Gaza, Purna Warta – Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa persetujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana pendudukan Kota Gaza menegaskan tekadnya untuk menggagalkan setiap kesepakatan gencatan senjata.
Baca juga: Hamas: Netanyahu Halangi Kesepakatan Gencatan Senjata untuk Hentikan Genosida di Gaza
“Kami telah menyetujui kesepakatan parsial, sekaligus menyatakan kesiapan untuk kesepakatan komprehensif; namun Netanyahu menolak semua solusi,” kata Hamas dalam pernyataan resminya pada hari Minggu.
Hal ini disampaikan setelah Hamas menerima proposal gencatan senjata yang telah memenuhi sebagian besar tuntutan Israel dan pendukung utamanya, Amerika Serikat. Namun, Israel segera melancarkan serangan baru untuk merebut Kota Gaza—yang menjadi tempat tinggal hampir satu juta warga sipil pengungsi.
Serangan baru itu dilaksanakan meskipun ada seruan mendesak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan operasi, di tengah kondisi yang digambarkan lembaga bantuan sebagai tingkat kelaparan dan kehancuran yang “tak terbayangkan.”
Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, juga menyatakan bahwa kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang genosida Israel di Gaza sebenarnya memungkinkan, namun Netanyahu dengan sengaja merusak jalannya negosiasi dan bersikeras melanjutkan agresi.
Dalam pernyataan hari Minggu itu, Hamas menekankan bahwa sejumlah pejabat AS dan Israel juga telah mengakui bahwa Perdana Menteri Israel-lah yang menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan, dan terus bersikeras memperpanjang perang di Gaza.
“Pengakuan dari Israel dan Amerika menegaskan bahwa Netanyahu adalah hambatan nyata bagi tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata,” tegas Hamas.
Program investigasi HaMakor di saluran Israel Channel 13, dengan mengutip pejabat senior Amerika dan Israel, melaporkan bahwa Israel telah menggagalkan kesepakatan gencatan senjata sebanyak tujuh kali selama hampir dua tahun agresi militernya yang menghancurkan Jalur Gaza.
“Pernyataan terbaru mantan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, membuktikan bahwa Netanyahu terus menunda dan berbohong, dengan menambahkan syarat-syarat baru setiap kali kesepakatan hampir tercapai,” tambah Hamas.
Mantan anggota kabinet perang Israel, Gadi Eisenkot, juga mengatakan bahwa gencatan senjata pertama pada November 2023 terjadi setelah Netanyahu dan mantan menteri perangnya memasang banyak hambatan. Menurutnya, kesepakatan itu seharusnya dapat diperpanjang, namun otoritas Israel menolak melanjutkannya.
Baca juga: Dari Gaza hingga Bab el-Mandeb; Yaman Tantang Persamaan Regional
“Kami bisa saja menyelamatkan orang-orang tua dan korban luka berat dalam kondisi hidup, tetapi sayangnya mereka kemudian terbunuh,” ujar Eisenkot.
Pada Mei 2024, Netanyahu sempat menyetujui sebuah proposal yang akan mengakhiri perang, tetapi segera menarik dukungannya.
“Kami menyaksikan dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana pemerintah Israel berulang kali mencoba menggagalkan pendekatan menuju gencatan senjata,” kata Miller. “Mereka selalu mencari cara untuk menambahkan syarat atau mempersulit ketentuan.”
Dalam bulan-bulan berikutnya, Netanyahu semakin mengeras dalam posisinya, termasuk bersikeras agar Israel tetap menguasai Koridor Philadelphi di Gaza selatan.
Pada Januari 2025, Israel dan Hamas menandatangani kesepakatan dua tahap setelah berbulan-bulan negosiasi sulit. Walaupun kesepakatan itu dimaksudkan untuk menuju gencatan senjata permanen, Miller mengatakan bahwa pemerintahan Donald Trump “tidak benar-benar menekan Israel untuk mematuhi ketentuan, dan membiarkan perdana menteri melanjutkan perang” ketika Israel secara sepihak mengakhiri gencatan senjata pada Maret.
Menurut Miller, Netanyahu bahkan mengatakan kepada mantan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken: “Kita akan melanjutkan perang ini selama beberapa dekade. Begitulah adanya, dan begitulah akan terus berlanjut.”
Hamas dalam pernyataannya menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata adalah “satu-satunya jalan untuk memulangkan para tahanan (Zionis), dan Netanyahu memikul tanggung jawab penuh atas nasib mereka.”
“Lebih dari 22 bulan agresi telah membuktikan ilusi ‘kemenangan mutlak’ yang digaungkan oleh penjahat perang Netanyahu, Ben-Gvir, dan Smotrich,” lanjut pernyataan itu.
Dalam bagian lain, gerakan perlawanan Palestina tersebut menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan rezim Israel agar menghentikan genosida di seluruh wilayah Palestina yang diblokade.
“Kami menyerukan agar terus dilakukan tekanan resmi maupun rakyat untuk menghentikan genosida dan kelaparan yang menimpa rakyat Palestina.”