Jakarta, Purna Warta – Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan pendekatan militeristik berpotensi menggeser roh demokrasi yang selama ini menjadi fondasi utama gerakan koperasi.
Menurutnya, model pelatihan tersebut dapat mengubah tata kelola koperasi yang mengedepankan partisipasi anggota dan musyawarah menjadi sistem komando dengan komunikasi satu arah.
“Pelatihan manajer koperasi secara militeristik dapat berpotensi mengubah praktik tata kelola koperasi yang seharusnya mengutamakan demokrasi, partisipasi anggota, dan musyawarah menjadi sistem komando dan tidak ada budaya dialog serta mengedepankan komunikasi satu arah,” kata Agustinus, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, manajer dan pengurus koperasi perlu membangun dialog dengan anggota serta mampu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi mereka agar produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anggota.
Karena itu, Agustinus menilai materi pelatihan bagi pengurus dan manajer koperasi seharusnya difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial, tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, bukan pada kegiatan baris-berbaris, lari, apel, hingga memegang senjata yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas manajer koperasi.
“Pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan rencana kerja koperasi dan penyusunan manajemen keuangan yang profesional akan jauh lebih bermanfaat bagi keberhasilan koperasi daripada pelatihan baris berbaris dan apel pagi,” kata dia.
Agustinus menambahkan bahwa ketika koperasi dikelola secara demokratis, dua prinsip utama yang harus dijaga adalah transparansi dan akuntabilitas.
Dari sisi manajemen organisasi, ia menilai pembinaan KDMP seharusnya berada di bawah Kementerian Koperasi, bukan di bawah komando Kementerian Pertahanan dan TNI.
“Koperasi saya pikir tepat dikelola dengan model kepemimpinan sipil, bukan model kepemimpinan militer, dengan sistem komando dan komunikasi satu arah,” imbuhnya.
Agustinus mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koperasi, pelaku koperasi sukses, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan model pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi modern dan prinsip good governance.