Purna Warta – Pada 3 September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat meloloskan H.R. 4795, Protect Economic and Academic Freedom Act of 2026, dengan hasil pemungutan suara 237 berbanding 169.
RUU tersebut diperkenalkan oleh anggota DPR dari Partai Republik, Virginia Foxx, dengan anggota DPR dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer, sebagai satu-satunya pendukung bersama (cosponsor). Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR melaporkan RUU tersebut, sebagaimana telah diamendemen, pada 27 Agustus.
Undang-undang yang diusulkan tersebut akan membuat perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program bantuan mahasiswa federal tidak memenuhi syarat untuk menerima sejumlah dana federal apabila mereka melakukan apa yang didefinisikan RUU tersebut sebagai “boikot komersial non-ekspresif” terhadap Israel.
Berdasarkan RUU tersebut, boikot semacam itu mencakup tindakan komersial yang dimaksudkan untuk membatasi hubungan bisnis dengan Israel atau dengan suatu entitas yang didirikan berdasarkan, memiliki izin dari, atau berada di bawah regulasi hukum Israel, apabila tindakan tersebut tidak didasarkan pada alasan bisnis yang sah.
Potensi sanksinya cukup besar. Institusi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima sejumlah dana bantuan mahasiswa federal berdasarkan Higher Education Act, termasuk program yang menyediakan Pell Grants dan pinjaman mahasiswa federal.
RUU tersebut juga akan memberlakukan persyaratan sertifikasi baru bagi institusi yang menerima atau mengajukan pendanaan tertentu berdasarkan Title VI untuk program pendidikan internasional.
Institusi-institusi tersebut harus menyatakan bahwa mahasiswa dan dosen tidak secara tidak wajar dihalangi untuk mengikuti program akademik di wilayah yang diduduki Israel, serta bahwa mahasiswa dan dosen Israel diberikan akses yang sebanding terhadap program mereka.
Pemungutan suara di DPR menunjukkan adanya dukungan lintas partai terhadap RUU tersebut: sebanyak 203 anggota Partai Republik dan 34 anggota Partai Demokrat memberikan suara mendukung, sementara 169 anggota memberikan suara menentang.
Dalam praktiknya, RUU tersebut akan mengaitkan akses terhadap sejumlah pendanaan pendidikan federal dengan apakah universitas yang bersangkutan melakukan boikot komersial tertentu terhadap rezim Israel dan, dalam beberapa kasus, dengan perlakuan mereka terhadap pertukaran akademik yang melibatkan Israel.
RUU tersebut telah disahkan DPR, tetapi belum menjadi undang-undang. Selanjutnya, RUU itu diterima oleh Senat dan dirujuk kepada Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat.
Mengapa Israel menjadi pusat perselisihan?
Pertarungan politik mengenai H.R. 4795 tidak dapat dipisahkan dari serangan destruktif Israel terhadap Gaza yang disebut sebagai genosida, yang telah mengakibatkan banyak korban Palestina, kehancuran dalam skala besar, serta temuan dari berbagai badan internasional mengenai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Hingga 17 Juni 2026, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan lebih dari 74.000 warga Palestina tewas dan 174.000 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023.
Kehancuran tersebut jauh melampaui jumlah korban jiwa. Penilaian bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Uni Eropa yang dikutip oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menemukan bahwa 76,6 persen unit hunian di Gaza telah hancur atau mengalami kerusakan.
OCHA juga melaporkan bahwa sekitar 93 persen bangunan sekolah di Gaza memerlukan pembangunan kembali secara menyeluruh atau rehabilitasi besar, sementara lebih dari 63 bangunan universitas telah hancur.
Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menggunakan istilah hukum yang paling tegas dalam menggambarkan tindakan Israel. Pada 16 September 2025, komisi tersebut menyimpulkan bahwa rezim Israel telah melakukan empat tindakan genosida di Gaza dan bahwa otoritas serta pasukan militer Israel memiliki niat khusus yang dipersyaratkan berdasarkan Konvensi Genosida.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah mengambil tindakan. Pada 21 November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri rezim Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Perang Yoav Gallant. Pengadilan tersebut menyatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa keduanya bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan, serta kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Temuan-temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa boikot dan divestasi menjadi bagian penting dalam perdebatan politik di kampus-kampus Amerika Serikat. Mahasiswa dan dosen berupaya memutus hubungan universitas dengan institusi dan perusahaan Israel sebagai sarana untuk menekan Israel agar mengakhiri perang di Gaza yang mereka sebut sebagai genosida.
Di sinilah H.R. 4795 menjadi relevan. RUU tersebut akan membuat tekanan ekonomi institusional terhadap Israel menjadi risiko finansial bagi universitas-universitas Amerika.
Karena itu, para pengamat memandang undang-undang tersebut bukan sekadar perselisihan mengenai praktik bisnis universitas, melainkan sebagai upaya untuk melindungi rezim Israel dari salah satu bentuk tekanan ekonomi damai yang tersedia bagi institusi-institusi Amerika.
Bagaimana RUU tersebut dapat memengaruhi kebebasan berbicara dan kebebasan akademik?
RUU tersebut akan menggunakan akses terhadap pendanaan pendidikan federal untuk memengaruhi cara universitas-universitas Amerika berhubungan dengan rezim Israel dan institusi-institusinya, sehingga memberikan pengaruh besar kepada Washington terhadap keputusan institusional yang berkaitan dengan isu kebijakan luar negeri yang sangat diperdebatkan.
Sebuah universitas dapat mempertaruhkan pendanaan bantuan mahasiswa federal yang diterimanya apabila memutuskan untuk mengakhiri hubungan komersial tertentu dengan rezim Israel atau entitas-entitas Israel.
Bagi universitas yang bergantung pada program federal, ancaman tersebut bukan sekadar simbolis. Hal itu akan menciptakan konsekuensi finansial langsung bagi tindakan yang diambil berdasarkan suatu sikap yang ditolak oleh pemerintah federal.
Anggota DPR Jerrold Nadler, yang menyatakan dirinya sangat menentang gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), mengumumkan pada 2 September 2026 bahwa ia akan memberikan suara menentang H.R. 4795. Ia menyebut RUU tersebut sebagai “pelanggaran langsung dan nyata terhadap Amandemen Pertama”, dengan alasan bahwa perlindungan konstitusional tidak hilang hanya karena pemerintah sangat tidak menyetujui suatu posisi politik.
Persoalan konstitusional tersebut memiliki arti penting. Dalam perkara NAACP v. Claiborne Hardware Co. (1982), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa unsur-unsur non-kekerasan dari sebuah boikot yang dilatarbelakangi kepentingan politik dilindungi oleh Amandemen Pertama.
Perkara tersebut berawal dari boikot yang diorganisasi oleh warga kulit hitam Amerika yang memperjuangkan kesetaraan ras. Mahkamah Agung mengakui perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, dan upaya membujuk orang lain untuk berpartisipasi dalam boikot.
H.R. 4795 sendiri tidak menentukan apakah ketentuan-ketentuannya akan bertahan dalam gugatan konstitusional. Namun, dengan mengaitkan tindakan institusional dengan akses terhadap pendanaan federal, RUU tersebut menciptakan titik tekanan finansial yang kuat.
Washington akan membebankan potensi biaya finansial terhadap keputusan institusional yang berkaitan dengan Israel, sementara universitas harus mempertimbangkan penilaian politik dan etis mereka dengan risiko kehilangan dukungan federal.
Dengan demikian, pertanyaan konstitusional utamanya adalah: Sejauh mana pemerintah federal dapat menggunakan kekuatan anggaran untuk mencegah tekanan politik dan ekonomi secara damai terhadap Israel?
Seberapa besar pengaruh lobi Israel di Washington?
Pemungutan suara di DPR juga memberikan gambaran mengenai mekanisme politik yang bekerja untuk membentuk hubungan AS-Israel di Washington. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) secara terbuka menyatakan bahwa organisasi tersebut bekerja untuk memilih kandidat yang mendukung Israel dan mengalahkan anggota parlemen yang menentang tujuan kebijakannya.
Sayap politiknya, AIPAC PAC, serta super PAC yang berafiliasi dengannya, United Democracy Project, telah menjadi kekuatan penting dalam pemilu AS. Jumlah dana yang terlibat juga sangat besar. FactCheck.org melaporkan pada 7 Agustus 2026 bahwa United Democracy Project telah mengumpulkan sekitar 104 juta dolar AS selama siklus pemilu 2026 dan telah membelanjakan sekitar 52,5 juta dolar hingga 30 Juni.
Pada siklus pemilu 2024, super PAC tersebut membelanjakan sekitar 61,4 juta dolar, termasuk 34,8 juta dolar untuk upaya mendukung atau menentang kandidat DPR dari Partai Demokrat.
Organisasi tersebut juga menunjukkan kesediaannya untuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar terhadap anggota parlemen yang menentang kebijakan AS terhadap rezim Israel.
Dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di Kentucky pada 2026, United Democracy Project membelanjakan lebih dari 3 juta dolar untuk menentang anggota DPR Thomas Massie, salah satu kritikus paling vokal di Kongres terhadap dukungan AS kepada rezim Israel.
Super PAC tersebut juga membelanjakan hampir 500.000 dolar untuk mendukung lawannya, Ed Gallrein. Kelompok-kelompok pro-Israel menghabiskan lebih dari 9 juta dolar dalam pemilihan pendahuluan tersebut, yang menurut FactCheck.org merupakan pemilihan pendahuluan DPR paling mahal dalam sejarah AS.
Pernyataan AIPAC sendiri juga menunjukkan bahwa aktivitas politik organisasi tersebut secara langsung mencakup perdebatan mengenai kebijakan pemerintah AS. Pada Februari 2026, organisasi tersebut memuji Kongres karena memberikan lebih dari 4 miliar dolar bantuan militer AS-Israel, termasuk 3,3 miliar dolar bantuan tahunan dan 500 juta dolar untuk kerja sama pertahanan rudal. AIPAC menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan anggota parlemen pro-Israel untuk mengamankan pendanaan tersebut.
Pada 15 Juli 2026, AIPAC kembali memuji DPR setelah menolak amendemen yang diajukan Massie yang bertujuan menghapus paket bantuan keamanan sebesar 3,3 miliar dolar.
Organisasi tersebut menyampaikan terima kasih kepada 314 anggota DPR dari Partai Republik dan Demokrat yang memberikan suara menentang amendemen tersebut dan berjanji akan terus bekerja untuk memilih anggota parlemen yang mendukung Israel.
TrackAIPAC melaporkan bahwa lebih dari 83 juta dolar pengeluaran AIPAC dan kelompok-kelompok lobi Israel lainnya digunakan untuk mendukung 33 anggota DPR dari Partai Demokrat yang memberikan suara mendukung H.R. 4795.
Secara keseluruhan, angka-angka tersebut mendokumentasikan jaringan politik pro-Israel yang luas, yang mengeluarkan dana puluhan juta dolar untuk memengaruhi pemilihan anggota Kongres, mendukung kandidat yang sejalan, serta menentang anggota parlemen yang menantang sejumlah aspek kebijakan AS terhadap Israel.
Apa arti RUU tersebut bagi Palestina dan Gaza?
Hubungannya dengan Palestina sangat langsung. H.R. 4795 menargetkan boikot universitas terhadap Israel, sementara kampanye semacam itu telah menjadi bagian penting dari gerakan mahasiswa di Amerika Serikat terkait tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Setelah gerakan perlawanan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel berikutnya di Gaza yang disebut sebagai genosida, mahasiswa dan dosen di berbagai universitas Amerika Serikat menuntut divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Israel serta diakhirinya hubungan institusional dengan organisasi-organisasi Israel.
Reuters melaporkan pada April 2024 bahwa para demonstran di Columbia, Yale, NYU, dan sejumlah universitas lainnya menyerukan divestasi sebagai bagian dari gerakan kampus yang lebih luas terkait perang di Gaza.
Perdebatan di DPR sendiri secara eksplisit menghubungkan kedua persoalan tersebut. Anggota parlemen Partai Republik menyatakan bahwa “setelah 7 Oktober, universitas telah menjadi pusat gerakan-gerakan ini”, dan mengatakan bahwa H.R. 4795 dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas BDS.
Congressional Record juga menyatakan bahwa RUU tersebut akan menetapkan persyaratan federal yang bertujuan mencegah universitas menerapkan kebijakan boikot semacam itu di masa mendatang.
Waktu pengajuan RUU tersebut memiliki arti penting: ketika hak-hak Palestina dan tindakan Israel di Gaza yang disebut sebagai genosida menjadi isu utama di kampus-kampus Amerika, Kongres bergerak untuk membuat tekanan ekonomi institusional terhadap Israel memiliki konsekuensi finansial bagi universitas.
Apa yang akan terjadi pada universitas-universitas Amerika sekarang?
RUU tersebut telah disahkan oleh DPR, tetapi belum menjadi undang-undang. Senat menerima H.R. 4795 pada 14 September 2026 dan merujuknya kepada Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat.
Per 25 September, komite tersebut mencatat 14 September sebagai tindakan terakhir terhadap RUU tersebut, tanpa adanya pemungutan suara lanjutan yang tercatat. Jika disahkan menjadi undang-undang, aturan tersebut akan memberikan pemerintah federal pengaruh yang lebih besar terhadap universitas-universitas yang menerima dukungan pendidikan federal.
Institusi pendidikan dapat mempertaruhkan kelayakan mereka untuk mengikuti program bantuan mahasiswa federal apabila melakukan boikot komersial yang tercakup dalam RUU tersebut. Hal itu akan mengubah perselisihan mengenai Israel dan kebijakan boikot menjadi persoalan finansial langsung bagi universitas-universitas Amerika.
Institusi harus mempertimbangkan keputusan akademik, komersial, dan etis mereka dengan kemungkinan kehilangan dukungan federal. Taruhannya dapat menjadi sangat signifikan bagi universitas yang sangat bergantung pada bantuan mahasiswa federal untuk mendukung sejumlah besar mahasiswa.
RUU tersebut juga dapat menimbulkan efek chilling di kampus-kampus Amerika. Universitas mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam memutus hubungan komersial atau akademik dengan institusi maupun perusahaan Israel, bukan karena pandangan mereka berubah, melainkan karena potensi konsekuensi finansial telah mengubah pertimbangan mereka.
Dengan demikian, RUU tersebut akan memberikan Washington sebuah mekanisme baru yang signifikan untuk memengaruhi kebijakan universitas mengenai rezim Israel dan apa yang disebut dalam artikel tersebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.
Alih-alih membiarkan keputusan semacam itu sepenuhnya berada di tangan masing-masing institusi, Kongres akan menjadikan akses terhadap pendanaan pendidikan federal sebagai bagian dari tekanan tersebut.
Oleh Ali Zeraatpisheh