Jakarta, Purna Warta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan, anggaran untuk pembangunan IKN tetap tersedia meski IKN tidak disebut secara khusus dalam 8 Program Prioritas Kebijakan Nasional (PKPN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi tidak disebutnya IKN dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Basuki mengatakan, IKN merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sehingga tidak perlu disebut secara terpisah dalam program prioritas pemerintah.
“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau. Kan ada di dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan, tidak terpisah,” kata Basuki di IKN, Sabtu (15/08/2026).
Basuki juga memastikan dana pembangunan IKN sebesar Rp48 triliun yang sebelumnya dijanjikan Prabowo telah mulai dicairkan secara bertahap sejak tahun 2025: Rp10 triliun pada 2025, Rp6 triliun pada 2026 (sementara), dan berpotensi mendapatkan tambahan pada 2027.
Selain pembangunan, Otorita IKN juga menyiapkan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan sejumlah bangunan yang telah diserahkan dari Kementerian PU dan PKP, dengan anggaran tahun 2026 sekitar Rp500 miliar.
“Kami harus bertanggung jawab untuk memelihara dan mengoperasikannya. Dan kami siapkan itu,” kata Basuki.