Al – Quds, Purna Warta – Ghazi Hamad, salah satu pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Hamas, menyatakan bahwa rezim Zionis Israel telah “mempermainkan” teks perjanjian penghentian perang dan tidak menyisakan satu pun klausul tanpa pelanggaran maupun manipulasi.
Baca juga: Syahid “Yahya al-Sinwar”, Arsitek Operasi Badai Al-Aqsa
Ia merujuk pada penilaian para mediator yang secara tegas menyatakan bahwa Hamas tidak melakukan satu pun pelanggaran terhadap kesepakatan dan sepenuhnya mematuhi seluruh ketentuannya.
Menurut Hamad, pengulangan pelanggaran oleh rezim pendudukan menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut bersifat “terencana dan dilakukan atas keputusan kabinet rezim tersebut.”
Pejabat Hamas itu menambahkan bahwa pelanggaran mencakup pembunuhan, eksekusi di tempat, penembakan terhadap warga sipil, pemboman, serta operasi pembunuhan terarah. Ia menyebut pasukan pendudukan berulang kali melampaui garis yang telah ditetapkan, bahkan dalam beberapa kasus hingga sekitar dua kilometer.
Ghazi Hamad menegaskan bahwa sejak diberlakukannya perjanjian penghentian perang, lebih dari 813 pelanggaran telah tercatat, dengan rata-rata sekitar 25 pelanggaran per hari.
Ia mengatakan bahwa Hamas telah menyerahkan laporan rinci dan terdokumentasi mengenai seluruh pelanggaran tersebut kepada para mediator dan ruang bersama pemantauan kesepakatan.
Ia memperingatkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang “terang-terangan” ini sangat mengancam perjanjian dan menempatkannya di ambang kehancuran, seraya menekankan bahwa para mediator harus mengambil langkah serius untuk mencegah rezim pendudukan melanjutkan tindakan tersebut.
Menurut pemimpin Hamas itu, seharusnya dibentuk sebuah komite untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut, namun rezim Zionis Israel juga tidak mematuhi komitmen ini.
Ia mengungkapkan bahwa sejak dimulainya pelaksanaan kesepakatan, sekitar 400 warga Palestina telah gugur, lebih dari 95 persen di antaranya merupakan warga sipil.
Ghazi Hamad juga menegaskan bahwa selama masa berlakunya perjanjian, rezim pendudukan tidak memiliki hak untuk menargetkan pasukan perlawanan, dan hingga kini tidak pernah menyajikan satu pun dokumen atau bukti atas klaim-klaim berulangnya dalam hal ini.
Ia menyinggung berlanjutnya penghancuran rumah-rumah warga Palestina, seraya mengatakan bahwa pasukan pendudukan melakukan pembongkaran rumah secara harian dan hingga kini telah menghancurkan 145 unit rumah tinggal. Selain itu, sejak awal kesepakatan, tercatat 392 insiden pemboman dan serangan.
Pejabat Hamas tersebut menambahkan bahwa Penyeberangan Rafah tetap ditutup sejak awal penerapan kesepakatan, dan rezim Zionis Israel menghalangi perjalanan kasus-kasus kemanusiaan dan medis.
Baca juga: “Israel Raya”: Ancaman bagi Seluruh Kawasan
Menurutnya, pihak pendudukan juga mencegah masuknya banyak bantuan dengan dalih “penggunaan ganda barang,” serta memberlakukan pembatasan dan manipulasi dalam isu masuknya bahan bakar dan gas.
Ghazi Hamad menegaskan lebih lanjut bahwa rezim Zionis Israel masih menyembunyikan informasi terkait para tawanan dan orang-orang hilang, serta menekankan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan berlanjut atau ditafsirkan sebagai tanda kelemahan.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas seluruh pelanggaran tersebut dan upaya menggagalkan kesepakatan sepenuhnya berada di pundak rezim pendudukan.
Gerakan Perlawanan Islam Hamas pada Kamis, 17 Mehr 1404 H.S. (kalender Iran), melalui sebuah pernyataan resmi mengumumkan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza serta pertukaran tawanan.
Sementara itu, militer rezim Zionis Israel pada Jumat siang, 18 Mehr 1404 H.S., secara resmi mengumumkan dimulainya pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza. Militer Israel menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, pasukan Israel akan tetap ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu di Gaza, dan lalu lintas dari selatan ke utara Jalur Gaza akan diizinkan melalui Jalan al-Rashid dan Jalan Salahuddin.