Al-Quds, Purna Warta – Dalam sikap yang secara terang-terangan mengabaikan diplomasi internasional, seorang menteri Israel menyatakan bahwa rezim Zionis tidak terikat pada nota kesepahaman (MoU) Iran–Amerika Serikat yang baru diumumkan dan akan tetap melanjutkan agresi serta pendudukan ilegalnya di Lebanon selatan.
Berbicara kepada media Israel pada Senin malam, Menteri Sains dan Teknologi Israel Gila Gamliel, yang juga merupakan anggota kabinet politik-keamanan Perdana Menteri Israel, mengatakan secara tegas:
“Kami bukan pihak dalam perjanjian tersebut, dan dari sudut pandang kami, kami akan terus berlanjut sampai tujuan pelucutan senjata Hizbullah tercapai.”
Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan secara terbuka mengakui rencana Israel untuk mempertahankan kendali atas wilayah Lebanon selatan hingga Sungai Litani dan Benteng Beaufort, serta mencegah kembalinya warga Lebanon yang mengungsi.
“Secara realistis, kami telah tertanam kuat di dalam Lebanon, dan kami tidak berniat menarik diri dari wilayah-wilayah yang telah kami kuasai hingga Sungai Litani dan Benteng Beaufort. Kami juga tidak akan mengizinkan penduduk kembali sampai Hizbullah dilucuti senjatanya,” ujar Gamliel.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu dilaporkan mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa meskipun kesepakatan tersebut merupakan keputusan Washington, “kami memiliki kepentingan kami sendiri,” yang secara efektif mengisyaratkan bahwa Israel akan mengabaikan segala pembatasan terhadap operasi militernya terhadap kelompok perlawanan.
Dalam pernyataan publik pada hari Senin, Netanyahu menegaskan bahwa:
“Perjuangan belum berakhir,”
seraya berjanji bahwa pasukan Israel akan tetap berada di “zona-zona keamanan” di Lebanon selatan selama dianggap perlu, meskipun Iran menuntut penarikan penuh pasukan Israel sebagai bagian dari kerangka gencatan senjata.
Gamliel juga menuduh Trump menunda penyelesaian kesepakatan karena pertimbangan politik domestik, dengan menyebut Piala Dunia, hari ulang tahunnya, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, dan pemilu sela (midterm elections) sebagai faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.
Pernyataan-pernyataan ini, menurut laporan tersebut, menunjukkan niat Israel untuk menggagalkan setiap peluang menuju perdamaian regional dan mengubah pendudukan sementara menjadi kontrol permanen.
Nota Kesepahaman (MoU) Iran–Amerika Serikat yang diumumkan pada hari Minggu mencakup gencatan senjata di seluruh front konflik, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta periode 60 hari untuk melanjutkan perundingan mengenai isu nuklir. Penandatanganan resmi disebut dijadwalkan berlangsung di Geneva pada hari Jumat.
Penolakan terbuka Israel terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dinilai menunjukkan keterasingan politik rezim tersebut serta tekadnya untuk mempertahankan konflik daripada mengejar perdamaian yang berkelanjutan.
Teheran telah memperingatkan bahwa konsekuensi dari setiap provokasi Israel terhadap perdamaian dan keamanan kawasan akan menjadi tanggung jawab penuh Amerika Serikat dan rezim Zionis.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April menghentikan serangan militer langsung Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran setelah perang yang berlangsung selama 40 hari sejak 28 Februari.
Namun demikian, Israel tetap melancarkan serangan terhadap wilayah perbatasan Lebanon dan kembali menargetkan kawasan Dahiyeh di Beirut, yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Syiah.