Al-Quds, Purna Warta – Sebuah lembaga resmi Palestina mengumumkan bahwa otoritas Israel sedang memajukan sejumlah rencana untuk membangun 2.721 unit permukiman baru di kawasan permukiman Israel yang berada di West Bank.
Menurut laporan yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Pusat Perlawanan terhadap Tembok Pemisah dan Permukiman Palestina pada Minggu malam menyatakan bahwa otoritas Israel tengah mengembangkan proyek pembangunan 2.721 unit hunian baru bagi para pemukim Israel di berbagai kawasan Tepi Barat.
Lembaga tersebut menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa Dewan Tinggi Perencanaan yang berada di bawah Administrasi Sipil Israel—lembaga yang merupakan bagian dari struktur militer Israel—dijadwalkan mengadakan pertemuan pada hari Rabu untuk membahas paket baru proyek pembangunan permukiman.
Menurut pernyataan tersebut, rencana yang akan dibahas mencakup pembangunan sedikitnya 2.721 unit hunian baru di sejumlah permukiman di Tepi Barat. Selain itu, terdapat pula sejumlah rencana tata ruang dan struktural yang bertujuan memperluas wilayah pengaruh permukiman serta memperkuat landasan hukum dan perencanaannya.
Pusat tersebut menjelaskan bahwa unit-unit yang diusulkan akan tersebar di beberapa permukiman di berbagai wilayah Tepi Barat, antara lain:
- 1.006 unit di permukiman Gvaot, di sebelah barat kota Bethlehem di bagian selatan Tepi Barat. Permukiman ini sedang dikembangkan sebagai kawasan mandiri setelah dipisahkan dari permukiman Alon Shvut pada Maret 2025.
- 922 unit di permukiman Har Bracha, di selatan kota Nablus di bagian utara Tepi Barat.
- 455 unit di permukiman Mevo Dotan, di sebelah barat kota Jenin.
- 234 unit di permukiman Kiryat Arba, di sebelah timur kota Hebron.
- Sejumlah unit tambahan juga direncanakan di permukiman lainnya di kawasan tersebut.
Menurut Pusat Perlawanan terhadap Tembok Pemisah dan Permukiman Palestina, pertemuan mendatang juga akan membahas sejumlah proposal lain terkait perubahan batas pembangunan, perubahan fungsi lahan, dan pembaruan regulasi konstruksi di beberapa permukiman.
Lembaga tersebut menilai bahwa langkah ini menunjukkan berlanjutnya upaya pemerintah Israel untuk melengkapi infrastruktur hukum dan perencanaan proyek permukiman seiring dengan perluasan pembangunan fisik di kawasan-kawasan tersebut.
Dalam pernyataannya, lembaga itu menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut mencerminkan kelanjutan kebijakan otoritas Israel dalam menciptakan realitas baru di wilayah Palestina melalui perluasan permukiman yang sudah ada dan pembentukan kawasan permukiman baru.
Mereka juga memperingatkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut berpotensi meningkatkan penyitaan lahan Palestina dan memperparah fragmentasi wilayah geografis antar komunitas Palestina, yang menurut mereka merupakan bagian dari kebijakan aneksasi bertahap yang dijalankan oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu di berbagai wilayah Tepi Barat.
Sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023, Tepi Barat dilaporkan mengalami peningkatan ketegangan dan insiden kekerasan. Menurut sumber Palestina, serangan yang dilakukan oleh kelompok pemukim Israel terhadap komunitas Palestina meningkat, terutama di daerah pedesaan dan kawasan yang berdekatan dengan permukiman-permukiman Israel.