Jakarta, Purna Warta – Ancaman gagal bayar ke fasilitas kesehatan membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutar otak mencari solusi menambal defisit anggaran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito mengungkapkan, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp2 triliun setiap bulannya. Jika tidak mendapat suntikan dana untuk klaim pembayaran rumah sakit, Prihati menyebut BPJS Kesehatan akan mengalami gagal bayar pada Juli 2027.
Pujo mengungkapkan, ada sekitar 54 juta peserta BPJS Kesehatan yang tercatat tidak aktif akibat menunggak iuran, memicu tekanan dan potensi defisit keuangan.
“Peserta saat ini sudah 285 juta jiwa lebih. Tetapi, ini di angka 98,8 persen, masih ada yang tidak aktif sebesar 54 juta jiwa sampai hari ini kami sering laporkan,” kata Pujo dalam agenda Kerja Sama Strategis Program Jaminan Kesehatan Nasional, di Kantor BPJS, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).
Di sisi lain, kebutuhan layanan kesehatan mencapai sekitar Rp500 miliar per hari atau Rp16,5 triliun per bulan, sedangkan iuran yang masuk hanya berkisar Rp14 triliun per bulan.
“Ini sering kami laporkan ada selisih Rp2 triliun lebih setiap bulannya,” tutur Pujo.
BPJS Kesehatan akan mendapat suntikan dari pemerintah sebesar Rp20 triliun yang akan segera cair pada Juli 2026 jika PP-nya sudah ditandatangani.
BPJS Kesehatan kini mencari cara untuk meningkatkan kepesertaan dan meningkatkan pembayaran iuran dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga.