Gaza, Purna Warta – Gerakan Hamas menyatakan bahwa kepala biro politiknya telah memberikan penjelasan kepada para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina mengenai pertemuan yang telah dilakukan dengan para mediator, pihak-pihak penjamin gencatan senjata, serta pimpinan Mesir.
Menurut kantor berita Al Jazeera, Hamas menyatakan bahwa Khalil al-Hayya, kepala biro politik Hamas, telah memberikan informasi kepada para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina mengenai pertemuannya dengan para mediator, pihak-pihak yang menjamin gencatan senjata, dan pimpinan Mesir.
Hamas menambahkan bahwa al-Hayya, bersama para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina, menyatakan bahwa pihak pendudukan bertanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan kesepakatan karena menyangkal kesepahaman yang telah dicapai mengenai implementasinya.
Menurut laporan tersebut, al-Hayya serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina menegaskan perlunya melanjutkan proses penataan struktur internal Palestina berdasarkan prinsip partisipasi nasional dan demokrasi.
Hamas juga menyatakan bahwa al-Hayya serta para pemimpin dan perwakilan kelompok-kelompok Palestina menekankan perlunya menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
Sebagai informasi, al-Hayya bersama delegasi senior pimpinan Hamas berangkat ke Kairo pada hari Minggu untuk melakukan konsultasi dengan para pejabat Mesir.
Pernyataan Hamas tersebut menunjukkan bahwa perselisihan mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan kesepakatan Gaza masih menjadi persoalan utama. Hamas menempatkan tanggung jawab atas keterlambatan pada Israel dan menyatakan bahwa kesepahaman yang telah dicapai dengan para mediator tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Kunjungan Khalil al-Hayya ke Kairo juga penting karena Mesir merupakan salah satu mediator utama antara Hamas dan Israel. Kairo secara konsisten terlibat dalam pembicaraan mengenai pelaksanaan gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan, serta pengaturan keamanan dan pemerintahan Gaza setelah perang.
Aspek lain yang menonjol dalam pernyataan tersebut adalah seruan Hamas mengenai “partisipasi nasional dan demokrasi”. Ini menunjukkan bahwa pembahasan pascaperang tidak hanya berkaitan dengan penghentian pertempuran, tetapi juga dengan siapa yang akan mengelola Gaza dan bagaimana hubungan politik antara berbagai faksi Palestina akan dibentuk. Hamas dan kelompok Palestina lainnya menghadapi tekanan untuk membangun formula pemerintahan yang lebih luas, sementara Israel dan sejumlah negara Barat menginginkan pengaturan pascaperang yang tidak memberikan Hamas kendali eksklusif atas Gaza.
Seruan untuk membangun strategi nasional Palestina yang komprehensif juga mencerminkan upaya untuk menghubungkan persoalan Gaza dengan isu Palestina yang lebih luas, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, rekonstruksi Gaza, serta masa depan pemerintahan Palestina. Dalam konteks ini, penyatuan posisi berbagai faksi Palestina menjadi salah satu tantangan politik terbesar.