Jakarta, Purna Warta – PDI-Perjuangan menilai DPR tidak boleh hanya mengikuti kehendak pemerintah karena kondisi tersebut tidak berbeda dengan praktik yang terjadi pada era Orde Baru.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Anggota Komisi II DPR RI ini menanggapi pernyataan Sekjen Golkar Muhamad Sarmuji yang mempertanyakan “apa yang perlu diseimbangkan” oleh PDI-P dalam politik bernegara saat ini.
Deddy menjawab bahwa fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan adalah hal yang jelas. Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut berani menyampaikan kritik.
Deddy mengatakan, penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik sekaligus memiliki kemandirian menyampaikan kritik dan pandangan berbeda jika diperlukan.
Menurutnya, jika semua parpol berada di dalam pemerintahan, fungsi checks and balances justru akan berlangsung ke jalanan dalam bentuk demonstrasi.
Sebagai legislator, Deddy mengaku kerap menerima curhat dari sesama anggota dewan soal sulitnya menyampaikan kritik karena takut mendapat telepon dari sana-sini.
Ia pun heran dengan parpol lain yang terkesan tidak mengikhlaskan PDI-P berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara atau sistem partai komunis seperti Tiongkok. Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat.
Sebelumnya, Sekjen Golkar Muhamad Sarmuji menyatakan bahwa PDI-P memang tidak masuk pemerintahan, namun pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah soal lain.
“Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujarnya, meski tetap menghormati sikap PDI-P.