Riyadh, Purna Warta – Arab Saudi, sekutu utama Amerika Serikat, dilaporkan berencana mengambil peran utama dalam tata kelola pascaperang di Gaza serta membantu melucuti dan meminggirkan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menurut dokumen internal Kementerian Luar Negeri Saudi yang bocor dan dilihat oleh Middle East Eye.
Baca juga: Biaya Perang Gaza: 125.000 Pemukim Israel Melarikan Diri dari Negeri Antara 2022 dan 2024
Menurut dokumen tersebut, Riyadh berniat untuk “mendukung pengerahan misi penjaga perdamaian internasional di Gaza”, dengan kemungkinan kontribusi dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim lainnya.
Dokumen itu mengungkapkan bahwa kerajaan yang tengah berupaya menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel bermaksud untuk memaparkan “visi dalam meningkatkan stabilitas di Jalur Gaza dan wilayah Palestina”.
Rencana itu, bertanggal 29 September, menyebut bahwa tujuan tersebut akan dicapai “dengan meminggirkan peran Hamas dalam pemerintahan” serta mereformasi Otoritas Palestina (PA) “dalam kerangka yang sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di perbatasan 1967, dengan Al-Quds (Yerusalem Timur) sebagai ibu kotanya.”
Arab Saudi berpendapat bahwa Hamas memiliki “dampak dalam menghambat upaya perdamaian dan memperdalam perpecahan internal”, dan karena itu harus dikesampingkan melalui pelucutan senjata secara bertahap “melalui perjanjian internasional dan regional yang menjamin netralitas.”
Laporan tersebut juga menyebut bahwa secara bertahap menyerahkan pemerintahan kepada Otoritas Palestina akan membantu mengurangi pengaruh Hamas di Gaza, dengan mengaitkannya dengan upaya menuju solusi dua negara.
Upaya ini, menurut dokumen itu, akan dilakukan melalui konsultasi dengan Mesir, Yordania, dan Otoritas Palestina, sesuai dengan arahan dari Manal binti Hassan Radwan, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Saudi yang disebut semakin berpengaruh.
Sejak kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif tahun 2007, Gaza telah berada di bawah pemerintahan kelompok tersebut.
Lebih jauh, dokumen itu juga menunjukkan bahwa Riyadh ingin mendorong reformasi kelembagaan Otoritas Palestina untuk memberantas korupsi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keterwakilan yang lebih baik dari seluruh faksi Palestina.
Baca juga: Irak: RUU Aneksasi Tepi Barat oleh Israel ‘Pelanggaran Nyata’ terhadap Hukum Internasional
“Reformasi terhadap Otoritas Palestina merupakan pilar utama untuk mencapai persatuan nasional dan memastikan pemerintahan yang efektif serta transparan,”
bunyi laporan tersebut.
Dorongan Arab Saudi untuk pelucutan senjata Hamas ini disebut sejalan dengan rencana gencatan senjata Gaza yang diusung Presiden AS Donald Trump.
Tahap pertama dari rencana tersebut — yang telah disetujui oleh Hamas dan Israel pada awal bulan ini — mencakup pertukaran tahanan dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Namun, isu-isu lain yang tercantum dalam 20 poin rencana Trump, termasuk pelucutan senjata Hamas, belum dibahas lebih lanjut.
Pejabat Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan meletakkan senjata hingga pendudukan Israel berakhir dan negara Palestina yang merdeka benar-benar terbentuk.
Washington, di sisi lain, berharap agar Arab Saudi bergabung dengan negara-negara Arab lain yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain di kawasan Teluk Persia.