Kairo, Purna Warta – – Penasihat media Ketua Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Tahir al-Nunu, mengumumkan bahwa delegasi pimpinan Hamas yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, Kepala Biro Politik Hamas di Gaza, telah tiba di Mesir.
Menurut laporan Al-Ghad TV yang dikutip Khabar Online, al-Nunu mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan melanjutkan perundingan serta bertemu dengan para mediator guna memperkuat gencatan senjata dan mencapai kesepakatan untuk beralih ke tahap kedua proses negosiasi.
Ia menegaskan bahwa Hamas tetap menuntut peningkatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, penyelesaian pelaksanaan tahap pertama perjanjian, serta percepatan pembentukan komite nasional yang telah disepakati untuk mengelola Gaza, terutama setelah komite administrasi Jalur Gaza mengundurkan diri dua hari sebelumnya.
Penasihat media Hamas itu juga menyatakan bahwa seluruh persiapan nasional dan administratif di Gaza telah diselesaikan guna mendukung pelaksanaan proses tersebut dan memfasilitasi penyerahan tanggung jawab pemerintahan secara penuh.
Hamas menambahkan bahwa kembalinya delegasi perunding ke Kairo terjadi kurang dari dua hari setelah putaran negosiasi sebelumnya berakhir. Perundingan yang berlangsung selama beberapa hari pada pekan lalu itu menunjukkan semakin intensifnya konsultasi dalam babak baru pembicaraan.
Mesir bersama Qatar dan Amerika Serikat tetap menjadi mediator utama dalam perundingan antara Hamas dan Israel mengenai gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan, serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Kairo secara rutin menjadi lokasi pertemuan delegasi kedua belah pihak maupun pembicaraan tidak langsung melalui para mediator.
Tahap kedua perundingan secara umum diarahkan untuk membahas penghentian permusuhan yang lebih permanen, mekanisme penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah tertentu di Gaza, pertukaran sandera dan tahanan berikutnya, serta pengaturan pemerintahan dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Namun, sejumlah isu utama, termasuk pengaturan keamanan jangka panjang dan tata kelola Gaza setelah perang, masih menjadi pokok perbedaan dalam negosiasi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional terus menyerukan agar semua pihak mempertahankan gencatan senjata, memperluas distribusi bantuan, dan memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Mereka juga menekankan bahwa keberhasilan proses politik sangat bergantung pada berlanjutnya penghentian permusuhan dan perlindungan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.