Jakarta, Purna Warta – Program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan akan meluncur pada bulan ini. Kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar dilaporkan sudah nyaris selesai.
Baca juga: OJK Turun Tangan Atasi Keluhan Tagihan Rp 1,8 Miliar Nasabah Ajaib Sekuritas
Dalam acara ‘Indonesia Bicara’ TVRI bertema ‘Sekolah Rakyat: Harapan Baru Pendidikan Merata’ pada Jumat (4/7), Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, membeberkan berbagai aspek kesiapan, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana.
“Untuk Sekolah Rakyat ini yang mempersiapkan bukan hanya Kemensos, tapi lintas kementerian. Alhamdulillah progresnya sesuai target,” ujarnya. Sebagai contoh, salah satu sekolah rakyat di Magelang sudah mencapai 98 persen kesiapan. “Gedung, guru, siswa, kepala sekolah sudah siap. Rencananya 14 Juli mulai masa orientasi sebelum launching oleh Presiden,” urainya.
Agus Jabo menjelaskan bahwa meskipun data penduduk miskin tersebar luas di Indonesia, lokasi sekolah rintisan saat ini banyak memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang mayoritas berada di Jawa dan Sumatera.
“Penduduk miskin itu berada di Jawa, tetapi untuk sekolah rintisan ini, karena ini harus dipersiapkan secara cepat dan tidak mungkin membangun dari nol, kita menggunakan gedung-gedung yang sudah ada milik Kemensos, seperti sentra dan Pusdiklat. Mayoritas memang berada di Jawa dan Sumatera,” terangnya.
Namun, ia menegaskan bahwa ke depannya, sekolah permanen akan tersebar merata di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Saat ini, Kemensos tengah memverifikasi dan mengasesmen usulan lahan dari berbagai daerah sebelum diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dicek kelayakannya.
“Presiden maunya ideal itu lahannya 8,2 hektare, minimal 5 hektare. Harus milik pemerintah, tidak di daerah rawan bencana, kontur tanahnya juga harus sesuai,” tambahnya.
Agus Jabo menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan Sekolah Rakyat adalah memutus transmisi kemiskinan. Data menunjukkan bahwa sekitar 76 persen keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak mampu menyekolahkan anak mereka karena kendala ekonomi.
“Pak Presiden ingin supaya dengan Sekolah Rakyat ini bisa memutus transmisi kemiskinan. Semua anak Indonesia harus sekolah, sehat, pintar. Kalau orang tuanya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak,” katanya.
Program ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh keluarga penerima manfaat. Agus Jabo menceritakan banyak orang tua yang terharu dan menangis bahagia saat mengetahui anak mereka bisa melanjutkan pendidikan.
“Mereka rata-rata bilang sambil menangis, tidak ingin anaknya bernasib sama. Bahkan di Temanggung, saking bahagianya sampai sujud di kaki Pak Menteri,” tutur Agus Jabo.
Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai sekitar Rp2 triliun, dengan estimasi Rp200 miliar per titik pembangunan sekolah permanen. Anggaran tersebut mencakup pembangunan gedung dan operasional pendidikan.
Baca juga: Penjelasan Pemprov DKI Jakarta Soal Padel Kena Pajak Hiburan 10%
Untuk sekolah rintisan saat ini, Kemensos memanfaatkan gedung yang sudah ada dan merenovasinya, dengan kapasitas terbatas, misalnya hanya empat kelas. Nantinya, siswa-siswa rintisan akan dipindahkan ke sekolah permanen yang dibangun lebih besar. “Kalau lahan itu milik Kemensos, nanti bisa dilanjutkan sebagai sentra layanan sosial. Kalau milik Pemkab/Pemkot bisa difungsikan untuk layanan sosial daerah,” jelasnya.
Sekolah Rakyat ke depan akan menerapkan sistem asrama (boarding school), dengan target satu sekolah memuat jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Setiap sekolah minimal dapat menampung 1.000 siswa.
“Rencananya satu rombel 25 siswa, kebutuhan gurunya sekitar 1.544 guru untuk 100 titik. Kalau SD 600, SMP 300, SMA 300, bisa 1.200 siswa dalam satu lokasi,” kata Agus Jabo. “Bayangkan kalau nanti ada 500 sekolah dengan masing-masing 1.000 siswa, kita akan punya 500 ribu anak-anak unggulan yang berasal dari keluarga miskin,” tutupnya, optimis.