Al-Quds, Purna Warta – Perkembangan di lapangan di Lebanon selatan menunjukkan bahwa Israel tidak hanya belum menarik pasukannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan kerangka, tetapi juga disebut telah membangun 23 pos militer baru di wilayah tersebut.
Seorang sumber keamanan Lebanon mengatakan kepada harian Asharq Al-Awsat bahwa militer Israel telah mendirikan sekitar 23 posisi militer baru di Lebanon selatan.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar pos militer itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas, namun belum dapat dipastikan apakah infrastruktur tersebut menunjukkan niat Israel untuk mempertahankan kehadiran jangka panjang di kawasan tersebut atau akan digunakan untuk fungsi lain.
Menurut laporan itu, pos-pos militer tersebut tersebar di wilayah geografis yang luas di Lebanon selatan, mulai dari kawasan pesisir di sekitar kota Naqoura dan Al-Bayyada, hingga wilayah barat dan tengah seperti Lembah Wadi al-Shlouqi, Wadi al-Hujair, serta sejumlah daerah lain di sepanjang perbatasan dengan wilayah Israel.
Salah satu pos militer tersebut dilaporkan dibangun di kota Maroun al-Ras, dan gambar-gambarnya telah beredar di media sosial yang diunggah oleh warga Lebanon.
Sebelum tercapainya gencatan senjata, Hizbullah berulang kali melancarkan serangan roket terhadap posisi-posisi militer Israel di kawasan tersebut.
Sumber-sumber Lebanon juga menyatakan bahwa sebagian besar pos tersebut digunakan untuk menempatkan artileri serta hanggar penyimpanan peralatan militer dan perangkat elektronik milik militer Israel, termasuk sistem pertahanan udara yang ditempatkan di wilayah Lebanon.
Pelanggaran Israel
Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang mulai berlaku pada 27 November 2024 mengatur penghentian permusuhan, penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon selatan, serta pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) dan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) di wilayah selatan Sungai Litani. Israel menyatakan bahwa penarikan pasukan bergantung pada kemampuan LAF mencegah Hizbullah kembali membangun infrastruktur militernya di dekat perbatasan.
UNIFIL berulang kali melaporkan masih adanya aktivitas militer, serangan udara, serta pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata oleh berbagai pihak. Misi PBB tersebut terus menyerukan pelaksanaan penuh Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, yang menjadi dasar pengaturan keamanan di Lebanon selatan, serta meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memicu eskalasi baru.
Pemerintah Lebanon secara konsisten menilai keberadaan pasukan dan fasilitas militer Israel di wilayah Lebanon sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan kesepakatan gencatan senjata. Sebaliknya, Israel menyatakan bahwa keberadaan pasukannya di sejumlah titik strategis bersifat sementara dan bertujuan mencegah Hizbullah memulihkan kemampuan militernya di sepanjang perbatasan. Hingga kini, belum terdapat konfirmasi independen yang dapat memverifikasi secara menyeluruh klaim mengenai pembangunan 23 pos militer baru sebagaimana disebutkan dalam laporan tersebut.