Tel Aviv, Purna Warta – Militer pendudukan Israel secara terbuka mengakui kekurangan personel dalam jumlah besar, lebih dari 10.000 tentara, termasuk sekitar 6.000 pasukan tempur, seiring dengan terus berlanjutnya agresi brutal terhadap Jalur Gaza. Pengakuan ini datang di tengah krisis politik internal yang semakin mengguncang koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Juru bicara militer Israel, Efi Defrin, menyatakan bahwa krisis personel ini adalah “kebutuhan operasional nyata” dan pihak militer sedang mengambil “semua langkah yang diperlukan.” Pernyataan ini disampaikan ketika ditanya soal kemungkinan wajib militer terhadap warga Haredi (Yahudi ultra-Ortodoks), menurut laporan The Times of Israel.
Baca Juga : Mayoritas Warga Israel Tak Lagi Percaya Perang di Gaza Akan Bebaskan Sandera
Tentara Cadangan Alami Gangguan Mental Serius
Situasi ini semakin diperparah oleh kondisi psikologis ribuan tentara cadangan yang sebelumnya dikerahkan ke Gaza. Laporan media Israel menyebutkan lebih dari 9.000 dari mereka saat ini menjalani perawatan akibat tekanan mental pasca operasi militer. Meskipun demikian, kekurangan pasukan memaksa militer tetap memanggil kembali sebagian dari mereka ke medan perang.
Pada bulan lalu, pemerintah Israel bahkan menyetujui keputusan untuk dapat memobilisasi hingga 450.000 tentara cadangan guna menutupi kekosongan personel yang semakin parah. Ini menunjukkan seberapa serius krisis sumber daya manusia yang tengah dihadapi militer Israel.
Wajib Militer untuk Haredi Ancam Hancurkan Koalisi Netanyahu
Krisis personel ini juga menyeret Israel ke dalam krisis politik baru: perdebatan sengit soal wajib militer untuk warga Haredi. Partai-partai ultra-Ortodoks, yang menjadi mitra penting dalam koalisi Netanyahu, terus mengancam akan membubarkan parlemen jika kebijakan tersebut diberlakukan. Ini terjadi meski Netanyahu mengklaim telah membuat kemajuan dalam negosiasi dengan faksi-faksi Haredi.
Stasiun TV publik Israel, KAN, melaporkan bahwa Netanyahu baru saja bertemu dengan para wakil partai Haredi setelah Dewan Tetua Agudat Yisrael menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang pembubaran parlemen yang diajukan oposisi. Hal ini meningkatkan risiko runtuhnya pemerintahan Netanyahu.
Baca Juga : Israel Diduga Persenjatai Geng Kriminal di Gaza untuk Jarah Bantuan Kemanusiaan
Laporan juga menyebut bahwa Netanyahu mempertimbangkan untuk mencopot Yuli Edelstein dari jabatan Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset. Edelstein menolak keras RUU yang berusaha mempertahankan pembebasan wajib militer untuk warga Haredi, yang menyebabkan konflik internal semakin memanas.
Blok United Torah Judaism bahkan sengaja absen dalam sesi pembahasan RUU tersebut, dengan alasan bahwa tidak ada itikad baik untuk mencari kompromi. Ketegangan ini bisa memicu keruntuhan pemerintahan Netanyahu yang sudah rapuh sejak awal.