Purna Warta – Majelis Umum PBB minggu lalu secara besar-besaran mendukung yang disebut Deklarasi New York, yang didorong oleh Arab Saudi dan Perancis, yang menyerukan solusi dua negara untuk masalah Palestina.
Baca juga: Ratusan Musisi Dunia Luncurkan ‘Boikot Kultural’ terhadap Israel
Pemungutan suara dengan hasil 142-10 itu menyaksikan rezim Israel, Amerika Serikat, Hungaria, dan Argentina menentang resolusi tersebut, dengan 12 abstain yang mencolok, termasuk Republik Islam Iran.
Acara tersebut diboikot oleh AS dan rezim Israel, dengan pemungutan suara dilakukan hanya sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa tidak akan ada negara Palestina.
Abstensi Iran ini berakar pada pendukungannya yang sudah lama untuk menciptakan satu negara demokratis di Palestina yang ditentukan oleh referendum dari penduduk asli wilayah tersebut.
Keputusan Tehran untuk tidak berpartisipasi bukanlah tindakan pasif, melainkan pernyataan politik yang dihitung dan disengaja, yang dijelaskan dalam surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang menguraikan keberatan mendasar terhadap premis dari deklarasi tersebut.
Misi Iran di PBB menekankan bahwa solusi praktis apa pun harus didasarkan pada pengakuan terhadap hak yang tak terpisahkan dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan penolakan terhadap pemindahan paksa, prinsip-prinsip yang dianggap gagal dijawab secara memadai oleh Deklarasi New York.
Pemungutan suara ini sekali lagi menyoroti perpecahan yang dalam di dalam komunitas internasional mengenai jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi di Palestina, yang menempatkan inisiatif diplomatik yang didukung luas bertentangan dengan oposisi ideologis yang berprinsip dari aktor regional kunci seperti Iran.
Mengapa Iran Abstain dari Pemungutan Suara PBB tentang Solusi Dua Negara?
Iran menghindari untuk memberikan suara pada resolusi PBB yang mendukung Deklarasi New York karena ketidaksetujuan yang mendalam dan prinsipil terhadap isi dan isu-isu mendasarnya, yang oleh Tehran dipandang sebagai keliru dan tidak adil.
Republik Islam Iran secara konsisten menyatakan bahwa perdamaian yang langgeng dan sejati hanya dapat tercapai ketika hak-hak historis dan tak terpisahkan dari rakyat Palestina diakui sepenuhnya, kondisi yang menurut mereka diabaikan oleh deklarasi tersebut.
Dari perspektif Iran, deklarasi ini telah memutarbalikkan kenyataan di lapangan dengan menciptakan persamaan palsu antara rezim penjajah dan rakyat yang dijajah, dengan demikian membebaskan entitas Zionis dari tanggung jawab utamanya atas lebih dari delapan dekade pendudukan, kejahatan-kejahatan mengerikan, dan penolakan hak-hak dasar bagi rakyat yang didudukinya.
Tehran berpendapat bahwa pernyataan ini sengaja mengabaikan kenyataan pendudukan Zionis dan kehadirannya yang terus-menerus di wilayah Palestina sebagai bagian dari proyek kolonial yang lebih luas yang telah menjadi faktor utama ketidakstabilan di kawasan tersebut.
Lebih lanjut, Iran berpendapat bahwa penulis pernyataan tersebut sengaja mengabaikan fakta bahwa rezim Israel dan Amerika Serikat sendiri adalah hambatan terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara yang disebut-sebut, sehingga membuat keseluruhan proses tersebut tidak tulus.
Baca juga: Perancis Larang Wali Kota Kibarkan Bendera Palestina Saat Pengumuman Pengakuan Negara Palestina
Kisah tentang peristiwa 7 Oktober 2023 juga dianggap tidak lengkap dan menyesatkan, karena memisahkan tanggal tersebut dari konteks 80 tahun pendudukan dan kolonialisme pemukim sambil mengabaikan hak sah rakyat Palestina untuk membela diri di bawah hukum internasional.
Iran juga secara tegas menolak seruan dalam pernyataan tersebut untuk melucuti kelompok-kelompok perlawanan Palestina, yang dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak negara yang diduduki yang akan membuat Palestina tak berdaya.
Terakhir, pengecualian isu-isu keamanan regional yang vital, seperti pembentukan zona bebas senjata nuklir di Asia Barat, semakin meyakinkan Tehran bahwa deklarasi tersebut bukanlah kerangka kerja perdamaian yang serius atau komprehensif, melainkan sebuah mekanisme yang membuka jalan bagi kelanjutan krisis.
Apa Itu Solusi Dua Negara?
Solusi dua negara yang disebut-sebut adalah sebuah kerangka yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah Palestina dengan mendirikan dua negara terpisah di dalam batas-batas historis Palestina. Mandat, yang menurut para ahli bertujuan untuk memberikan ruang bagi Zionis di tanah Palestina.
Model ini telah menjadi paradigma dominan dalam upaya diplomatik internasional selama beberapa dekade dan menjadi tujuan utama yang didukung oleh resolusi Majelis Umum PBB baru-baru ini.
Solusi ini membayangkan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya, dan biasanya mencakup ketentuan untuk pertukaran tanah yang dinegosiasikan serta penyelesaian masalah pengungsi Palestina.
Deklarasi terbaru yang didukung oleh 142 negara menganggap solusi ini sebagai jalan yang layak untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina yang sudah lama berlangsung.
Namun, dari perspektif Iran dan beberapa negara lainnya, solusi ini terbukti menjadi janji yang tidak tercapai selama beberapa dekade, yang hanya mengarah pada pelanggaran hak-hak Palestina yang semakin meningkat oleh penjajah.
Mereka berpendapat bahwa solusi ini telah memperdalam ketidakadilan yang dihadapi oleh rakyat yang tertindas dan diduduki dengan melegitimasi keberadaan rezim Zionis yang dibangun di atas tanah yang diduduki tanpa mengatasi akar masalahnya.
Solusi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai perluasan terus-menerus pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang memecah-belah wilayah Palestina yang dibayangkan, serta kenyataan politik dalam entitas Zionis, di mana para pemimpin sering menolak konsep ini secara langsung, sebagai bukti bahwa solusi dua negara tidak lagi menjadi hasil yang layak atau adil, melainkan berfungsi sebagai penutup diplomatik bagi penguatan sistem apartheid dan pendudukan permanen.
Baca juga: Mantan PM Selandia Baru Serukan Pengakuan Negara Palestina untuk Hentikan Genosida Israel di Gaza
Apa Itu Solusi Satu Negara?
Solusi satu negara adalah model alternatif yang diusulkan untuk menyelesaikan kebuntuan panjang yang melibatkan pembentukan satu negara Palestina demokratis yang mencakup seluruh wilayah antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan.
Negara tunggal ini akan menjadi rumah bagi semua penduduknya saat ini—Muslim dan Kristen Palestina, Yahudi Israel, dan warga lainnya—dengan kedudukan yang setara, memberikan hak dan kewarganegaraan yang sama tanpa memandang etnis atau agama.
Mekanisme inti untuk mendirikan negara ini, sebagaimana diperjuangkan oleh Republik Islam Iran, adalah dengan mengadakan referendum nasional yang bebas, demokratis, dan inklusif di antara semua penduduk asli Palestina, yang mencakup Muslim, Kristen, dan Yahudi yang tinggal di sana sebelum pendirian entitas Zionis.
Proses ini akan memerlukan hak untuk kembali bagi semua pengungsi Palestina yang telah dipindahkan ke tanah leluhur mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depan politik mereka.
Pendukung, termasuk Republik Islam, berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya solusi demokratis sejati yang dapat membawa perdamaian yang sejati dan abadi ke tanah tersebut, karena ini langsung menghadapi dan membongkar struktur apartheid dan diskriminasi etnis yang melekat pada pengaturan yang ada.
Mereka menarik paralel dengan kejatuhan rezim apartheid di Afrika Selatan, dengan menyarankan bahwa transformasi serupa mungkin terjadi di Palestina melalui perlawanan yang berkelanjutan dan tekanan internasional.
Negara yang dibayangkan ini akan menjadi demokrasi pluralistik di mana kehendak mayoritas, yang diekspresikan melalui proses demokratis yang berkelanjutan, akan menentukan pemerintahan dan undang-undang, dengan demikian mengakhiri karakter Yahudi dari entitas Zionis dan menggantinya dengan negara yang menjamin kesetaraan penuh dan hak-hak bagi semua warganya.
Baca juga: Rusia: Perdamaian Abadi di Asia Barat Tak Bisa Tercapai Tanpa Solusi Adil atas Masalah Palestina
Apa Posisi Iran terhadap Masalah Palestina?
Posisi Iran terhadap masalah Palestina adalah absolut dan prinsipil, yang berakar pada keyakinan bahwa proyek Zionis di Palestina adalah sebuah usaha kolonial yang tidak sah dan harus dilawan serta akhirnya dibalikkan.
Sikap resmi Republik Islam Iran adalah tidak mengakui entitas Zionis dan memberikan dukungan politik serta moral yang teguh kepada perlawanan Palestina terhadap rezim penjajah.
Tujuan strategis utama Tehran adalah pembebasan seluruh Palestina, dari sungai hingga laut, bukan hanya kebebasan sebagian wilayahnya dan status quo di wilayah-wilayah yang diduduki lainnya.
Iran menolak setiap rencana yang bertujuan untuk membagi Palestina, termasuk solusi dua negara, yang dipandangnya sebagai penyerahan terhadap tuntutan Zionis yang menginjak-injak hak-hak rakyat Palestina, serta mengabaikan hak-hak historis para pengungsi.
Sebagai gantinya, Iran secara resmi mengusulkan solusi demokratis empat tahap kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melibatkan kembalinya semua pengungsi Palestina ke tanah air mereka, diadakannya referendum nasional dengan partisipasi semua penduduk asli Palestina (Muslim, Kristen, dan Yahudi), pembentukan sistem politik berdasarkan hasil referendum tersebut, dan keputusan selanjutnya dari sistem yang dipilih mengenai warga negara lainnya.
Republik Islam menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tak terpisahkan untuk membela diri dan melawan pendudukan, sebagaimana diakui dalam hukum internasional, dan memberikan dukungan kepada berbagai kelompok perlawanan di seluruh wilayah berdasarkan perlawanan mereka terhadap pendudukan, bukan berdasarkan identitas sektarian mereka.
Iran secara konsisten menyerukan penghentian tembak-menembak yang segera dan tanpa syarat di Gaza, akses kemanusiaan yang tidak terhalang, serta rekonstruksi, tetapi dengan keyakinan tegas bahwa perdamaian yang abadi akan tetap tidak mungkin tercapai hingga pendudukan sepenuhnya diakhiri dan hak-hak rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya melalui proses demokratis dan inklusif yang mencerminkan kehendak sejati mereka.
Apa Posisi Imam Khomeini?
Pendiri Revolusi Islam, Imam Khomeini, memandang masalah Palestina bukan sebagai persoalan sampingan, melainkan sebagai pilar utama yang mendefinisikan ideologi revolusioner beliau dan kewajiban agama yang mendasar sejak awal gerakan politiknya melawan rezim Pahlavi yang didukung Barat.
Keterlibatan mendalamnya dengan masalah Palestina pertama kali muncul dalam wacana publik pada khotbah Ashura-nya yang bersejarah pada tahun 1963, di mana ia secara tegas mengutuk hubungan rezim Pahlavi dengan rezim Israel dan menggambarkan proyek Zionis sebagai tragedi besar yang dirancang untuk merampas tanah Palestina dan menghancurkan fondasi-fondasi Islam, Al-Qur’an, dan ilmu-ilmu Islam.
Pernyataan publik ini didahului oleh peringatan tertulis, seperti suratnya pada Maret 1963 kepada serikat-serikat di Qom, di mana ia dengan mendesak memberi peringatan kepada umat Islam di seluruh dunia bahwa bahaya eksistensial yang ditimbulkan oleh rezim Israel mengancam bukan hanya Palestina tetapi juga seluruh umat Muslim, kemerdekaan mereka, serta ekonomi mereka, yang ia yakini akan jatuh ke tangan Zionis.
Bagi Imam Khomeini, perjuangan Palestina melampaui sekadar solidaritas politik. Itu adalah perjuangan fundamental dan peradaban, di mana kekuatan Zionis yang semakin besar berarti penundukan dan penghancuran dunia Islam.
Pandangan ini membentuk posisi konsisten dan teguh beliau, di mana ia menggambarkan entitas Zionis sebagai tumor kanker yang harus diberantas, sebuah kewajiban yang diyakini harus dilakukan oleh seluruh umat Islam untuk mencegah penyebaran entitas ini yang akan menelan bangsa-bangsa Islam lainnya.
Mekanisme untuk memerangi ancaman ini, sebagaimana yang digariskan oleh Imam Khomeini, bersifat komprehensif dan menuntut persatuan dan perlawanan mutlak dari umat Islam.
Ia dengan keras menolak setiap jalan negosiasi atau kompromi dengan rezim Israel, memandang tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Muslim, suatu keyakinan yang sangat terlihat dengan pemutusannya hubungan diplomatik Iran dengan Mesir setelah Anwar Sadat mengakui entitas Zionis melalui Kesepakatan Camp David, yang ia kutuk sebagai pakta pengkhianat yang memperkuat front Israel dan memecah-belah umat Muslim.
Alih-alih menggunakan diplomasi, Imam Khomeini mengajukan prinsip-prinsip praktis: memberikan dukungan komprehensif kepada garis depan pertempuran, menghindari perbedaan yang merusak diri sendiri, menanggapi ketakutan terhadap pembela Zionisme, membangun persatuan di antara pemerintahan-pemerintahan Islam, serta memutuskan hubungan dengan negara manapun yang menormalisasi hubungan dengan rezim Israel, disertai bantuan material dan spiritual dari umat Muslim, termasuk darah, obat-obatan, dan makanan.
Baca juga: Serangan Udara Israel Tewaskan Puluhan Orang di Gaza, Krisis Kemanusiaan Kian Memburuk
Menyadari kegagalan pemerintah-pemerintah Arab untuk mengikuti jalan ini, beliau langsung beralih kepada massa Muslim, dengan mendeklarasikan Hari Quds Internasional sebagai simbol tahunan solidaritas internasional umat Muslim dan cara untuk menghidupkan kembali semangat dan kewaspadaan Islam, mendorong mereka untuk menjauh dari pemimpin-pemimpin yang kompromistis dan mengambil alih perjuangan pembebasan.
Pada akhirnya, sikap Imam Khomeini diabadikan dalam wasiat politik-ilahinya, di mana beliau menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai prinsip abadi, menggambarkan masalah ini sebagai perjuangan kosmik antara penindasan dan keadilan, serta menginstruksikan generasi mendatang bahwa musuh-musuh Palestina adalah musuh-musuh Tuhan, Al-Qur’an, dan Islam itu sendiri.
Solusi beliau tidak pernah bergantung pada kekuatan Timur atau Barat, melainkan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Imam Maksum, mendukung kemandirian, perlawanan yang teguh, dan persatuan kaum tertindas.
Dengan demikian, beliau menjadikan Palestina sebagai poros tak terbantahkan dari persatuan umat Islam dan ujian akhir dalam menghadapi penindasan, sebuah warisan yang terus mendefinisikan kebijakan luar negeri Republik Islam dan komitmennya terhadap perlawanan Palestina terhadap rezim yang menipu dan merampas.
Apa posisi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei?
Pandangan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, mengenai isu Palestina secara fundamental berakar pada narasi historis yang memandang pendirian entitas Zionis sebagai proyek kolonial yang disengaja, yang diorkestrasi oleh kekuatan-kekuatan Barat—khususnya Inggris, dan kemudian Amerika Serikat—dengan tujuan memecah belah dunia Muslim dan mempertahankan dominasi imperial atas kawasan Timur Tengah.
Beliau menegaskan bahwa pendudukan tersebut tidak terjadi melalui cara-cara yang sah, melainkan melalui proses yang dirancang secara cermat—berupa penipuan, manipulasi opini publik global, dan penggunaan kekerasan brutal terhadap penduduk asli Palestina. Proses ini dimulai dengan pembelian tanah dari tuan tanah yang tidak tinggal di wilayah tersebut dengan harga tinggi, dan berlanjut pada pengusiran paksa para petani dan warga dari rumah mereka.
Ketidakadilan historis ini, menurut pandangannya, difasilitasi oleh kampanye propaganda global yang secara sistematis menggambarkan para pemukim Zionis sebagai korban yang tertindas, sementara rakyat Palestina yang terusir dan melawan justru dilabeli sebagai agresor. Dengan demikian, realitas permasalahan dibalik secara total, dan simpati internasional justru mengalir kepada pihak penjajah.
Pemimpin Revolusi Islam ini mengidentifikasi tiga fondasi utama yang menjadi dasar proyek Zionis: kekejaman dan kekerasan yang tak henti-hentinya terhadap penduduk Arab; manipulasi media global yang sangat canggih untuk memutarbalikkan fakta; serta kolusi atau lobi besar-besaran dengan pemerintah-pemerintah berpengaruh dan lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menurutnya secara konsisten melindungi rezim Israel dari pertanggungjawaban.
Bagi Ayatullah Khamenei, penderitaan rakyat Palestina bukanlah sekadar sengketa wilayah, tetapi merupakan isu sentral bagi seluruh umat Islam. Ia menggambarkan Israel sebagai tumor ganas yang ditanam di jantung dunia Muslim, yang bertujuan untuk mencegah persatuan, melemahkan kekuatan umat Islam, dan berfungsi sebagai basis permanen bagi agresi Barat dan Zionis terhadap negara-negara Islam.
Oleh karena itu, beliau menolak segala bentuk solusi diplomatik yang melibatkan negosiasi dengan rezim penjajah, termasuk solusi dua negara, yang dianggapnya sebagai bentuk legitimasi terhadap pendudukan dan tipu daya yang tidak realistis—yang justru memungkinkan perluasan dan kekerasan Israel terus berlanjut.
Sebagai gantinya, beliau mengusulkan satu negara demokratis yang mencakup seluruh wilayah Palestina historis, yang ditentukan melalui referendum oleh seluruh penduduk asli—baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Menurutnya, ini adalah satu-satunya jalan yang adil dan layak menuju perdamaian, dan solusi tersebut harus dicapai melalui perlawanan yang tak kenal lelah, didukung oleh seluruh dunia Islam.
Baca juga: Ekosida Sistemik: Perang 2 Tahun Israel Hancurkan Lingkungan Gaza, Picu Aksi Global
Awal pekan ini, dalam Pameran Buku Internasional Baghdad ke-26, buku karya Pemimpin Revolusi Islam berjudul “Referendum di Palestina” yang memuat pandangannya tentang isu Palestina, resmi diluncurkan.
Buku tersebut mengusung gagasan referendum sebagai metode yang rasional, adil, dan beradab untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina serta membuka jalan bagi pembebasan mereka dari pendudukan Zionis.
Buku ini menekankan pentingnya kembalinya seluruh rakyat Palestina ke tempat asal mereka secara bermartabat, hak seluruh warga Palestina—termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi asli—untuk memberikan suara, serta perlunya perjuangan yang berkelanjutan hingga para penjajah Israel tunduk pada kehendak rakyat Palestina.
Oleh Ivan Kesic