Jakarta, Purna Warta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Baca juga: Menhaj Minta Calon Jemaah Haji 2027 Siapkan Kebugaran Fisik
Peringatan ini disampaikan di tengah tekanan ekonomi nasional, seperti pelemahan rupiah, tingginya yield surat berharga negara (SBN), dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Dalam rapat kerja Banggar bersama pemerintah, Selasa (9/6/2026), Said menekankan bahwa menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor menjadi kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah mengusulkan asumsi makro 2027: pertumbuhan 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp15.800–Rp17.500 per dolar AS.
Baca juga: TNI Kelola 2,5 Juta Hektar Lahan untuk Ketahanan Pangan
Ketua Banggar DPR itu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyampaikan pengantar KEM-PPKF 2027 di Sidang Paripurna DPR, namun mengingatkan bahwa target tersebut membutuhkan kerja keras dan konsistensi kebijakan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional menuju high-income country,” ujar Said.