Teheran, Purna Warta – Ketua Parlemen Iran dalam pertemuan dengan para dermawan nasional menyatakan bahwa lembaga-lembaga pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan kelompok masyarakat dan batasan intervensi harus ditentukan dengan jelas. Ia menegaskan bahwa parlemen telah berupaya mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi para dermawan dan mencarikan solusinya dalam Program Pembangunan Ketujuh.
Baca juga: 9 Rekomendasi Pemimpin Revolusi Islam Iran kepada Mahasiswa Iran dalam Pertemuan Terbaru
Menurut laporan dari kelompok parlemen Kantor Berita Tasnim, Mohammad Baqer Qalibaf dalam pertemuan dengan sekelompok dermawan nasional menyatakan:
“Kami berada di posisi di mana aset publik dan uang rakyat berada dalam tanggung jawab kami, dan kami harus mengelolanya sedemikian rupa sehingga dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Namun, kalian berada dalam kondisi di mana, dengan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, kalian menyumbangkan harta pribadi demi kemajuan negara. Permasalahan mulai muncul ketika peran masyarakat dalam pengelolaan negara secara bertahap dikurangi melalui berbagai cara.”
Ia menambahkan bahwa selama Perang Pertahanan Suci, rakyatlah yang mengelola peperangan, dan keberhasilan yang dicapai adalah hasil dari kehadiran serta pengorbanan rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, bukan hanya partisipasi rakyat yang tidak dikelola dengan baik dalam urusan negara, tetapi justru berbagai hambatan diciptakan bagi mereka. *”Kita harus sadar bahwa ridha Ilahi terwujud dalam keridhaan rakyat,”* ujarnya.
Qalibaf menekankan bahwa setiap program atau rencana yang tidak mempertimbangkan peran masyarakat tidak akan membuahkan hasil. “Secara pribadi, dalam kepemimpinan saya, saya hanya menerima proyek-proyek yang melibatkan peran masyarakat. Saya tidak cukup puas jika suatu proyek hanya sekadar mengadopsi model sukses dari luar negeri. Para dermawan adalah garda terdepan dalam memperkuat peran masyarakat dan memberkahi urusan negara. Kita memerlukan sistem yang mengatur peran dermawan, tetapi bukan dalam bentuk birokrasi atau nasionalisasi yang justru menambah hambatan baru. Sebaliknya, sektor dermawan memerlukan sistem pengelolaan dan regulasi yang bersifat non-pemerintah,” jelasnya.
Baca juga: Program Pemerintah Iran Produksi 30.000 Megawatt Listrik Bersih dalam 4 Tahun ke Depan
Ketua Parlemen Iran lebih lanjut menyinggung perhatian Program Pembangunan Ketujuh terhadap kelompok-kelompok jihad sosial dan para dermawan. “Lembaga-lembaga pemerintah tidak boleh campur tangan dalam kegiatan kelompok masyarakat, dan batasan intervensi harus ditentukan dengan jelas. Kami di parlemen telah berusaha mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dermawan dan jihad sosial, serta merumuskan solusinya dalam regulasi Program Pembangunan Ketujuh agar mereka yang berkontribusi dalam kebaikan masyarakat mendapatkan penghargaan, bukan hambatan. Kami siap untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada dan mempermudah aktivitas amal para dermawan dengan kebijakan yang lebih memudahkan,”pungkasnya.