Al-Quds, Purna Warta – Duta Besar Israel untuk Bosnia dan Herzegovina serta Albania, Galit Peleg (kiri), Menteri Urusan Diaspora Israel Amichai Chikli (tengah), dan mantan presiden Republika Srpska yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Serbia, Milorad Dodik (kanan), menyaksikan kedua pihak menandatangani sebuah perjanjian di Banja Luka, Republika Srpska, pada 3 September 2026. (Foto melalui media sosial)
Hubungan Israel yang semakin luas dengan Republika Srpska, entitas yang didominasi etnis Serbia di Bosnia dan Herzegovina, menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif geopolitik dan konsekuensi dari keterlibatan Israel yang semakin dalam dengan kepemimpinan politik yang berulang kali menantang integritas teritorial Bosnia.
Mantan Presiden Republika Srpska Milorad Dodik menghadiri peresmian kantor perwakilan kamar dagang Israel di Banja Luka pada Kamis, yang menegaskan semakin eratnya hubungan antara rezim Zionis dan kepemimpinan entitas Serbia-Bosnia tersebut.
Pembukaan kantor itu berlangsung pada saat yang sangat sensitif bagi Bosnia dan Herzegovina, sebuah negara yang sistem politiknya masih sangat dipengaruhi oleh warisan perang 1992–1995 serta perpecahan etnis yang ditinggalkan oleh konflik tersebut.
Selama bertahun-tahun, Dodik mendorong pemisahan diri Republika Srpska dan berulang kali menentang lembaga-lembaga pemerintah pusat Bosnia.
Ia dinyatakan bersalah setelah menolak mematuhi keputusan yang dikeluarkan utusan internasional yang mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang. Ia kemudian dicopot dari jabatannya dan dilarang menduduki posisi politik selama enam tahun.
Meskipun dikenai langkah-langkah tersebut, Dodik tetap menjadi tokoh politik berpengaruh dan terus mendorong kebijakan yang menurut para pengkritiknya mengancam integritas teritorial Bosnia.
Hubungan Israel yang semakin erat dengan Banja Luka mendapat perhatian khusus karena dukungan kuat Dodik terhadap Israel sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023.
Dodik mendukung apa yang diklaim Israel sebagai “hak untuk membela diri”, sementara Istana Republik di Banja Luka diterangi dengan warna bendera Israel setelah perang pecah. Ia juga menentang berbagai inisiatif yang bertujuan mengakui Palestina secara internasional.
Pada Agustus 2025, Dodik mengatakan bahwa “sebuah negara yang dalam kenyataannya tidak ada tidak dapat diakui secara sah”.
Perbedaan antara Banja Luka dan Sarajevo semakin terlihat jelas ketika Israel menghadapi kritik internasional atas genosida militer yang dilakukannya di Gaza.
Otoritas dan tokoh-tokoh politik di Federasi Bosnia dan Herzegovina yang berbasis di Sarajevo jauh lebih kritis terhadap tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Dalam konteks tersebut, pembukaan kantor kamar dagang Israel di Banja Luka dipandang oleh sejumlah analis bukan sekadar sebagai inisiatif komersial biasa.
Otoritas Republika Srpska juga telah mempromosikan prospek investasi Israel dalam skala besar, meskipun belum ada rincian mengenai investasi yang diusulkan tersebut yang diumumkan kepada publik.
“Segala bentuk upaya untuk memperkuat Dodik merupakan sesuatu yang berbahaya” bagi hubungan internal Bosnia, kata Davor Gjenero, seorang analis yang berbasis di Zagreb dan mengkhususkan diri pada kawasan Balkan Barat.
Kekhawatiran tersebut berakar pada sejarah Bosnia yang masih relatif baru. Selama perang 1992–1995, pasukan Serbia-Bosnia melakukan kampanye pembersihan etnis dan berbagai kekejaman massal terhadap warga Bosnia dan warga sipil lainnya, yang berpuncak pada genosida Srebrenica.
Penyelesaian perdamaian yang dicapai setelah perang mempertahankan Bosnia dan Herzegovina sebagai satu negara, sekaligus membentuk dua entitas politik utama—Federasi Bosnia dan Herzegovina serta Republika Srpska.
Pengaturan yang rapuh tersebut berulang kali mendapat tekanan dari politik nasionalis dan separatis.
Oleh karena itu, para pengkritik keterlibatan Israel yang semakin dalam dengan Banja Luka mencatat bahwa penguatan hubungan ekonomi dan politik dengan Republika Srpska berisiko memperkuat kelompok-kelompok yang telah menentang tatanan konstitusional Bosnia.
Perkembangan ini juga turut memperluas perdebatan mengenai hubungan Israel dengan para aktor politik di kawasan Balkan dan dunia Muslim.
Hubungan tersebut mendapat sorotan dari pihak-pihak yang melihatnya sebagai contoh lain mengenai upaya Israel membangun aliansi dengan aktor-aktor yang menentang kepentingan politik dan nasional masyarakat Muslim.