Beirut, Purna Warta – Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, berjanji akan memimpin oposisi politik terhadap rancangan kesepakatan kontroversial yang dimediasi Amerika Serikat dengan Israel. Ia menegaskan akan menggagalkan ratifikasi perjanjian tersebut di parlemen.
Dalam pernyataannya kepada Elnashra pada Selasa, Berri mengatakan bahwa ia berencana menyatukan para penentang rancangan kesepakatan itu ke dalam sebuah blok nasional yang kuat agar mampu mencegah pengesahannya oleh anggota parlemen.
“Mereka yang menyusun dokumen ini harus berhadapan dengan saya dan sejumlah besar anggota parlemen,” tegasnya.
Berri mengatakan bahwa dirinya berupaya mencegah ketegangan politik berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas.
Ketua parlemen tersebut menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen menjaga agar perselisihan politik diselesaikan melalui jalur konstitusional serta mencegah munculnya aksi-aksi demonstrasi yang menyerukan penggulingan pemerintah Lebanon.
“Saya berusaha mencegah meningkatnya ketidakpuasan yang dapat berubah menjadi konflik internal yang mengancam perdamaian sipil,” ujarnya.
Berri, yang juga memimpin Gerakan Amal, mengingatkan bahwa parlemen Lebanon pernah menolak Perjanjian 17 Mei 1983 dengan Israel pada tahun 1984 karena dianggap sebagai “perjanjian yang menindas.”
Ia menyatakan bahwa usulan perjanjian yang sekarang “sepuluh kali lebih buruk”, dan mengatakan bahwa tujuannya adalah “memicu perpecahan internal.”
Berri mendesak Perdana Menteri Nawaf Salam untuk menarik kembali rancangan kesepakatan kontroversial tersebut setelah Salam menghubunginya untuk mengucapkan terima kasih atas perannya dalam membantu mencegah kerusuhan di Beirut pada 26 Juni yang melibatkan para pendukung kelompok perlawanan Hezbollah.
Sebelumnya, Berri telah menyatakan bahwa kesepakatan tersebut “merupakan sebuah pemaksaan, bukan perjanjian yang menjaga hak-hak Lebanon,” seraya memperingatkan bahwa konsekuensinya akan sangat berat.
Gerakan Amal yang dipimpin Berri juga telah menolak rancangan perjanjian itu dengan alasan sebagian besar ketentuannya merugikan kepentingan nasional Lebanon dan lebih menguntungkan rezim Israel.
Sementara itu, anggota senior parlemen dari Hezbollah, Hassan Fadlallah, juga mengecam keras rancangan kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat tersebut. Ia menyebutnya sebagai “penghinaan,” “aib,” dan bentuk penyerahan kedaulatan Lebanon secara de facto.
Fadlallah mengatakan bahwa pemerintah Lebanon “tidak memiliki rasa takut untuk mengorbankan Lebanon selatan beserta penduduknya serta membebaskan pihak pendudukan dari kejahatan-kejahatan mereka di masa lalu, masa kini, maupun masa depan.”
“Seandainya Benjamin Netanyahu sendiri yang menyusun perjanjian ini, ia tidak akan mampu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang telah diberikan pemerintah Lebanon—dengan koordinasi bersama pihak Amerika—kepadanya,” kata Fadlallah pada Minggu.
Perkembangan ini terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan Israel di Lebanon selatan pada Selasa dan menyatakan bahwa pasukan pendudukan akan tetap berada di wilayah tersebut.
Pasukan Israel hingga kini masih menduduki apa yang mereka sebut sebagai “zona keamanan”, yang membentang sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon.
Meskipun telah diberlakukan gencatan senjata, rezim Israel disebut terus melakukan pemboman terhadap kawasan permukiman dan infrastruktur sipil di seluruh wilayah Lebanon selatan.
Sejak 2 Maret, Israel dilaporkan telah melancarkan ofensif yang diperluas di Lebanon yang mengakibatkan lebih dari 4.247 orang tewas, lebih dari 12.190 orang terluka, serta menyebabkan lebih dari 1,6 juta orang mengungsi.