Beirut, Purna Warta – Presiden Lebanon Joseph Aoun menyerukan perpanjangan mandat Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), dengan menyatakan bahwa keberadaan pasukan penjaga perdamaian tersebut di Lebanon selatan berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan di tengah serangan udara dan tembakan artileri Israel yang terus berlangsung.
“Keberadaan UNIFIL di wilayah selatan penting dalam banyak hal, dan membantu mempertahankan keberadaan penduduk di desa-desa dan kota-kota mereka, serta memperkuat stabilitas melalui kerja sama dan koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Lebanon,” kata Aoun dalam pertemuan dengan delegasi parlemen di Beirut pada Senin.
“Pilihan pertama kami adalah memperpanjang mandat UNIFIL,” tambahnya. “Jika mandatnya tidak diperpanjang, pilihan kedua adalah mengadopsi formula yang menjamin keberadaan pasukan internasional secara berkelanjutan di wilayah selatan dalam kerangka hukum yang diperlukan.”
Aoun menegaskan bahwa misi penjaga perdamaian tersebut akan membantu mendukung stabilitas melalui kerja sama dengan Angkatan Bersenjata Lebanon.
Presiden Lebanon itu mengatakan Israel menolak keberadaan UNIFIL dan “telah mendorong ke arah tersebut selama hampir satu tahun.”
“Lebanon, sementara itu, terus menuntut agar UNIFIL tetap berada di sana,” tambahnya.
“Gagasan dasarnya adalah mencapai terobosan yang menjamin keberlanjutan kehadiran internasional di wilayah selatan, baik melalui perpanjangan mandat UNIFIL maupun melalui pasukan internasional yang mendukungnya, dengan cara yang menjaga stabilitas dan memperkuat peran negara serta Angkatan Bersenjata Lebanon,” ujar Aoun.
Mandat UNIFIL dan Resolusi 1701
Mandat UNIFIL mulai diberlakukan pada 1978, di tengah perang saudara Lebanon. Misi tersebut telah berulang kali mendapat kritik dari berbagai pihak karena dianggap gagal melaksanakan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB secara efektif, yang diadopsi sekitar dua dekade lalu.
Resolusi tersebut mengatur penarikan pasukan Israel hingga berada di belakang Garis Biru (Blue Line), yang berfungsi sebagai garis perbatasan de facto antara wilayah Palestina yang diduduki Israel, Lebanon, dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Resolusi itu juga mengatur pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon di Lebanon selatan serta pelucutan senjata Hezbollah di sebelah selatan Sungai Litani.
Sejumlah analis menilai penolakan terhadap perpanjangan mandat UNIFIL muncul setelah Amerika Serikat menyelaraskan sikapnya dengan Israel yang menentang misi tersebut, sehingga memungkinkan militer Israel melakukan operasi di Lebanon tanpa pengawasan.
Di tengah berlanjutnya perundingan antara rezim Tel Aviv dan pemerintah Beirut, peran UNIFIL semakin terbatas pada pemantauan berbagai pelanggaran.
Kesepakatan “Zona Percontohan”
Pada 26 Juni, Israel dan Lebanon mencapai apa yang disebut sebagai “kesepakatan kerangka”. Kesepakatan tersebut disebut bertujuan membentuk sejumlah “zona percontohan” (pilot zones) tempat Israel akan menarik pasukan pendudukannya, sehingga Angkatan Darat Lebanon dapat mengambil alih kendali dan mengawasi pelucutan senjata gerakan perlawanan Hezbollah.
UNIFIL tidak memiliki peran dalam zona-zona percontohan tersebut. Para analis mengaitkan hal itu dengan tekanan Israel dan Amerika Serikat agar UNIFIL tidak dilibatkan.
Seiring dengan berkurangnya mandat UNIFIL, sejumlah negara telah menyatakan kesiapan untuk menyediakan pasukan penjaga perdamaian bagi kemungkinan pembentukan pasukan internasional baru.
Salah satu usulan adalah agar Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB (UNTSO) mengambil peran tersebut. Namun, UNTSO memiliki jumlah personel yang jauh lebih sedikit dibandingkan UNIFIL, yang pada masa puncaknya memiliki sekitar 15.000 personel dan sekitar 7.000 personel pada Juni 2026.