Gaza, Purna Warta – Seorang pejabat senior Hamas menyatakan bahwa utusan Presiden AS Donald Trump dalam isu gencatan senjata Gaza tidak bertindak sebagai mediator yang netral, melainkan secara terang-terangan berpihak kepada Tel Aviv.
Menurut laporan Kantor Berita di Palestina, Osama Hamdan, salah satu pemimpin Hamas, dalam wawancara dengan televisi Yaman Al-Masirah menyatakan bahwa Nikolay Mladenov, yang disebut sebagai perwakilan Dewan Perdamaian Trump, sepenuhnya mendukung posisi rezim Zionis Israel.
Ia mengatakan bahwa Mladenov tidak memberikan komitmen apa pun terhadap tuntutan rakyat Palestina dan justru mereduksi seluruh persoalan menjadi isu pelucutan senjata kelompok perlawanan, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh berbagai faksi Palestina.
Hamdan menegaskan bahwa persoalan utama Mladenov adalah bahwa ia menyampaikan posisi resmi Israel alih-alih menjalankan peran sebagai mediator.
Menurut Hamdan, terdapat tiga masalah utama dalam pendekatan Mladenov. Pertama, ia tidak memberikan komitmen terhadap tuntutan Palestina, termasuk pelaksanaan tahap pertama kesepakatan yang telah disepakati. Kedua, ia menolak menjawab permintaan Hamas agar Israel diwajibkan melaksanakan komitmennya serta memberikan jaminan konkret mengenai hal tersebut. Ketiga, ia menyederhanakan seluruh persoalan menjadi tuntutan pelucutan senjata kelompok perlawanan, padahal isu tersebut ditolak oleh konsensus berbagai kelompok Palestina.
Pemimpin Hamas tersebut juga menegaskan bahwa Israel berupaya memecah belah front-front perlawanan, namun menurutnya upaya tersebut mencerminkan kebuntuan yang sedang dihadapi Israel dan tidak akan berhasil karena terdapat kesepahaman penuh di antara kelompok-kelompok perlawanan.
Di akhir pernyataannya, Hamdan menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai front perlawanan terhadap Palestina. Ia menyatakan bahwa seluruh upaya Israel dan para sekutunya untuk mengisolasi rakyat Palestina dari dunia Islam akan mengalami kegagalan, sementara gerakan perlawanan akan terus berkembang. Menurutnya, dukungan tersebut akan tercatat dan dikenang dalam sejarah umat Islam.
Hamas: Siap Menyerahkan Pemerintahan Gaza kepada Komite Nasional
Di sisi lain, Pusat Informasi Palestina melaporkan bahwa Hazem Qassem menyatakan kesiapan penuh Hamas untuk menyerahkan seluruh aspek pemerintahan di Jalur Gaza, termasuk urusan keamanan, kepada sebuah “Komite Nasional Administrasi Gaza”.
Hamas juga meminta pihak-pihak mediator untuk segera memfasilitasi masuknya komite tersebut ke Jalur Gaza agar dapat mulai menjalankan tugasnya.
Qassem menjelaskan bahwa percepatan masuknya Komite Nasional Administrasi Gaza dan dimulainya aktivitas komite tersebut merupakan salah satu agenda utama dalam pembicaraan terbaru Hamas di Kairo.
Ia menegaskan bahwa Hamas siap menyerahkan seluruh tanggung jawab pemerintahan, termasuk berkas keamanan, kepada komite tersebut serta memberikan kerja sama penuh demi keberhasilan misinya.
Juru bicara Hamas itu juga mengkritik kinerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, tidak dapat diterima bahwa setelah berbulan-bulan sejak pembentukan komite tersebut, Dewan Keamanan masih belum mampu memfasilitasi masuknya komite ke Gaza dan pada praktiknya tetap pasif terhadap tuntutan Israel.
Qassem menutup pernyataannya dengan menyampaikan harapan agar upaya mediasi yang sedang berlangsung dapat segera membuahkan hasil, sehingga Komite Nasional dapat memasuki Gaza, membantu menata kondisi di wilayah tersebut, dan membuka jalan bagi proses bantuan kemanusiaan yang nyata guna meringankan penderitaan penduduk setempat.