Jakarta, Purna Warta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi produksi beras dalam negeri melimpah sehingga stok tetap aman. Namun, dinamika ketersediaan dan harga beras menjelang akhir 2025 hingga awal 2026 perlu diwaspadai.
Baca juga: Kargo Base Fuel Tiba, Pertamina Patra Niaga Siap Suplai BBM Murni ke SPBU Swasta
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional dari Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31,04 juta ton. Angka ini naik 12,16% atau sekitar 3,37 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 25,83 juta ton, neraca produksi-konsumsi pada periode tersebut surplus sekitar 5,2 juta ton, naik 3,32 juta ton dari tahun sebelumnya.
“Ini tentu capaian positif yang harus kita syukuri. Namun kita juga tidak boleh lengah, sebab memasuki November 2025 hingga Januari 2026, produksi beras biasanya menurun. Sementara rata-rata konsumsi bulanan mencapai 2,5 juta ton. Di titik inilah kita harus hati-hati menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar,” ujar Kepala Bapanas , Arief Prasetyo Adi.
Ia menambahkan, “Cadangan pangan pemerintah itu ibarat rem dan gas, harus kita kelola dengan benar agar masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sementara petani juga terlindungi harga gabahnya.”
Seiring dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), harga beras medium mulai mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET). Per 18 September, harga rata-rata beras medium di Zona 1 turun di bawah HET, yakni Rp 13.434/kg. Di Zona 2 berada di Rp 14.049/kg (0,35% di atas HET), dan di Zona 3 sebesar Rp 15.976/kg (3,07% di atas HET).
Arief menekankan pentingnya koordinasi semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen.
Baca juga: Menkeu Purbaya Perluas Akses Kredit Perumahan untuk UMKM Dukung Program 3 Juta Rumah
“Ini waktunya kita semua, baik pemerintah pusat, daerah, Bulog, hingga pelaku usaha, meningkatkan koordinasi. Kunci utamanya adalah memantau data dengan cermat, memastikan distribusi berjalan lancar, dan bila diperlukan melakukan langkah intervensi, baik lewat operasi pasar maupun penyerapan hasil petani. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” ungkapnya.
Pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi pangan (volatile food). Pada Januari 2025, inflasi pangan tercatat cukup tinggi (3,07%), namun berhasil ditekan hingga 0,57% pada Februari-Juni 2025, bahkan saat momen Ramadan dan Idulfitri. Namun, mulai Juli dan Agustus 2025, inflasi pangan kembali berfluktuasi, masing-masing berada di 3,82% dan 4,47%. Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk terus gencar melakukan intervensi pangan.