Purna warta – Sebuah lembaga kajian menyoroti kembali aktifnya ISIS di Irak dan menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Lembaga tersebut menekankan pentingnya memperkuat koordinasi keamanan serta melakukan reformasi peradilan untuk menghadapi ancaman kelompok teroris tersebut.
Pusat Studi Hammurabi, dalam sebuah artikelnya, menyinggung penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak dan upaya Washington untuk menghidupkan kembali kehadiran militernya di kawasan melalui instrumen pengaktifan kembali kelompok teroris ISIS.
Laporan itu menyebutkan bahwa kekalahan militer ISIS terjadi pada 9 Desember 2017, ketika wilayah terakhir yang dikuasainya di Irak jatuh dan struktur “negara” yang dibangunnya secara efektif runtuh. Namun, hilangnya wilayah kekuasaan tidak serta-merta berarti ideologi dan jaringan kelompok tersebut telah terhapus.
Laporan tersebut mencatat bahwa dalam periode 26 September hingga 14 Oktober 2026, terdapat enam operasi teroris ISIS yang tercatat di Irak. Lima dari enam operasi itu terjadi di Kirkuk dan wilayah sekitarnya. Al-Hawija menjadi lokasi dengan jumlah serangan terbanyak, yakni tiga serangan.
Pola ini, menurut laporan tersebut, menunjukkan bahwa ISIS sedang berupaya menonjolkan kemampuan operasional komandonya di Kirkuk dan Al-Hawija.
Empat skenario masa depan ISIS
Artikel tersebut menguraikan empat kemungkinan skenario perkembangan ISIS di Irak.
Pertama, penghentian seluruh operasi. Skenario ini mungkin terjadi karena keterbatasan kapasitas organisasi ISIS, tetapi dinilai memiliki probabilitas rendah berdasarkan bukti-bukti di lapangan.
Kedua, ekspansi bertahap melalui pembentukan titik-titik infiltrasi. ISIS berupaya menyusup secara perlahan ke wilayah-wilayah yang memiliki celah keamanan, termasuk Al-Hawija, sebagian wilayah Kirkuk, Wadi al-Syayi, Wadi Zaghaytun, dan Irak bagian barat, khususnya Anbar. Skenario ini berpotensi terwujud apabila pemerintah tidak mampu mengendalikan wilayah-wilayah tersebut.
Ketiga, strategi “permainan catur”. ISIS menyebarkan serangan secara sporadis di berbagai wilayah untuk menarik perhatian media dan menciptakan kekacauan. Skenario ini dinilai paling mungkin terjadi karena ISIS dapat memanfaatkan jaringan tersembunyinya di Baghdad serta provinsi-provinsi di Irak bagian tengah dan selatan.
Keempat, kemunculan organisasi pengganti atau bentuk baru ISIS. Skenario ini dianggap paling jauh kemungkinannya dan memiliki probabilitas terendah.
Delapan hambatan dalam memberantas ISIS hingga tuntas
Analisis Pusat Studi Hammurabi mengidentifikasi delapan faktor utama yang menghambat pemberantasan ISIS secara menyeluruh.
1. Ketidakstabilan politik Irak. Perselisihan antarkelompok politik dan pemanfaatan ISIS oleh sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu dinilai menghambat upaya pemberantasan kelompok tersebut.
2. Intervensi regional. Campur tangan negara-negara kawasan setelah perang 12 hari dan perang 40 hari terhadap Iran beserta dampaknya terhadap Irak turut menjadi faktor yang disoroti.
3. Dalih penarikan pasukan Amerika Serikat. Narasi mengenai munculnya “kekosongan keamanan” setelah penarikan pasukan AS dinilai sebagai dalih yang menyesatkan.
4. Struktur sosial dan sektarian. Tatanan sosial-sektarian yang terbentuk setelah Juni 2014 dianggap turut memengaruhi kondisi keamanan dan upaya pemberantasan ISIS.
5. Perselisihan Baghdad dan Pemerintah Regional Kurdistan. Perselisihan antara pemerintah pusat Irak dan Pemerintah Regional Kurdistan mengenai Kirkuk telah menciptakan apa yang disebut sebagai “wilayah abu-abu keamanan”.
6. Kelemahan sistem peradilan Irak. Penerapan undang-undang amnesti umum dan masuknya sekitar 7.000 orang yang terkait dengan perkara terorisme ke penjara disebut sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan peradilan.
7. Fragmentasi sistem komando dan kendali militer. Penghapusan komando-komando gabungan dan pembentukan kantor komando pusat disebut telah memicu perpecahan dalam sistem kendali. Kondisi ini dinilai berisiko membawa Irak kembali pada pola militer tahun 2014, ketika Mosul jatuh ke tangan ISIS.
8. Trauma psikologis di kalangan generasi muda. Dampak psikologis yang dialami puluhan ribu pemuda di wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki ISIS juga disebut sebagai faktor yang dapat menghambat pemulihan sosial dan keamanan.
Pilihan ISIS dalam perang perkotaan dan gurun semakin terbatas
Menurut analisis tersebut, ruang gerak ISIS di Irak semakin menyempit. Hilangnya wilayah yang dikuasainya pada 2014, menyusutnya sumber pendanaan, berkurangnya sekutu dan komandan tingkat menengah, runtuhnya jaringan logistik, serta meningkatnya kemampuan intelijen Pasukan Mobilisasi Populer (Hashd al-Shaabi) telah membatasi kemampuan kelompok tersebut.
Atas dasar itu, pemindahan operasi ISIS ke kawasan perkotaan dinilai tidak terlalu mungkin. Operasi di kota membutuhkan sistem komando dan kendali yang terpusat, sehingga risiko terbongkarnya rencana serangan menjadi lebih tinggi. Pembiayaannya pun semakin sulit. Selain itu, Hashd al-Shaabi memiliki jaringan intelijen yang kuat di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, bertahan di kawasan gurun juga membawa risiko tersendiri. Wilayah terbuka memudahkan pengejaran terhadap anggota ISIS. Perlawanan suku-suku setempat dan kebencian masyarakat terhadap kelompok tersebut turut membatasi dukungan sosial yang dapat diperolehnya.
Meski demikian, laporan itu mengingatkan bahwa dalam peperangan generasi keempat dan kelima, pihak yang lebih lemah kerap mengandalkan operasi-operasi yang sulit diprediksi.
Kesimpulan: ISIS masih berpotensi bertahan dalam lima tahun ke depan
Analisis tersebut menyimpulkan bahwa ISIS masih berpotensi melanjutkan aktivitasnya di Irak dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Pola yang paling mungkin adalah berlanjutnya serangan terbatas dan sporadis yang menarik perhatian media, baik melalui strategi “permainan catur” maupun pembentukan titik-titik infiltrasi di Kirkuk, Al-Hawija, dan Irak bagian barat, khususnya Anbar.
Namun, dalam kondisi saat ini, kembalinya ISIS pada model penguasaan wilayah seperti pada 2014 dan pemindahan medan perangnya ke kawasan perkotaan dinilai tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.
Berdasarkan temuan tersebut, analisis ini menekankan tiga prasyarat utama untuk mencegah kebangkitan kembali ISIS:
– Memperkuat koordinasi keamanan antara pemerintah pusat Irak dan Pemerintah Regional Kurdistan.
– Mereformasi pendekatan peradilan dalam menangani perkara-perkara terorisme.
– Melawan narasi yang dianggap menyesatkan mengenai “kekosongan keamanan” setelah penarikan pasukan Amerika Serikat.