Moscow, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, kembali mengusulkan pemindahan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari New York ke kota Sochi di selatan Rusia. Pernyataan ini ia sampaikan dalam forum “Forum Masa Depan 2050” di Moskow pada Senin, 10 Juni 2025.
Baca Juga : Israel Akui Kirim Sistem Rudal Patriot ke Ukraina, Ubah Kebijakan Militer
“Lebih baik markas PBB dipindahkan ke Sochi. Stalin yang pertama kali mengusulkan hal itu, dan saat itu merupakan tawaran serius,” ujar Lavrov. Namun, menurutnya, pemimpin Soviet saat itu akhirnya “memberi kebaikan” pada Presiden AS Franklin Roosevelt, sehingga markas akhirnya ditempatkan di New York.
Meski mengakui bahwa pemindahan markas saat ini sangat tidak realistis, Lavrov menyatakan bahwa PBB telah terlalu dalam berakar di Manhattan. “Memindahkannya sekarang akan seperti migrasi besar-besaran yang tak masuk akal,” tambahnya.
PBB di Tengah Krisis Lembaga dan Keuangan
Pernyataan Lavrov muncul di tengah krisis kelembagaan yang cukup parah dalam tubuh PBB. Lembaga internasional tersebut saat ini menghadapi kekurangan dana terburuk dalam sejarahnya, memicu pemangkasan anggaran dan restrukturisasi besar-besaran di berbagai badan PBB.
Baca Juga : Putin Sahkan Strategi Panjang untuk Kembalikan Kejayaan Angkatan Laut Rusia
Menurut laporan internal yang bocor ke media AS, Sekjen PBB António Guterres telah memerintahkan seluruh badan untuk mempertimbangkan relokasi ke kota yang lebih murah atau bahkan menghentikan operasi tertentu. UNICEF, misalnya, berencana memindahkan operasinya dari New York ke Valencia, sementara UNFPA akan berpindah ke Nairobi.
Kondisi ini diperparah oleh langkah Amerika Serikat yang menahan kontribusi dana sebesar USD 1,5 miliar. Hingga Maret 2025, hanya 75 negara anggota yang membayar kewajiban anggaran mereka secara penuh. Bahkan negara besar seperti AS dan China termasuk dalam daftar penunggak.
Kegagalan Dewan Keamanan dan Dominasi Barat
Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB terus dikritik karena gagal bertindak atas berbagai konflik besar, mulai dari perang di Ukraina hingga genosida di Gaza. Hak veto yang terus digunakan, terutama oleh AS, membuat lembaga ini dinilai kehilangan legitimasi dalam menyelesaikan konflik global.
Baca Juga : Sekjen NATO Desak Peningkatan 400% Pertahanan Udara Hadapi Ancaman Rusia
Inisiatif reformasi “UN80” yang diluncurkan Guterres pun dinilai sebagian pihak sebagai reaksi defensif terhadap tekanan politik AS, bukan langkah strategis jangka panjang. Dalam konteks inilah, usulan Lavrov—meski simbolis—menjadi semacam sindiran terhadap dominasi Barat dalam lembaga-lembaga multilateral global.