Gaza, Purna Warta – Hamas mengecam keras Israel karena tidak mematuhi komitmennya dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza, sementara gerakan Palestina tersebut telah memenuhi seluruh kewajibannya.
Abduljabbar Saeed, anggota Biro Politik Hamas, memberikan penjelasan eksklusif terkait diskusi yang sedang berlangsung mengenai tahap kedua perjanjian gencatan senjata dengan para mediator dalam wawancara dengan Quds News pada Rabu.
Ia mengatakan bahwa semua pihak yang terlibat sepakat bahwa rezim Israel tidak memenuhi sebagian besar kewajiban yang harus dilaksanakan pada tahap pertama.
Saeed menyoroti bahwa pemerintah AS menunjukkan keterkejutan atas kepatuhan Hamas, khususnya terkait pemulihan dan penyerahan jenazah para tawanan.
Ia menegaskan bahwa selama tahap pertama gencatan senjata, Israel terus membunuh warga sipil Palestina, terutama anak-anak dan perempuan, di Gaza.
Saeed menambahkan bahwa keluarga-keluarga di Gaza dibiarkan kesusahan selama musim dingin karena tidak memungkinkan untuk membawa masuk tenda layak huni, rumah portabel, atau peralatan untuk mengangkat reruntuhan.
Ia menyampaikan kekecewaan bahwa sebagian besar barang yang masuk ke Gaza justru disalurkan melalui para pedagang, bukan melalui jalur bantuan kemanusiaan.
Saeed menyoroti belum adanya visi jelas dari para mediator terkait tahap kedua, seraya menegaskan bahwa Hamas telah menetapkan posisi dan persyaratannya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai usulan pembentukan “Dewan Perdamaian” dan “Pasukan Stabilitas Internasional,” serta menolak segala bentuk mandat yang dapat merongrong kedaulatan Palestina.
Pejabat itu mempertanyakan bagaimana mungkin beralih ke tahap kedua gencatan senjata sebelum Israel memenuhi komitmen tahap pertama.
Ia kembali menegaskan perlunya pemerintahan Palestina yang berfungsi secara independen dan dapat berinteraksi langsung dengan lembaga internasional dalam upaya rekonstruksi.
Saeed menjelaskan bahwa meskipun Hamas terbuka untuk membahas isu senjata, hal itu harus dilakukan dalam kerangka nasional yang menghormati hak-hak rakyat Palestina.
Ia menegaskan bahwa posisi Hamas tegas: melucuti senjata sama halnya dengan mencabut jiwa perlawanan. Ia menekankan bahwa isu persenjataan terkait langsung dengan keberadaan negara Palestina.
Saeed menambahkan bahwa tanpa adanya negara Palestina yang nyata, tidak ada pihak yang akan menyerahkan senjatanya tanpa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan.
Terakhir, ia menegaskan bahwa Hamas tidak akan meninggalkan para pejuangnya dan terus berkomunikasi dengan para mediator mengenai kondisi mereka, serta memastikan bahwa Brigade Al-Qassam akan memimpin dalam menangani persoalan tersebut.
Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh sedikitnya 70.354 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 171.000 lainnya dalam perang dua tahun di Gaza yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir menjadi puing-puing.