Al-Quds, Purna Warta -Knesset Zionis Perpanjang Undang-Undang Infiltrasi Webcam Negara-Negara Arab Untuk Satu Tahun Lagi. Menurut laporan pemberitaan Rai Al-Youm, langkah Knesset ini—yang mencakup kegiatan mata-mata terhadap warga Palestina dan negara-negara Arab—telah memicu kritik luas dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok pembela hak digital.
Baca juga: Email Bocor Ungkap Peran Sentral Epstein Dalam Agenda Pro-Israel di AS
Pengamat politik menilai keputusan Zionis ini sebagai upaya memperkuat pengawasan digital menyeluruh dengan dalih “keamanan.”
Berdasarkan undang-undang tersebut, tentara pendudukan dan Shin Bet dapat secara teknis mengintervensi sistem operasi kamera, mengendalikan rekaman yang tersimpan, atau memblokir akses terhadapnya.
Pihak rezim Zionis secara resmi membenarkan akses tanpa pengawasan pengadilan dan tanpa pemberitahuan kepada pemilik perangkat dengan alasan “kelanjutan operasi” dan “pelaksanaan misi keamanan.”
Secara praktis, undang-undang ini memberikan akses luas kepada lembaga keamanan Israel untuk memasuki ranah privat individu tanpa pengawasan yudisial yang memadai atau pemberitahuan kepada pemilik perangkat.
Meskipun undang-undang Zionis ini diperkenalkan sebagai langkah “sementara,” para pakar hukum memperingatkan bahwa perpanjangan berulang dapat menjadikannya undang-undang permanen.
Para pengkritik menegaskan bahwa tren ini mengubah pengecualian menjadi aturan, serta membuka jalan bagi praktik pengawasan massal yang ilegal dan tidak sah.
Organisasi hak digital Palestina memperingatkan bahwa pola pengawasan rezim Zionis selalu paling intens diarahkan terhadap warga Palestina—baik di wilayah pendudukan 1948, Tepi Barat, maupun Gaza.
Undang-undang tidak sah ini juga berpotensi menjadi instrumen politik untuk menekan dan membatasi kebebasan berekspresi, aktivitas media, serta gerakan sipil Palestina.
Di tingkat internasional, langkah ini juga sejalan dengan berulangnya peringatan Amnesty International mengenai penggunaan teknologi pengawasan tanpa regulasi yang memadai.
Amnesty International juga menegaskan bahwa rezim Zionis menggunakan alat-alat tersebut untuk menekan para pembangkang, jurnalis, dan kelompok minoritas—yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Studi teknis terbaru menunjukkan bahwa alat penyadapan, pengawasan, dan peretasan canggih bahkan di negara-negara yang dianggap “demokratis” dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan digital dan privasi warga akibat kurangnya transparansi dan kontrol.
Baca juga: Pemimpin Baru Milisi Dukungan Israel di Gaza Pernah Terhubung Dengan Kelompok Berafiliasi Daesh
Google dan Apple baru-baru ini mengeluarkan peringatan keamanan kepada jutaan pengguna di lebih dari 150 negara—termasuk Mesir dan Arab Saudi—mengenai serangan yang “didukung negara” menggunakan perangkat lunak mata-mata yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Israel.
Laporan teknis menyebut perangkat lunak tersebut digunakan untuk menargetkan aktivis dan jurnalis, hingga Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.
Menurut para pengamat, kombinasi antara undang-undang internal rezim Zionis untuk meretas webcam dengan berlanjutnya ekspor teknologi mata-mata ke luar negeri menunjukkan bahwa Israel bergerak menuju normalisasi pengawasan digital sebagai alat politik dan keamanan—alat yang tidak hanya digunakan terhadap warga Palestina, tetapi juga dalam jaringan lintas negara.
Perpanjangan undang-undang ini di wilayah pendudukan bukan sekadar langkah keamanan sementara, tetapi sebuah langkah berbahaya menuju legalisasi pelanggaran privasi warga Palestina dan menjadikan ruang digital sebagai arena yang dikendalikan Israel—di tengah tidak adanya jaminan nyata bagi perlindungan hak dan kebebasan, khususnya bagi warga Palestina dan bangsa-bangsa Arab.