Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memenuhi kewajibannya mengutuk kampanye militer AS-Israel yang tidak beralasan terhadap Iran dan meminta pertanggungjawaban para agresor sesuai dengan Bab 7 Piagam PBB.
Dalam percakapan telepon pada Senin malam, Araqchi dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membahas situasi regional terkini setelah perang agresi yang dilakukan AS dan rezim Zionis terhadap Iran.
Mengutuk agresi militer AS-Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, menteri luar negeri Iran menekankan bahwa PBB dan sekretaris jenderalnya memiliki kewajiban hukum untuk mengutuk agresi tersebut secara kategoris dan tegas serta meminta pertanggungjawaban para agresor sesuai dengan Bab 7 Piagam PBB.
Araqchi juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mempertimbangkan akar penyebab ketidakamanan yang ditimbulkan di kawasan dan Selat Hormuz, yaitu agresi militer AS-Israel.
Ia menjelaskan bahwa situasi di sekitar Selat Hormuz tidak dapat diatasi tanpa mempertimbangkan keadaan umum di kawasan tersebut, dan mencatat bahwa gangguan navigasi di selat tersebut disebabkan oleh perang agresi AS-Israel.
Semua negara dan lembaga internasional yang prihatin terhadap perdamaian dan keamanan harus mengutuk kejahatan AS dan Israel secara bertanggung jawab dan menyerukan penghentian agresi militer terhadap Iran, kata Araqchi.
Ia selanjutnya mengutuk serangan brutal rezim Zionis terhadap Lebanon yang telah merenggut ratusan nyawa, dan memperingatkan bahwa ketidakpedulian dan ketidakaktifan terhadap kejahatan pelanggaran hukum Israel di Palestina dan negara-negara regional lainnya hanya akan memperluas cakupan agresi Israel dan memperburuk ketidakamanan di kawasan dan dunia.
Sementara itu, Guterres menyampaikan pandangannya tentang kondisi di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah, dan keamanan maritim.
Amerika Serikat dan rezim Israel melancarkan kampanye militer skala besar tanpa provokasi terhadap Iran setelah pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei, bersama beberapa komandan militer senior dan warga sipil pada 28 Februari.
Serangan tersebut melibatkan serangan udara ekstensif terhadap lokasi militer dan sipil di seluruh Iran, menyebabkan banyak korban dan kerusakan infrastruktur yang meluas.
Sebagai tanggapan, Angkatan Bersenjata Iran telah melakukan operasi pembalasan, menargetkan posisi Amerika dan Israel di wilayah pendudukan dan di pangkalan regional dengan gelombang rudal dan drone.