual yang bersifat memaksa selama periode tertentu. Tuduhan tersebut menjadi perhatian publik setelah disampaikan dalam sebuah wawancara televisi pada awal bulan ini. Khan membantah seluruh tuduhan dan sebelumnya menyatakan bahwa keputusan ICC untuk menangguhkannya merupakan tindakan yang “melanggar hukum, tidak adil secara prosedural, dan tidak didukung oleh bukti.”
Kontroversi ini juga berlangsung di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap ICC terkait penyelidikan yang melibatkan pejabat-pejabat Israel. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menjatuhkan sanksi terhadap ICC beserta sejumlah personelnya, sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menyatakan akan “membongkar ICC sedikit demi sedikit.”