Purna Warta – Tidak diragukan lagi bahwa salah satu benang merah di antara para kandidat yang bersaing memperebutkan jabatan perdana menteri Israel adalah sikap keras mereka terhadap Republik Islam Iran dan Front Perlawanan. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam kebijakan domestik dan strategi politik, Iran dan dinamika regional tetap menjadi unsur utama dalam agenda mereka yang lebih luas terkait ekspansionisme Zionis.
Dalam konteks ini, nama mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, semakin sering muncul dalam perbincangan politik sebagai penantang utama Benjamin Netanyahu. Pernyataan publik, posisi kebijakan, dan rekam jejak kepemimpinannya di militer menjadi sejumlah acuan penting untuk menilai arti penting kemunculannya dalam politik bagi rezim tersebut.
Eisenkot menjabat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Darat Israel ke-21 pada 2015–2019. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai “Yashar”, yang berarti “lurus” atau “benar”.
Dalam sejumlah jajak pendapat mengenai pemilihan perdana menteri rezim Israel, Eisenkot berada di atas Netanyahu. Namun, sistem politik Israel sangat terpolarisasi dan tidak satu pun dari dua kubu utama memiliki mayoritas yang diperlukan, yakni 61 kursi.
Siapakah Eisenkot?
Gadi Eisenkot lahir pada 19 Mei 1960 di kota Tiberias, di wilayah utara Palestina yang diduduki. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra Meir dan Esther Eisenkot, yang berimigrasi dari Maroko ke wilayah pendudukan pada 1950-an. Ayahnya berasal dari Maroko, sedangkan ibunya berasal dari Casablanca. Kedua orang tuanya kemudian bercerai, dan ayahnya menikah lagi serta memiliki empat anak dari pernikahan tersebut.
Terdapat dua pandangan mengenai asal-usul nama keluarga “Eisenkot”. Menurut pandangan pertama, nama tersebut berasal dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Keluarga-keluarga Yahudi dari Rusia dan Polandia diketahui berimigrasi ke Maroko pada abad ke-19 dan selama Perang Dunia II.
Para pengungsi tersebut kehilangan bahasa asli mereka, tetapi tetap mempertahankan nama keluarga Ashkenazi seperti Goldberg, Wasserman, dan Shapiro. Eisenkot juga dianggap termasuk dalam kategori ini.
Pandangan lain menyebutkan bahwa “Ozenkot” merupakan nama Maroko yang berarti “rusa” dalam bahasa Berber. Menurut teori ini, seorang petugas pencatatan Israel mengubah huruf “v” menjadi “y” ketika keluarga tersebut berimigrasi, sehingga nama “Ozenkot” berubah menjadi “Eisenkot”.
Eisenkot menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di wilayah selatan Palestina yang diduduki, tempat ayahnya bekerja di industri pelayaran. Ia mempelajari ilmu kelautan di Goldwater High School, kemudian memperoleh ijazah dari sebuah sekolah berasrama.
Ia meraih gelar sarjana sejarah umum dari Universitas Tel Aviv dan gelar magister ilmu politik dari Universitas Haifa. Ia juga menyelesaikan pendidikan militer di US Army War College di Pennsylvania, Amerika Serikat.
Pada 8 Desember 2023, Gal Meir Eisenkot, putra Eisenkot yang berusia 25 tahun dan merupakan perwira unit Maglan, tewas di Jabalia, Jalur Gaza bagian utara, beberapa bulan setelah rezim Israel melancarkan perang genosida terhadap Gaza. Dua keponakannya juga tewas dalam perang yang sama.
Kehilangan pribadi ini membuat Eisenkot menjadi sorotan di wilayah pendudukan. Sementara itu, putra-putra Netanyahu tidak terlibat langsung dalam perang. Perbedaan tersebut memberikan modal politik yang besar bagi Eisenkot di kalangan para pemukim Israel.
Karier militernya
Eisenkot bergabung dengan Brigade Infanteri Golani pada November 1978 dan ditempatkan di Batalion 51. Sebelumnya, ia sempat mengikuti pendidikan calon pilot Angkatan Udara Israel, tetapi dikeluarkan setelah satu bulan dan dialihkan ke Brigade Golani.
Ia menyelesaikan pelatihan tempur sebagai prajurit regu, kemudian mengikuti pendidikan komandan kompi dan perwira. Dalam pelatihan tersebut, ia mengalami luka di kepala setelah peluru senapan mesin menembus kendaraan pengangkut personel lapis baja yang dikemudikannya.
Setelah pulih, ia kembali bertugas sebagai komandan peleton di Batalion 51. Dalam Perang Lebanon 1982, Eisenkot mengambil alih komando kompi pertama Batalion 51, menggantikan komandan kompi yang terluka dalam Pertempuran Beaufort.
Ia turut berpartisipasi dalam agresi militer Israel di Ain al-Tineh, Nabatieh, Jazine, dan Bandara Beirut.
Dalam Pertempuran Ain al-Tineh, ia kehilangan dua sahabat dekat. Setahun setelah perang, Eisenkot keluar dari dinas militer. Namun, tiga bulan kemudian, ia kembali setelah menerima tawaran dari komandan Sekolah Perwira untuk menggantikan Eyal Birn sebagai komandan kompi taruna perwira.
Pada 1984–1985, ia memimpin kompi antitank Brigade Golani dan mengarahkan pasukannya dalam operasi-operasi kompleks di Lebanon. Sebulan sebelum masa tugasnya berakhir, ia diberhentikan dari jabatannya akibat perselisihan terbuka dengan komandan brigade, Tzvi Fogel, serta penolakannya untuk memerintahkan kompinya kembali bertugas di tengah masa cuti.
Eisenkot kemudian dikirim ke Sekolah Komando dan Staf. Pada 1986–1987, ia bertugas sebagai perwira operasi brigade. Setelah menyelesaikan pendidikan komandan batalion, ia ditunjuk sebagai komandan Batalion 13 (Gideon), kemudian menjadi wakil komandan Brigade Golani.
Pada 1991, ia diangkat sebagai perwira operasi Komando Utara. Pada 1992, ia dipromosikan menjadi kolonel dan mengambil alih komando Brigade Cadangan Carmeli.
Pada 1994, ia sekaligus menjabat sebagai komandan Brigade Ephraim. Pada 1997, ia menggantikan Kolonel Erz Gerstein sebagai komandan Brigade Golani, tidak lama setelah bencana serangan di Wadi Saluki yang menewaskan sejumlah komandan batalion.
Pada tahun-tahun berikutnya, Eisenkot memimpin Divisi 366, menjabat sebagai wakil kepala operasi Staf Umum, dan memimpin Komando Utara. Ia secara langsung memimpin Komando Utara setelah Perang Lebanon Kedua pada 2006.
Doktrin Dahiya
Selama menjabat sebagai wakil kepala operasi dan komandan Komando Utara, Eisenkot menjadi sosok yang dikenal luas karena memperkenalkan “Doktrin Dahiya”.
Doktrin ini menekankan penggunaan daya tembak yang menghancurkan dan tidak proporsional terhadap infrastruktur sipil sebagai instrumen untuk menciptakan efek gentar terhadap lawan. Nama doktrin tersebut diambil dari kawasan Dahiya di Beirut selatan, yang dibombardir secara besar-besaran oleh pasukan pendudukan Israel dalam perang 2006.
Doktrin tersebut dikecam oleh para pegiat hak asasi manusia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Eisenkot dikenal sebagai salah satu arsitek utamanya.
Pada 16 Februari 2015, ia diangkat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Darat Israel ke-21, menggantikan Benny Gantz. Masa jabatannya berlangsung hingga 15 Januari 2019, sebelum digantikan Aviv Kochavi.
Selama masa kepemimpinannya, Yair Golan dan kemudian Aviv Kochavi menjabat sebagai wakilnya. Menteri urusan militer yang bertugas selama periode tersebut adalah Moshe Ya’alon, Avigdor Lieberman, dan Benjamin Netanyahu.
Masa jabatannya mencakup sejumlah operasi militer Israel yang kontroversial, antara lain:
– Operasi yang disebut “Northern Shield” pada 2018–2019 untuk menghadapi terowongan Hizbullah di perbatasan utara.
– Operasi “House of Cards” pada Mei 2018, yang menargetkan infrastruktur sipil di Suriah setelah peluncuran roket ke Dataran Tinggi Golan.
Selama menjabat sebagai kepala staf, Eisenkot menjalankan strategi yang disebut “mowing the grass” atau “memangkas rumput”. Strategi ini merujuk pada serangan militer yang singkat, luas, dan berulang untuk melemahkan kemampuan lawan untuk sementara waktu, dengan tujuan menciptakan periode ketenangan yang lebih panjang.
Kiprah Eisenkot dalam politik
Setelah pensiun dari militer pada 2019, Eisenkot memasuki Knesset dalam pemilu 2022 sebagai anggota senior aliansi yang dipimpin Benny Gantz. Ia menempati posisi tinggi dalam daftar calon partai dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting di dalamnya.
Setelah Operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober 2023, Eisenkot dan empat anggota aliansi lainnya—Benny Gantz, Gideon Sa’ar, Chili Tropper, dan Yifat Shasha-Biton—bergabung dengan kabinet darurat dan menjabat sebagai menteri tanpa portofolio.
Kabinet tersebut dibentuk lima hari setelah dimulainya perang genosida Israel terhadap Gaza.
Pada 2024, Eisenkot meninggalkan kabinet dan menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang jelas untuk Gaza. Ia disebut sebagai salah satu anggota paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan penting di kabinet perang.
Salah satu keputusan terpenting adalah menyetujui gencatan senjata selama empat hari dengan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan 50 tawanan Israel. Eisenkot merupakan salah satu menteri yang paling gigih mendorong langkah-langkah untuk menyelamatkan para tawanan tersebut.
Melalui desakannya, ia akhirnya berhasil meyakinkan para jenderal lain dan menteri urusan militer. Secara keseluruhan, 110 tawanan dibebaskan dalam proses gencatan senjata tersebut.
Menjelang pemilu Oktober 2026, Eisenkot mendirikan partainya sendiri yang bernama Yashar. Partai tersebut memosisikan diri sebagai alternatif berhaluan tengah terhadap pemerintahan Netanyahu.
Hasil jajak pendapat
Jajak pendapat Maariv yang diterbitkan pada 9–10 September menunjukkan bahwa Yashar diperkirakan menjadi partai terbesar di Knesset dengan 25 kursi, sedangkan Likud berada di posisi kedua dengan 19 kursi. Perolehan tersebut merupakan tingkat terendah Likud sejak Mei 2025.
Survei itu melibatkan 4.329 responden dengan margin kesalahan pengambilan sampel maksimum sebesar 4 persen.
Survei Channel 12 yang diterbitkan pada Selasa menunjukkan bahwa Netanyahu semakin tertinggal dari Eisenkot. Sebanyak 45 persen responden menilai Eisenkot lebih layak menjadi perdana menteri rezim tersebut, dibandingkan 33 persen yang memilih Netanyahu.
Pada 9 September 2026, partai Yashar mengumumkan penandatanganan kesepakatan dengan partai yang dipimpin Yair Golan.
Pada saat yang sama, aliansi Bayachad yang dipimpin Naftali Bennett dan Yair Lapid menandatangani kesepakatan dengan partai Israel Beiteinu yang dipimpin Avigdor Lieberman.
Tujuan kesepakatan tersebut adalah mencegah suara pemilih terbuang dan memaksimalkan jumlah kursi oposisi. Strategi ini merupakan pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya.
“Kami bertekad untuk terus melangkah dengan segala cara yang memungkinkan demi meraih kemenangan, mewujudkan kehendak rakyat, serta membentuk pemerintahan Zionis yang menggantikan pemerintahan 7 Oktober,” demikian pernyataan partai Yashar.
Susunan daftar calon Yashar
Daftar final calon Yashar terdiri atas 40 nama. Di antara tokoh-tokoh yang tercantum adalah:
– Yoram Cohen, mantan kepala Shin Bet, menempati posisi kedua.
– Orit Farkash-Hacohen, mantan anggota Knesset.
– Adi Altschuler, seorang pengusaha sosial, menempati posisi ketiga.
– Matan Kahana, pensiunan kolonel dan mantan menteri, menempati posisi kelima.
– Chili Tropper, mantan menteri, menempati posisi keenam.
– Shaul Meridor, mantan kepala departemen anggaran Kementerian Keuangan, menempati posisi ketujuh.
– Shira Shapira, ibu Aner Shapira yang tewas pada 7 Oktober 2023 di festival Nova, menempati posisi kesepuluh.
– Elazar Stern, pensiunan mayor jenderal dan mantan menteri, menempati posisi kedua belas.
– Dvora Sharifian Bachar, mantan personel Mossad dan Shin Bet, menempati posisi keempat belas.
– Kamil Abu Rokon, mantan pejabat rezim Israel.
Tidak ada blok politik yang memiliki mayoritas 61 kursi. Kebuntuan ini membuat posisi partai-partai kecil dan partai-partai Arab menjadi faktor penentu.
Lieberman dan Bennett dapat berperan sebagai kingmaker, yakni pihak yang menentukan siapa yang mampu membentuk pemerintahan. Sementara itu, partai-partai Arab mungkin menolak mendukung pemerintahan yang dipimpin Eisenkot atau mengajukan sejumlah persyaratan.
Posisi politik Eisenkot
Pada Agustus 2026, Eisenkot menyatakan menentang pembentukan negara Palestina dan menyebut dukungan terhadap gagasan tersebut sebagai “ilusi”. Ia juga menggambarkan warga Palestina sebagai musuh bebuyutan bangsa Yahudi selama beberapa dekade.
Dalam wawancara pada Juni 2026, ia mengatakan:
“Saya tidak pernah mengatakan ‘dua negara untuk dua bangsa’, karena saya memahami betapa mendalamnya konflik keagamaan, nasional, dan sosial ini. Siapa pun yang berbicara tentang ‘perdamaian sekarang’ dan dua negara tidak memahami konflik tersebut. Saya sangat mendukung pembangunan permukiman di Yudea dan Samaria.”
Eisenkot dikenal sebagai tokoh militer garis keras yang meyakini penggunaan kekuatan militer secara luas, tetapi juga menentang petualangan militer yang gegabah.
Baru-baru ini, ia menggambarkan kesepakatan gencatan senjata Netanyahu dengan Lebanon atas permintaan Trump sebagai “penyerahan diri yang tidak masuk akal”.
Sikap terhadap Lebanon dan Hizbullah
Dalam persoalan Lebanon dan gerakan perlawanan Hizbullah, Eisenkot memiliki sejumlah pandangan yang berbeda dari Netanyahu.
Ia sepakat dengan Netanyahu bahwa Amerika Serikat harus memainkan peran besar dalam mengelola Angkatan Darat Lebanon melalui para perwira penghubung militer. Namun, Eisenkot berpendapat bahwa Prancis juga harus kembali memperoleh peran penting dalam pengaturan tersebut.
Netanyahu telah menyingkirkan Prancis dari peran apa pun karena kritik negara itu terhadap genosida Israel di Gaza dan Lebanon.
Mengenai zona penyangga keamanan di Lebanon selatan, pandangan Eisenkot tidak jauh berbeda dari Netanyahu. Netanyahu menginginkan agar seluruh zona penyangga yang saat ini dikuasai tetap dipertahankan, dengan kedalaman di sejumlah lokasi melebihi 10 kilometer.
Berdasarkan keahliannya di bidang militer, Eisenkot bersikap pesimistis terhadap kinerja Angkatan Darat Lebanon. Namun, dalam kondisi tertentu, ia bersedia menarik pasukan ke zona keamanan dengan kedalaman delapan kilometer.
Ia sangat mengkhawatirkan keberadaan Hizbullah di Lebanon selatan, meskipun militer Israel telah melakukan penetrasi jauh ke wilayah tersebut.
Eisenkot berharap dukungan politik dan militer Amerika Serikat serta Prancis dapat menekan Angkatan Darat Lebanon agar bertindak melawan gerakan perlawanan Lebanon.
Hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat
Mengenai hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat, Eisenkot menyatakan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan Israel–Amerika Serikat serta meyakinkan masyarakat Amerika, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, bahwa Israel merupakan aset bagi Amerika.
Ia meyakini bahwa kepergian Netanyahu akan mengakhiri isolasi rezim Israel dan menghentikan pernyataan provokatif dari para pejabat pemerintah Amerika Serikat.
Ambiguitas politik Eisenkot
Eisenkot hingga kini belum berhasil merumuskan visi politik yang terperinci mengenai pemerintahannya jika ia menjadi perdana menteri.
Komposisi daftar calon Yashar yang beragam dan saling bertentangan, termasuk mantan petinggi militer dan tokoh-tokoh sayap kanan Zionis, berpotensi menimbulkan perpecahan dalam isu-isu penting kebijakan domestik maupun luar negeri.
Mengingat kebuntuan dalam jajak pendapat saat ini, terdapat beberapa skenario yang diperkirakan mungkin terjadi:
1. Pemerintahan Eisenkot memperoleh dukungan tidak langsung dari partai-partai Arab di luar kabinet.
2. Partai-partai Arab mendukung pemerintahan Eisenkot atau bergabung di dalamnya dengan sejumlah persyaratan.
Eisenkot belum secara tegas menutup kemungkinan membentuk aliansi dengan partai Ra’am.
Dalam minggu-minggu terakhir menjelang pemilu, Eisenkot mengerahkan upaya untuk mengorganisasi kubu anti-Netanyahu secara lebih efektif. Strateginya sederhana: alih-alih membiarkan suara tersebar di antara puluhan partai kecil, seluruh kubu harus memusatkan kekuatan pada empat partai utama.
Pembagian ini memungkinkan partai-partai tersebut bekerja sama dan menandatangani kesepakatan pembagian sisa suara agar tidak ada suara yang terbuang.
Keputusan partai Yashar ini merupakan pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya, ketika fragmentasi dan terbuangnya suara memberikan pukulan besar terhadap kubu anti-Netanyahu.
Doktrin militer Eisenkot
Doktrin Eisenkot dapat dipandang sebagai bagian dari strategi keseluruhan militer Israel yang dibentuk dalam kerangka konsep “Campaign Between the Wars” (MABAM), atau kampanye militer di antara dua perang.
Logika dasar pendekatan ini bertumpu pada asumsi bahwa suatu rezim—yang oleh penulis disebut sebagai entitas ilegal—yang berusaha mencapai tujuannya melalui operasi militer di antara dua perang harus sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pecahnya perang.
Karena itu, prasyarat keberhasilan strategi ini adalah kesiapan militer yang tinggi dan kesiapan menggunakan kekuatan, sembari berusaha mencegah pecahnya perang berskala penuh.
Pada tingkat regional, pendekatan ini juga berkaitan dengan tujuan memperluas proyek ekspansionisme regional rezim tersebut.
Salah satu unsur penting strategi ini adalah mempertahankan apa yang disebut Israel sebagai “kebebasan bertindak”. Perubahan kondisi regional memengaruhi ruang gerak operasional Israel. Oleh sebab itu, mempertahankan kebebasan untuk melancarkan agresi dianggap sangat penting dalam strategi tersebut.
Doktrin Dahiya dan Eisenkot
Doktrin Dahiya merupakan doktrin militer Israel yang menyerukan penggunaan kekuatan besar dan tidak proporsional, termasuk penargetan secara sengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.
Militer Israel pertama kali menerapkan doktrin ini dalam serangan-serangan tanpa pandang bulu terhadap Lebanon pada musim panas 2006. Serangan tersebut menyebabkan hampir 1.000 warga sipil tewas, sekitar sepertiganya anak-anak, serta menimbulkan kerusakan besar terhadap infrastruktur sipil negara itu.
Fasilitas yang hancur mencakup pembangkit listrik, instalasi pengolahan limbah, jembatan, dan fasilitas pelabuhan yang diratakan dengan tanah.
Doktrin tersebut dirumuskan oleh Eisenkot ketika ia menjabat sebagai kepala Komando Utara.
Pada 2008, ketika menjelaskan kemungkinan perang di Lebanon pada masa mendatang, ia menyatakan:
“Apa yang terjadi di kawasan Dahiya, Beirut, pada 2006 akan terjadi di setiap desa tempat tembakan diarahkan ke Israel … Kami akan menerapkan kekuatan yang tidak proporsional terhadap desa tersebut dan menimbulkan kerusakan serta kehancuran besar di sana. Menurut pandangan kami, desa-desa itu bukanlah desa sipil, melainkan pangkalan militer. Ini bukan sekadar rekomendasi. Ini adalah rencana dan rencana tersebut telah disetujui.”
Hukum internasional secara tegas melarang penggunaan kekuatan yang tidak proporsional serta serangan yang secara langsung menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur vital dalam situasi konflik bersenjata.
Pasal 51 Konvensi Jenewa Keempat melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera terhadap warga sipil, kerusakan terhadap objek sipil, atau gabungan dari dampak-dampak tersebut, apabila kerugian yang ditimbulkan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan.
Selain di Lebanon, militer Israel juga menerapkan Doktrin Dahiya dalam serangan-serangan berulang terhadap warga Palestina di Gaza.
Pada Desember 2008, rezim Israel melancarkan operasi yang disebut “Operation Cast Lead”, yakni agresi selama tiga pekan yang menimbulkan kehancuran besar dan menewaskan sekitar 1.400 warga Palestina, sebagian besar di antaranya warga sipil, termasuk 300 anak-anak.
Menurut penyelidikan PBB, serangan tersebut sengaja dilakukan secara tidak proporsional dengan tujuan menghukum, mempermalukan, dan meneror penduduk sipil.
Sejumlah lembaga hak asasi manusia menyimpulkan bahwa pasukan Israel berulang kali melanggar hukum perang, termasuk melalui serangan langsung terhadap warga sipil dan bangunan sipil serta serangan terhadap militan Palestina yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil secara tidak proporsional.
Pada Juli 2014, Israel melancarkan serangan yang lebih mematikan dan merusak terhadap Gaza dengan nama “Operation Protective Edge”.
Dalam kurun waktu 50 hari, serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil Palestina, termasuk lebih dari 500 anak-anak, serta menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk satu-satunya pembangkit listrik di Gaza.
Akibatnya, terjadi kekurangan listrik dan air bersih, sementara limbah mentah mengalir ke jalan-jalan.
Militer Israel menghancurkan seluruh kawasan permukiman dan meratakan bangunan-bangunan hunian bertingkat tinggi serta pusat-pusat perbelanjaan.
Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, memperingatkan bahwa tingginya jumlah korban sipil “menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas”. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel.