Teheran, Purna Warta – Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pihak berwenang sedang menjajaki kemungkinan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen negara itu secara serentak pada tahun 2028, sambil mengesampingkan penyertaan pemilihan dewan lokal dalam proses yang sama karena adanya pembatasan hukum.
Baca juga: Bolivia Menyatakan Keadaan Darurat setelah Berminggu-minggu Blokade Jalan
Berbicara pada konferensi pers pada hari Sabtu, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Ali Zeinivand mengatakan bahwa, berdasarkan kerangka hukum yang ada, pemilihan umum Parlemen dan dewan lokal secara serentak tidak mungkin dilakukan karena Parlemen bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan dewan.
Ia menjelaskan bahwa Parlemen yang ada saat ini harus tetap bertugas untuk mengawasi pemungutan suara di dewan tersebut dan menekankan bahwa baik Konstitusi Iran maupun kebijakan umum yang mengatur pemilihan dewan mendukung pengaturan ini.
Namun, Zeinivand mengatakan penggabungan pemilihan presiden dan parlemen masih mungkin dilakukan.
Dia mencatat bahwa pemilihan parlemen dijadwalkan pada akhir tahun Iran 1406 (2028), sedangkan pemilihan presiden dijadwalkan pada awal tahun 1407 (2028).
“Kami mencoba untuk membangun mekanisme hukum dan menghilangkan hambatan hukum sehingga memungkinkan untuk menggabungkan pemilihan parlemen dan presiden,” katanya.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa pihak berwenang bermaksud mengadakan pemilihan dewan lokal dalam periode yang sama sambil memastikan pemilihan tersebut tidak tumpang tindih dengan pemilihan parlemen.