Al-Quds, Purna Warta – Kekerasan oleh pasukan Israel dan pemukim ekstremis dilaporkan meningkat di seluruh Tepi Barat yang diduduki sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan perang di Gaza.
Sebuah laporan menyebut bahwa Meta Platforms, perusahaan asal Amerika Serikat yang mengelola platform media sosial seperti Instagram dan Facebook, memungkinkan kelompok pemukim Israel memperoleh keuntungan dari konten anti-Palestina, sementara pada saat yang sama membatasi monetisasi akun milik warga Palestina serta membatasi jangkauan mereka.
Investigasi baru oleh 7amleh (Arab Center for the Advancement of Social Media) menemukan bahwa kelompok ekstremis Yahudi seperti “Hilltop Youth,” yang telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan negara lain atas keterlibatan mereka dalam serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, masih dapat menghasilkan pendapatan melalui Facebook dan Instagram.
Laporan tersebut menunjukkan contoh halaman Israel yang dimonetisasi, yang “mempromosikan pos ilegal, membenarkan kekerasan pemukim, mengejek korban Palestina, menyerukan pengusiran paksa, atau merayakan penghancuran serta genosida di Gaza.”
Disebutkan bahwa sistem moderasi Meta masih mengizinkan kelompok-kelompok ini menggunakan platform untuk mengorganisasi dan menggalang dana bagi aktivitas permukiman ilegal, meskipun mereka diduga terlibat dalam kekerasan dan melanggar kebijakan perusahaan sendiri.
Sementara itu, akun-akun Palestina, termasuk jurnalis terkenal dan aktivis hak asasi manusia, disebut mengalami penyensoran sistematis dan “penghapusan digital.” Laporan 7amleh mencatat ribuan kasus akun Palestina yang dibatasi, diturunkan jangkauannya (shadow-ban), atau dihapus secara permanen karena menampilkan realitas kehidupan di bawah pendudukan Israel.
Perbedaan perlakuan ini menciptakan apa yang disebut sebagai “blokade monetisasi,” yang mencegah kreator Palestina memperoleh pendapatan berdasarkan lokasi geografis mereka.
“Realitas ini menciptakan sistem ganda: di satu sisi partisipasi digital dan ekonomi Palestina ditekan; di sisi lain, halaman yang mempromosikan aktivitas permukiman, kekerasan, dan provokasi terhadap Palestina justru diberi insentif finansial,” demikian kesimpulan laporan tersebut.
Dengan memungkinkan kelompok yang telah dikenai sanksi memperoleh keuntungan sementara membungkam narasi dari pihak yang melaporkan kondisi di lapangan, Meta dituduh memfasilitasi apa yang disebut sebagai “apartheid digital” di kawasan Asia Barat.
7amleh menyerukan audit independen terhadap sistem moderasi bahasa Ibrani Meta serta penghentian kebijakan diskriminatif yang membungkam masyarakat sipil Palestina.