Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan pemberitaan di Iran, lembaga-lembaga amal tersebut kini aktif merekrut tentara sukarelawan untuk dikirim ke wilayah pendudukan Palestina, seperti Gaza dan Tepi Barat, dengan iming-iming kompensasi dan tunjangan finansial.
Baca juga: Pabrik Produksi Drone dan Mikrodrone Militer Israel Diretas
Laporan dari The Intercept
Media investigatif The Intercept melaporkan bahwa sejumlah warga Yahudi Amerika telah bergabung sebagai tentara sukarelawan di wilayah pendudukan, dan mereka dijanjikan berbagai fasilitas dan insentif keuangan oleh organisasi-organisasi tersebut.
Meski The Intercept menghindari menyebut latar belakang keagamaan lembaga-lembaga ini secara langsung karena potensi tuduhan antisemitisme, nama-nama lembaga yang disebut jelas menunjukkan bahwa mereka adalah organisasi Yahudi berbasis agama yang beroperasi atas nama amal — padahal sebenarnya aktif dalam merekrut personel untuk militer Israel.
Fenomena “Tentara Sendirian” (Lone Soldiers)
Laporan ini mengungkap bahwa fenomena ini bukan hal baru. Sebelumnya, Times of Israel juga mengungkap bahwa banyak migran baru yang datang ke Israel pada Maret dan April 2025 datang sendirian, tanpa keluarga, dan sebenarnya adalah tentara baru yang direkrut untuk berperang di Gaza dan Tepi Barat.
Tentara-tentara bayaran ini, yang oleh Israel disebut sebagai “Lone Soldiers” (Tentara Sendirian), direkrut melalui sistem yang mengklaim memberikan dukungan kepada Yahudi dalam peperangan. Mereka dikirim langsung ke garis depan konflik, meskipun bukan warga negara Israel secara penuh.
Pendanaan Proyek “Tentara Sendirian”
The Intercept menambahkan, berdasarkan analisis formulir pajak lembaga-lembaga Yahudi di AS sejak tahun 2020, lebih dari 26 juta dolar telah dihabiskan untuk mendanai proyek ini. Dana tersebut mencakup:
Bantuan uang untuk perumahan tentara
Layanan medis bagi para “tentara sendirian”
Pembelian peralatan militer untuk tentara bayaran asal AS yang bertugas di militer Israel
Kekurangan Pasukan di Militer Israel
Serangkaian upaya perekrutan ini dilakukan karena militer Israel tengah menghadapi krisis kekurangan personel, dengan kebutuhan mendesak akan tambahan setidaknya 17.000 pasukan untuk melanjutkan perang di Gaza.
Situasi ini bahkan telah memaksa pemerintah Israel mengajukan undang-undang wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-ortodoks (Haredi) ke parlemen (Knesset), yang memicu ketegangan politik besar. Jika ditolak, militer Israel akan kecewa; jika disahkan, koalisi pemerintah bisa runtuh karena keluarnya kelompok-kelompok Yahudi garis keras.
Baca juga: Kekacauan dan Bencana Kesehatan di Suwayda setelah Serangan Teroris Jolani
Pertanyaan Serius tentang Peran Pemerintah AS
Laporan ini juga mengangkat pertanyaan serius tentang tanggung jawab pemerintah AS terhadap warganya yang direkrut sebagai tentara bayaran oleh militer Israel. Bagaimana bisa Washington berdiam diri terhadap perekrutan militer asing secara terang-terangan dari dalam wilayahnya sendiri?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa lobi Yahudi memiliki pengaruh besar di AS, termasuk dalam menentukan arah kebijakan luar negeri terhadap Timur Tengah. Namun, fakta bahwa mereka kini bisa merekrut langsung warga AS untuk militer asing, menunjukkan level baru dari penetrasi dan kolaborasi antara rezim Zionis dan pemerintah AS.