Jakarta, Purna Warta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah siap menambah jumlah polisi hutan secara signifikan hingga 70.000 orang untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.
Menurut dia, jumlah polisi hutan yang saat ini hanya 4.500 orang tidak akan maksimal bekerja untuk mencegah penjarahan liar hingga pembakaran hutan.
“Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan (dari jumlah saat ini) 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Ia mengatakan, penambahan personel ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran negara.
Berdasarkan perhitungan sementara, jumlah diproyeksikan mencapai sekitar 21.000 personel pada 2027.
Dengan demikian, Prabowo memperkirakan target 70.000 polisi hutan dapat tercapai dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun.
Ia juga mengakui, angka 4.500 personel sangat kecil dibanding luas hutan yang mencapai jutaan hektar.
“Menjaga puluhan juta (hektar) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarahan liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” papar dia.
Namun, Prabowo menyebut, penguatan jumlah personel tidak hanya diperlukan untuk sektor kehutanan.
Ia menyoroti masih terbatasnya jumlah petugas dan sarana pendukung di sejumlah titik strategis, termasuk pelabuhan dan lapangan terbang.
Ia menegaskan, pemerintah memahami keterbatasan tersebut dan akan terus melakukan pembenahan secara bertahap.
“Kita memahami kondisi itu. Karena itu, kita akan terus mengejar dan memperbaikinya,” ujar dia.
Prabowo yakin Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dan memperkuat kapasitas negara dalam menjaga kepentingan nasional.
Setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
Oleh karenanya, Prabowo meminta seluruh menteri dan kepala badan menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil,” tutup Prabowo.