Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan kantor berita Palestina Ma’an, pernyataan Mantan Perdana Menteri Israel muncul setelah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, memperingatkan kabinet mengenai risiko “keruntuhan militer dari dalam” di tengah krisis kekurangan personel.
Baca juga: Reaksi Hamas Terhadap Kejahatan Rezim Zionis dalam Pembunuhan Jurnalis Lebanon
Dalam wawancara dengan Channel 12 Israel, Bennett mengatakan bahwa kelas politik di Israel saat ini justru menjadi penghalang bagi kemenangan militer.
Mantan Perdana Menteri Israel itu menegaskan:
“Di sini ada kelas politik yang menghalangi kemenangan tentara Israel. Kepemimpinan saat ini tidak tahu bagaimana cara menang. Kami tidak akan menang—baik dalam perang melawan Hamas di Gaza, melawan Hizbullah di Lebanon, maupun melawan Iran.”
Krisis Kekurangan Personel Militer
Bennett juga menyoroti kekurangan sekitar 20.000 tentara dalam angkatan bersenjata Israel, yang menurutnya sebagian besar disebabkan oleh persoalan politik terkait wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi).
Ia menyebut bahwa saat ini terdapat sekitar 100.000 pria muda ultra-Ortodoks yang berada pada usia wajib militer dan dalam kondisi sehat, namun sebagian besar tidak mengikuti dinas militer.
Menurut Bennett, jika hanya seperlima dari jumlah tersebut direkrut, maka masalah kekurangan personel militer dapat teratasi. Namun, ia menilai pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan politik dibanding kepentingan keamanan nasional.
Bennett menambahkan bahwa situasi tersebut mencerminkan dominasi politik kelompok Haredi dalam pemerintahan, dan menyerukan perlunya integrasi komunitas tersebut ke dalam militer, pasar tenaga kerja, dan sistem pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa manfaat sosial dari negara seharusnya dikaitkan dengan partisipasi dalam pekerjaan dan dinas militer, dengan menyatakan:
“Mereka yang tidak bekerja tidak seharusnya menerima satu shekel pun, dan mereka yang tidak menjalani dinas militer juga tidak seharusnya menerima satu shekel pun.”
Kritik Politik di Tengah Perang Multi-Front
Meskipun menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah, Bennett menyatakan bahwa ia mendukung operasi militer yang sedang berlangsung dan menyebut perang tersebut sebagai langkah yang dapat dibenarkan.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan perang harus diukur berdasarkan hasil strategis yang nyata, bukan sekadar deklarasi kemenangan.
Pernyataan Bennett muncul di tengah meningkatnya perdebatan internal di Israel mengenai arah strategi militer dan kepemimpinan politik, terutama ketika negara tersebut menghadapi konflik di beberapa front secara bersamaan, termasuk di Gaza, Lebanon, dan meningkatnya ketegangan dengan Iran.
Baca juga: Al-Ahed: Tel Aviv dan Washington Terjebak dalam Perangkap Strategis
Dinamika Politik Menjelang Pemilu
Bennett, yang dipandang sebagai salah satu kandidat utama untuk menggantikan Benjamin Netanyahu dalam pemilu mendatang, juga menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung dalam koalisi politik dengan Netanyahu.
Ia bahkan menyatakan secara terbuka bahwa dirinya merupakan satu-satunya tokoh yang mampu menggantikan Netanyahu dalam memimpin pemerintahan Israel.
Para analis menilai bahwa kritik terbuka dari tokoh-tokoh politik senior seperti Bennett mencerminkan meningkatnya tekanan politik domestik terhadap pemerintah Israel di tengah konflik yang berkepanjangan dan tantangan keamanan yang semakin kompleks.