Gaza, Purna Warta – Dewan yang menamakan diri “Dewan Perdamaian Gaza” mengeluarkan pernyataan setelah menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan timnya. Dalam pernyataan tersebut diklaim bahwa penarikan pasukan Israel ke belakang “Garis Kuning” akan dilakukan setelah proses pelucutan senjata di Jalur Gaza selesai.
Dilansir Kantor Berita Mehr mengutip Al Jazeera, Dewan Perdamaian Gaza menyatakan bahwa pada hari Senin pihaknya mengadakan pertemuan dengan Benjamin Netanyahu dan rombongannya dalam rangka proses yang disebut sebagai “pelucutan senjata di Jalur Gaza dan persiapan transisi menuju pemerintahan sipil.”
Dewan tersebut mengklaim bahwa penarikan pasukan Israel ke belakang Garis Kuning hanya akan dilakukan setelah seluruh proses pelucutan senjata di Gaza rampung.
Dalam pernyataannya, Dewan Perdamaian Gaza juga menyebut bahwa tujuan proses tersebut jelas dan tidak dapat dinegosiasikan, yakni pelucutan senjata secara menyeluruh serta transisi dari pemerintahan yang bertumpu pada kekuatan bersenjata menuju pemerintahan sipil.
Menurut pernyataan itu, proses pelucutan senjata mencakup penyitaan senjata ringan, senjata berat, serta pembongkaran terowongan-terowongan yang berada di Jalur Gaza.
Dewan tersebut menambahkan bahwa pelaksanaan pelucutan senjata akan berada di bawah pengawasan Pasukan Internasional untuk Stabilisasi serta Komite Verifikasi Pelaksanaan Kesepakatan.
Pada akhir pernyataannya, Dewan Perdamaian Gaza menegaskan bahwa keberhasilan penuh pelaksanaan kesepakatan bergantung pada kepatuhan seluruh pihak terhadap komitmen yang telah disepakati.
Isu pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan Palestina menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam negosiasi gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Pemerintah Israel menegaskan bahwa penghentian permanen perang dan penarikan pasukannya dari Gaza harus disertai dengan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.
Di sisi lain, Hamas menyatakan bahwa persoalan senjata perlawanan berkaitan langsung dengan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola wilayah tersebut, serta dimulainya proses rekonstruksi. Hamas juga menegaskan bahwa pelaksanaan setiap bagian dari kesepakatan bergantung pada kepatuhan Israel terhadap seluruh kewajibannya.
Gerakan Jihad Islam Palestina turut menyampaikan bahwa rancangan kesepakatan yang beredar masih belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelucutan senjata maupun jaminan bahwa Israel akan melaksanakan seluruh kewajibannya. Menurut kelompok tersebut, setiap komitmen yang diberikan oleh pihak Palestina harus diimbangi dengan komitmen yang jelas dan mengikat dari pihak Israel.
Sementara itu, pemerintah Israel dalam beberapa kesempatan menyatakan ingin mempertahankan kendali keamanan di sebagian wilayah Gaza selama masa transisi. Otoritas Israel juga menyebut bahwa penarikan pasukan dari sejumlah kawasan akan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan implementasi kesepakatan dan situasi keamanan di lapangan.
Para mediator internasional terus berupaya menjembatani perbedaan sikap kedua belah pihak. Selain isu keamanan dan pelucutan senjata, negosiasi juga mencakup pembahasan mengenai pertukaran tahanan, mekanisme pemerintahan pascakonflik, peningkatan akses bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Jalur Gaza yang mengalami kerusakan luas akibat konflik berkepanjangan.