Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi berada di Kairo untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Mesir dan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi. Memimpin delegasi diplomatik, Araqchi tiba di Mesir pada hari Selasa untuk kunjungan satu hari.
Baca juga: Velayati Mendesak Langkah Praktis yang Cepat untuk Mengakhiri Kejahatan Israel
Menlu Iran tersebut akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty untuk membahas hubungan antara Teheran dan Kairo serta perkembangan regional dan internasional.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, Araqchi juga dijadwalkan bertemu dengan Grossi di Kairo untuk membahas arah interaksi antara Iran dan IAEA dalam situasi baru menyusul serangan militer ilegal yang dilancarkan AS dan rezim Zionis terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni dan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Iran tentang penangguhan kerja sama dengan badan nuklir PBB tersebut.
Parlemen Iran mengesahkan RUU pada 25 Juni untuk menangguhkan hubungan dengan IAEA setelah laporan bias dari Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, terhadap Iran membuka jalan bagi resolusi Dewan Gubernur yang mendorong rezim Israel untuk melancarkan perang agresi terhadap Iran dan juga mendorong AS untuk mengebom tiga fasilitas nuklir utama Iran.
Pada 3 September, Araqchi mengatakan Teheran tidak akan memberikan kerja sama baru apa pun dengan IAEA sebelum negosiasi berakhir.
Baca juga: Nawaz Sharif Tekankan Peningkatan Hubungan Iran-Pakistan ke Tingkat Tertinggi
“Mengingat perkembangan ini, bagaimana dan dalam kerangka apa Iran dan IAEA harus bekerja sama masih dalam tahap negosiasi, dan faktanya, Badan tersebut sendiri telah sepakat bahwa perkembangan baru memerlukan kerangka kerja sama yang baru,” ujar Araqchi.
“Tidak akan ada kerja sama baru sampai negosiasi selesai,” tegasnya. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa Iran “akan melakukan segalanya” untuk mencegah penerapan kembali sanksi PBB di bawah mekanisme snapback.