Al-Quds, Purna Warta – Otoritas pendudukan Israel menolak masuknya sebuah delegasi parlemen internasional, termasuk anggota Parlemen dari Partai Nasional Skotlandia (Scottish National Party/SNP), Lara Bird, setelah menahan dan menginterogasi rombongan tersebut selama sekitar delapan jam di perlintasan Jembatan Allenby (Jembatan Raja Hussein), yang menghubungkan Yordania dengan Tepi Barat yang diduduki.
Delegasi Progressive International yang beranggotakan sekitar 23 orang dari sejumlah negara, termasuk Inggris, Spanyol, Prancis, Irlandia, Yunani, dan negara-negara lainnya, berencana menghadiri Kongres Kedua Ramallah yang diselenggarakan organisasi tersebut di Universitas Birzeit. Mereka juga berencana bertemu dengan mahasiswa, akademisi, dan tokoh masyarakat sipil Palestina, serta bergabung dengan para petani Palestina dalam kegiatan panen zaitun tahunan.
Delegasi tersebut mencakup Lara Bird, anggota Parlemen dari Partai Buruh Clive Lewis, anggota Parlemen Skotlandia dari Partai Hijau Kate Nevens, mantan anggota Parlemen dari Partai Buruh Sam Tarry, serta senator Spanyol Josu Estarrona Elizondo.
Dalam pernyataan yang diunggah di platform X pada Senin, Bird mengatakan bahwa rombongan tersebut ditahan, diinterogasi, dan akhirnya ditolak masuk “tanpa alasan yang diberikan”.
Ia mengatakan bahwa dirinya datang “untuk berdiri bersama rakyat Palestina yang diserang ketika memanen zaitun di tanah mereka sendiri”. Ia juga menegaskan bahwa “peningkatan blokade, penghancuran bangunan, dan kekerasan yang tak terbayangkan telah menjadi hal yang biasa” di bawah pendudukan Israel dan tindakan para pemukim ilegal.
Bird berjanji akan terus meningkatkan tekanan terhadap rezim Netanyahu terkait “penganiayaan dan genosida terhadap rakyat Palestina”.
Peserta lainnya mengatakan bahwa mereka dibentak dan ditanyai mengenai tujuan kedatangan mereka. Koordinator politik Progressive International, Laila Hazaineh, menyatakan bahwa penolakan tersebut justru akan semakin memperkuat tekad kelompoknya untuk mendukung masyarakat Palestina.
Insiden ini terjadi di tengah salah satu musim panen zaitun paling keras dalam catatan sejarah di Tepi Barat yang diduduki.
Para pemukim Israel, yang kerap beroperasi dengan perlindungan atau keterlibatan pasukan pendudukan, telah melakukan ratusan serangan terhadap petani Palestina. Serangan tersebut mencakup pencabutan atau penghancuran ribuan pohon zaitun, penghalangan akses menuju kebun-kebun zaitun, serta penyerangan terhadap para petani yang sedang memanen hasil pertanian mereka.
Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai sumber Palestina telah mendokumentasikan tingkat kekerasan pemukim tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Oktober berulang kali disoroti sebagai periode dengan tingkat kekerasan yang sangat parah.
Budidaya zaitun tetap menjadi sumber penghidupan yang sangat penting sekaligus simbol keterikatan rakyat Palestina dengan tanah mereka, di tengah puluhan tahun pendudukan dan aneksasi yang terus berlangsung secara bertahap.
Ini bukan kali pertama rezim Israel melarang pengunjung internasional yang berupaya mendokumentasikan kondisi di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki. Pada Desember 2025, sebuah delegasi Kanada yang mencakup enam anggota parlemen juga ditahan selama berjam-jam dan ditolak masuk di perlintasan yang sama. Saat itu, pihak berwenang menggunakan alasan yang tidak jelas, seperti “keamanan” atau “ketertiban umum”.
Para pejabat Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama menyatakan bahwa pembatasan semacam ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menyembunyikan kenyataan pendudukan militer, perluasan permukiman, perampasan tanah, dan kekerasan sehari-hari di Tepi Barat. Semua tindakan tersebut terus berlangsung bersamaan dengan perang genosida yang dilancarkan rezim Israel terhadap Gaza.
Iran secara konsisten mengecam kebijakan-kebijakan tersebut dan menegaskan kembali dukungannya terhadap perlawanan sah rakyat Palestina terhadap pendudukan. Iran juga menyerukan diakhirinya sistem apartheid yang diberlakukan oleh rezim Zionis.
Para anggota parlemen yang ditolak masuk itu menyatakan akan terus berupaya menyoroti situasi di wilayah Palestina dan mendesak pemerintah masing-masing untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab.