Doha, Purna Warta – Al Jazeera, seraya menyoroti perhitungan keliru Amerika Serikat dalam perang ekonomi terhadap Iran, menyatakan bahwa tujuan dari perang baru tersebut tidak akan tercapai.
Di tengah berlanjutnya berbagai analisis mengenai perang ekonomi AS terhadap Iran setelah kegagalan memalukan Washington dalam perang militer melawan negara tersebut, meskipun telah mengerahkan seluruh kapasitas yang tersedia, jaringan Al Jazeera dalam sebuah artikel singkat berjudul “Mengapa Iran tidak runtuh di bawah sanksi AS” menulis bahwa dalam beberapa hari terakhir Amerika Serikat, sebagai bagian dari perang ekonomi terhadap Iran, telah memperluas cakupan sanksinya hingga mencakup lembaga dan perusahaan yang melakukan transaksi dengan Iran. Pada saat yang sama, Washington memperketat pengawasannya terhadap perdagangan dan ekspor minyak Iran.
Laporan-laporan menunjukkan bahwa sanksi AS kini tidak lagi terbatas pada minyak, perbankan, perusahaan, dan individu. Kali ini, melalui mekanisme sanksi sekunder, Washington juga menargetkan mitra, jalur perdagangan, serta transaksi keuangan yang terkait dengan Iran.
Dalam kondisi tersebut, Iran bergantung pada lima pasar utama yang berfungsi sebagai jalur vital bagi perdagangan luar negerinya, yaitu China, Rusia, Turki, Irak, dan Uni Emirat Arab. Puluhan miliar dolar setiap tahunnya mengalir melalui pasar-pasar tersebut.
Selain sanksi ekonomi, Iran juga menghadapi tekanan terkait kehadiran militer Amerika Serikat di laut, yang memberikan pembatasan tambahan terhadap ekspor minyak dan semakin mempersulit aktivitas impor serta ekspor.
Namun, para pengamat ekonomi berpendapat bahwa meskipun sanksi baru AS terhadap Iran diperkirakan akan memberikan dampak, sanksi tersebut tidak akan menyebabkan keruntuhan negara itu dan tidak akan memaksa Teheran menyerah.
Menurut para pakar ekonomi, Teheran masih memiliki sejumlah cara untuk menghindari sanksi, terutama melalui perdagangan dengan China. Pada tahap ini, setelah gagal mencapai tujuan yang telah diumumkannya dalam perang militer terhadap Iran, Amerika Serikat berupaya menggunakan tekanan ekonomi untuk memperoleh keuntungan politik.
Sebaliknya, Teheran memilih untuk mengendalikan dampak perang ekonomi tersebut tanpa memberikan konsesi. Dalam konteks ini, para peneliti ekonomi menekankan bahwa perekonomian Iran telah mampu bertahan menghadapi sanksi dan Teheran telah terbiasa menghadapi tekanan ekonomi setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan tersebut.
Menurut pandangan ini, ancaman ekonomi baru Amerika Serikat terhadap Iran tidak jauh berbeda dari sanksi-sanksi sebelumnya. Unsur baru dalam sanksi saat ini terletak pada tekanan terhadap negara, perusahaan, dan bank internasional untuk mencegah mereka melakukan transaksi dengan Iran melalui mekanisme sanksi sekunder.
Memang benar bahwa Iran sedang menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Namun, sanksi baru tersebut tidak akan menyebabkan keruntuhan perekonomian negara itu. Amerika Serikat sebelumnya juga telah berupaya keras untuk membekukan sumber-sumber keuangan Iran, tetapi gagal mencapai tujuan tersebut.
Dalam konteks ini, Sameh al-Hadi, peneliti urusan Amerika Serikat, mengatakan bahwa efektivitas sanksi AS sangat bergantung pada kerja sama internasional yang luas. Menurutnya, kerja sama tersebut saat ini tidak tersedia, terutama di antara negara-negara besar yang memiliki kepentingan ekonomi dan perdagangan dengan Iran.
Peneliti urusan Amerika tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak melakukan perhitungan yang akurat sebelum memulai perang terhadap Iran dan tidak berhasil membangun jaringan sekutu yang luas untuk mendukungnya. Kini, Washington bergerak menuju perluasan cakupan sanksi terhadap Iran.
Ia menambahkan bahwa India, Pakistan, China, dan Rusia memiliki kepentingan yang terjalin dengan Teheran sehingga partisipasi penuh mereka dalam sanksi Amerika Serikat menjadi sulit dilakukan.
Selain itu, Washington—yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah bagi Presiden China pada September—tampaknya tidak berada dalam posisi yang tepat untuk memperburuk hubungan ekonomi dengan Beijing, terutama di tengah ketegangan perdagangan yang terus berlangsung dengan Kanada dan Meksiko.