Washington, Purna Warta – Anggota parlemen Amerika Serikat Rashida Tlaib bersama sejumlah anggota Partai Demokrat melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan menuduh Kementerian Luar Negeri gagal melindungi 14 warga negara Amerika yang berada di atas konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza setelah kapal mereka dicegat oleh pasukan “Israel”.
Baca juga: Hizbullah Serang Tank Merkava Israel Dengan Drone Peledak
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, para anggota Kongres menilai bahwa pencegatan kapal sipil di perairan internasional dan penahanan sedikitnya 175 aktivis serta jurnalis merupakan “pelanggaran serius terhadap hukum internasional”. Mereka juga mengkritik ancaman Washington untuk memberikan sanksi kepada para peserta, alih-alih melindungi dan membebaskan mereka.
Mereka merujuk pada laporan bahwa sejumlah tahanan mengalami pemukulan dan cedera serius, termasuk patah tulang, serta sebagian harus dirawat di rumah sakit setelah dibebaskan. Mereka juga memperingatkan bahwa para peserta terus menjadi sasaran bahkan setelah kembali ke Amerika Serikat.
Dalam perkembangan lain yang mencerminkan dampak kemanusiaan kasus ini, Teresa Regina de Ávila e Silva, ibu dari aktivis Brasil Tiago Ávila, meninggal dunia saat putranya masih ditahan di wilayah pendudukan, di tengah laporan bahwa ia mengalami “penyiksaan psikologis sistematis”.
Media Brasil melaporkan bahwa almarhumah (63 tahun) telah menderita penyakit ALS selama bertahun-tahun, sementara anggota parlemen Brasil Erika Kokay mengatakan bahwa kematiannya terjadi “di tengah penderitaan berat keluarga akibat penahanan tanpa alasan yang jelas terhadap anaknya”.
Ávila, bersama lebih dari 175 peserta “Armada Keteguhan Global”, ditangkap pada 30 April saat berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebagian besar kemudian dibebaskan, namun otoritas pendudukan masih menahan dirinya dan aktivis Saif Abu Kask.
Baik Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva maupun Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez telah menyerukan pembebasan segera para aktivis tersebut. Seruan serupa juga datang dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menegaskan bahwa “solidaritas dan upaya mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza bukanlah kejahatan”.
Perkembangan ini terjadi di tengah peringatan PBB mengenai berlanjutnya blokade Gaza, yang menyebabkan kekurangan parah makanan dan bantuan, serta tuduhan pelanggaran berat hukum internasional terhadap entitas Israel.