London, Purna Warta – Pemerintah Inggris telah mengumumkan keputusannya untuk “mengatur ulang” hubungan dengan Israel menyusul berlanjutnya perluasan permukiman ilegal oleh Tel Aviv di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.
Laporan media menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, dijadwalkan menyampaikan langkah-langkah kebijakan luar negeri baru terkait Israel di hadapan Parlemen pada Selasa.
Permukiman Israel tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional, sementara dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Pekan lalu, Miliband menyamakan langkah-langkah baru tersebut dengan upaya “mengatur ulang” kebijakan pemerintah Inggris terhadap Israel.
Langkah-langkah baru Inggris terhadap Israel diperkirakan mencakup pelarangan perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat.
Sebelumnya, rezim Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan melakukan tindakan balasan apabila pemerintah Inggris memberlakukan langkah-langkah baru terhadap Tel Aviv.
Dalam perkembangan terkait, sejumlah pejabat rezim Israel dari kelompok sayap kanan jauh menyerukan tindakan pembalasan terhadap pemerintah Inggris atas apa yang mereka sebut sebagai “pendudukan” ilegal Inggris atas Kepulauan Malvinas Argentina, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Falkland.
“Kami tidak akan menjadi keset yang diinjak-injak oleh pemerintahan antisemit … yang berusaha menyelamatkan dirinya dari kemerosotan ekonomi dan sosial dengan menyerang” rezim Tel Aviv, kata Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, merujuk kepada Inggris.
Ia menambahkan bahwa “Mandat Inggris” telah berakhir, merujuk pada mandat Liga Bangsa-Bangsa yang memberikan kewenangan kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina antara tahun 1920 dan 1948.
Sementara itu, Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, menyerukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menjatuhkan sanksi terhadap Inggris atas “pendudukan” mereka terhadap Islas Las Malvinas, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Falkland.
“Sudah waktunya bagi … Israel untuk secara terbuka mengakui bahwa Kepulauan Malvinas [nama Argentina untuk Kepulauan Falkland] adalah wilayah Argentina yang berada di bawah pendudukan, yang dirampas secara paksa oleh Inggris dari rakyat Argentina,” tulis Ben Gvir dalam sebuah unggahan berbahasa Spanyol di X.
“Inggris tidak puas hanya dengan menduduki wilayah tersebut; mereka juga melakukan pengeboran minyak di sana dan merampas uang rakyat Argentina.”
Kedua menteri tersebut menuntut pengusiran utusan diplomatik Inggris dari Tel Aviv.
Keputusan tersebut menandai perkembangan signifikan dalam hubungan antara Israel dan salah satu sekutu utama Inggris di Barat, di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap kebijakan Israel di Tepi Barat, sementara kekerasan yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di wilayah tersebut terus meningkat.
Masyarakat internasional memandang Tepi Barat sebagai bagian dari wilayah negara Palestina di masa depan.