Baghdad, Purna Warta – Sumber-sumber dari kelompok perlawanan Irak menekankan perlunya membebaskan perekonomian negara tersebut dari hegemoni Amerika Serikat dan menyerukan adanya jaminan politik yang kuat.
Menurut laporan sumber – sumber tersebut, seiring semakin dekatnya batas waktu proses “monopoli kepemilikan senjata di tangan negara” di Irak dan meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Baghdad terkait persoalan tersebut, tuntutan nasional di Irak—khususnya dari kelompok-kelompok dan pendukung perlawanan—untuk membebaskan negara itu dari hegemoni Amerika serta mendorong pemerintah Irak mengambil keputusan secara independen, terutama di bidang ekonomi dan tanpa pengaruh asing, semakin meningkat.
Perlawanan Irak Menekankan Perlunya Mengakhiri Hegemoni Finansial Amerika
Menurut surat kabar Al-Akhbar, tuntutan terbaru untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Irak disampaikan oleh Syekh Akram al-Kaabi, Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Islam al-Nujaba. Ia mengecam keras hegemoni Amerika Serikat atas urusan keuangan Irak dan menyerukan diversifikasi jalur penjualan minyak serta jaringan perbankan, serta tidak menyerahkan pendapatan kepada satu pihak saja.
Demikian pula, Abu Alaa al-Walaei, Sekretaris Jenderal Kata’ib Sayyid al-Shuhada, mengecam dominasi Amerika Serikat atas sumber daya ekonomi Irak dan menyerukan agar Baghdad mengendalikan keputusan-keputusan keuangan dan perdagangannya secara independen dari kekuatan asing mana pun.
Sejak 2003, pendapatan minyak Irak telah dikaitkan dengan dolar AS yang disimpan dalam rekening di Federal Reserve Bank of New York. Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada Januari 2026, pengaturan tersebut memberikan Washington pengaruh ekonomi yang berkelanjutan terhadap Baghdad, terutama karena minyak menyumbang sekitar 90 persen pendapatan pemerintah Irak.
Secara hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa Amerika Serikat memiliki uang Irak atau dapat membelanjakannya sesuka hati. Dana tersebut pada akhirnya merupakan milik Baghdad, tetapi mekanisme penyimpanan dan penyelesaian nilai dolarnya dilakukan melalui sistem keuangan Amerika Serikat.
Irak Harus Dibebaskan dari Pendudukan
Dalam konteks ini, Majid al-Kaabi, salah satu pemimpin gerakan al-Nujaba, mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa Irak harus dibebaskan dari hegemoni Amerika Serikat dan memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan secara independen serta terbebas dari pengaruh asing. Menurutnya, kelompok perlawanan sebelumnya telah menyerukan penarikan pasukan Amerika pada 2011, dan tahap saat ini menuntut pembersihan negara dari pasukan pendudukan.
Dengan menekankan pentingnya kemerdekaan politik dan ekonomi Irak, ia mengatakan bahwa kombinasi pendapatan minyak dan kesepakatan dengan pihak Amerika membatasi ruang pengambilan keputusan Irak.
Sementara itu, Miqdad al-Khafaji, salah satu pemimpin Fraksi Huquq di parlemen Irak, mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa pertarungan tersebut bukan hanya mengenai senjata, tetapi juga mengenai kedaulatan Irak atas uang dan minyaknya.
Dengan merujuk pada senjata kelompok perlawanan sebagai salah satu sarana menghadapi pendudukan dan agresi asing, ia mengatakan bahwa Washington berupaya menggunakan instrumen keuangan dan ekonomi untuk menekan Baghdad, sehingga jalur-jalur eksternal harus disingkirkan dari proses pengambilan keputusan Irak.
Namun, di sisi lain, pemerintah Irak tampaknya cenderung merespons tekanan Amerika Serikat terkait senjata kelompok perlawanan guna menghindari konflik dengan sistem keuangan Amerika.
Upaya pemerintah Irak untuk menyelesaikan persoalan monopoli senjata dilakukan menjelang batas waktu 30 September, yang telah menjadi tenggat politik dan keamanan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Baghdad menyaksikan aktivitas politik dan keamanan yang intensif, termasuk pertemuan para pejabat untuk membahas persoalan persenjataan dan ekonomi, sebuah usulan diajukan dalam kerangka koordinasi agar jadwal penarikan pasukan Amerika dipisahkan dari persoalan monopoli senjata. Dengan demikian, kelompok-kelompok perlawanan dapat memperoleh jaminan politik yang lebih kuat.
Bagaimanapun, tampaknya persoalan krisis keuangan Irak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik dan keamanan negara tersebut. Washington sebelumnya telah menggunakan instrumen keuangan untuk menekan bank-bank Irak dan melarang sejumlah bank melakukan transaksi dalam dolar dengan alasan memerangi pencucian uang dan penyelundupan mata uang.
Sementara itu, pada Mei 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu dan entitas Irak yang terkait dengan sektor minyak dan kelompok-kelompok bersenjata.
Ali Mohy al-Din, peneliti bidang strategis sekaligus direktur Pusat al-Ghad, mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa langkah-langkah terbaru pemerintah, khususnya kunjungan Perdana Menteri Irak Ali al-Zubaidi ke Washington dan kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan tersebut, perlu ditelaah. Menurutnya, beberapa klausul dalam kesepakatan tersebut dapat membuka jalan bagi peningkatan pengaruh Amerika Serikat terhadap perekonomian Irak, khususnya sektor minyak.
Ia menegaskan bahwa Baghdad harus menekan Washington agar membebaskan dana-dana milik Irak dan memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatannya sendiri, karena krisis keuangan dan moneter yang menekan masyarakat Irak tidak dapat dipisahkan dari karakter hubungan ekonomi antara Irak dan Amerika Serikat.