Washington, Purna Warta – Citra satelit memperlihatkan kondisi setelah serangan balasan Iran terhadap sistem radar di Pangkalan Udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar. Serangan tersebut merupakan bagian dari pembalasan Republik Islam Iran atas gelombang terbaru agresi Amerika Serikat dan Israel yang tidak beralasan, yang berlangsung dari 28 Februari hingga 7 April 2026.
Amerika Serikat dilaporkan tengah mengurangi kehadiran militernya di sejumlah pangkalan di kawasan Asia Barat serta memangkas jumlah staf di beberapa perwakilan diplomatiknya di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah ancaman serangan balasan Iran apabila terjadi agresi baru oleh Amerika Serikat dan Israel.
NBC News memberitakan hal tersebut pada Rabu. Laporan itu menyoroti bagaimana sejumlah fasilitas Amerika Serikat di kawasan tersebut menjadi sasaran serangan balasan Iran selama gelombang agresi terbaru, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah signifikan di pihak AS.
Menurut laporan tersebut, personel militer AS yang ditempatkan di pangkalan-pangkalan di Yordania termasuk di antara mereka yang telah dipindahkan. Washington juga menarik pasukannya dari sejumlah fasilitas di Kuwait dan Qatar seiring dengan pengurangan kehadiran militernya di kawasan tersebut.
Sehari sebelumnya, dilaporkan bahwa Departemen Perang AS tengah mengevaluasi kembali masa depan fasilitas-fasilitas militernya di Asia Barat setelah serangan balasan Iran terhadap agresi terbaru Amerika Serikat dan Israel menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas penting milik AS.
Seorang pejabat senior Departemen Perang AS mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Komando Pusat AS (United States Central Command/CENTCOM), yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan tersebut, untuk mengevaluasi fasilitas yang rusak dan menentukan instalasi mana yang masih diperlukan dalam postur militer AS pada masa mendatang. Demikian dilaporkan media yang berbasis di Washington, Breaking Defense.
Salah satu fasilitas yang menjadi sasaran serangan Iran sebagai bagian dari respons terhadap agresi pada 28 Februari hingga 7 April adalah Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan pangkalan militer AS terbesar di kawasan tersebut. Serangan balasan itu menyebabkan Pusat Operasi Udara Gabungan (Combined Air Operations Center) milik Departemen Perang AS di pangkalan tersebut tidak dapat beroperasi.
Fasilitas militer AS di Arab Saudi dan Yordania juga menjadi sasaran. Sementara itu, infrastruktur militer di Bahrain mengalami kerusakan besar yang berdampak serius terhadap efektivitas logistik militer AS di kawasan tersebut.
Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut AS, Hung Cao, mengakui besarnya kerusakan di Bahrain. Ia mengatakan, “Mereka menghancurkan Bahrain habis-habisan.”
Secara terpisah, Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana Daryl Caudle, mengindikasikan bahwa Angkatan Laut AS tidak akan kembali beroperasi di Fasilitas Dukungan Angkatan Laut Bahrain (Naval Support Activity Bahrain) dalam waktu dekat.
Menurut NBC News, bersamaan dengan pengurangan kehadiran militer tersebut, kepala misi di sejumlah perwakilan diplomatik AS di kawasan itu juga diberi tahu pada Rabu bahwa kantor mereka akan beroperasi dengan jumlah staf yang lebih sedikit.
Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, membantah laporan Reuters sebelumnya yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap memerintahkan sebagian personel dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan kedutaan-kedutaan AS di Asia Barat. Meski demikian, ia mengonfirmasi bahwa perintah keberangkatan wajib telah dikeluarkan untuk Arab Saudi.
Washington Sebut Respons Yaman sebagai Alasan Penarikan Personel
Pigott menyebut peningkatan operasi Angkatan Bersenjata Yaman sebagai alasan dikeluarkannya perintah keberangkatan tersebut.
Sejak Juli, para personel militer Yaman telah menerapkan kebijakan “pengepungan dibalas dengan pengepungan” dan “eskalasi dibalas dengan eskalasi”. Kebijakan ini bertujuan memaksa Arab Saudi menghentikan kampanye blokade dan agresinya terhadap negara Arab yang miskin di Semenanjung Arab tersebut.
Juru bicara itu mengatakan, “Keselamatan dan keamanan personel Departemen Luar Negeri beserta keluarga mereka tetap menjadi prioritas utama kami. Kami akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mendukung mereka.”