Jakarta, Purna Warta – Pencopotan Dadan Hindayana dari pucuk Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar pergantian pejabat, melainkan momen koreksi atas cara negara mengelola salah satu program paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir.
Di bawah tekanan ekspektasi politik yang tinggi, BGN bergerak dengan kecepatan mengesankan: memperluas jangkauan, membangun jejaring dapur, dan menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai simbol kehadiran negara.
Namun, ekspansi yang didorong terlalu cepat sering kali lebih mudah dipamerkan daripada ditata. Kecepatan tanpa disiplin justru melahirkan biaya yang jauh lebih mahal.
Setelah Dadan, pertanyaan yang relevan bukanlah siapa penggantinya, melainkan model tata kelola seperti apa yang hendak ditegakkan.
Publik tidak membutuhkan pergantian nama untuk menenangkan keadaan, melainkan jaminan bahwa BGN tidak lagi bekerja dengan logika mengejar angka semata (berapa dapur berdiri, berapa porsi tersalurkan) melainkan dengan ukuran substantif: apakah makanan aman, mutu terjaga, anggaran akuntabel, sasaran tepat, dan program benar-benar memperbaiki kualitas hidup penerima.
Masalah terbesar BGN sejak awal adalah godaan memperlakukan skala sebagai ukuran keberhasilan. Padahal, program gizi nasional adalah pertemuan rumit antara kesehatan publik, manajemen logistik, pengadaan, pengawasan mutu, tata kelola data, dan akuntabilitas fiskal.
Ketika ekspansi didorong lebih cepat daripada kesiapan sistem, yang lahir bukan hanya ketidakteraturan administratif, tetapi juga risiko nyata di lapangan.
Kelemahan standar dapur, persoalan mutu makanan, mekanisme mitra yang belum bersih dari celah kepentingan, hingga masalah pengawasan menunjukkan bahwa BGN dibebani mandat terlalu besar tanpa infrastruktur pengendalian yang setara.
Akibatnya, semakin besar program diperluas, semakin besar pula biaya pengawasan yang tertinggal.
Karena itu, pencopotan Dadan harus dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa ekspansi cepat telah mendahului sistem.
Ini bukan semata kegagalan individu, melainkan kegagalan desain kelembagaan yang terlalu percaya bahwa ambisi dapat menutup kekurangan tata kelola. Padahal, dalam urusan pangan publik, kegagalan kecil di atas kertas dapat berubah menjadi masalah besar di lapangan.