Al-Quds, Purna Warta – Sejumlah perwira militer Israel menolak menandatangani dokumen yang berisi komitmen untuk tidak melakukan penjarahan atau penyitaan harta milik warga sipil jika mereka memasuki Lebanon.
Menurut laporan media Israel, termasuk Channel 14, puluhan komandan unit militer Israel menolak menandatangani dokumen resmi tersebut, yang mengharuskan pasukan untuk tidak melakukan tindakan penjarahan terhadap warga sipil dalam operasi di Lebanon.
Media Israel sebelumnya juga telah mengakui adanya praktik penjarahan oleh tentara Israel di wilayah selatan Lebanon.
Harian Haaretz dalam laporan investigatifnya mengungkap bahwa sejumlah tentara aktif dan cadangan Israel mengakui pencurian barang-barang milik warga Lebanon—seperti sepeda motor, televisi, lukisan, furnitur, dan karpet—telah menjadi fenomena berulang. Bahkan disebutkan bahwa para tentara secara terbuka mengisi kendaraan mereka dengan barang-barang hasil curian saat meninggalkan wilayah Lebanon.
Fenomena ini tidak terlepas dari dinamika konflik yang lebih luas antara Israel dan kelompok-kelompok di Lebanon, khususnya Hezbollah. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan di perbatasan selatan Lebanon meningkat, dengan serangan lintas batas, penggunaan drone, dan operasi militer terbatas yang memperbesar risiko eskalasi konflik.
Selain itu, sejumlah laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional sebelumnya juga menyoroti dugaan pelanggaran oleh pasukan Israel dalam berbagai konflik, termasuk tuduhan penjarahan, penghancuran properti sipil, serta penggunaan kekuatan berlebihan di wilayah konflik. Isu-isu ini sering menjadi sorotan dalam forum internasional dan memperkuat kritik terhadap perilaku militer di wilayah pendudukan maupun zona konflik.
Di sisi lain, perkembangan teknologi militer—seperti penggunaan drone oleh Hezbollah—juga dilaporkan telah mengubah dinamika pertempuran di Lebanon selatan, menempatkan pasukan Israel dalam posisi yang lebih rentan. Hal ini meningkatkan tekanan psikologis dan operasional di lapangan, yang menurut sejumlah analis dapat berkontribusi pada menurunnya disiplin sebagian personel militer.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas konflik yang tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga dimensi hukum, kemanusiaan, dan etika perang. Tuduhan penjarahan terhadap warga sipil, jika terbukti, berpotensi melanggar hukum humaniter internasional dan memperdalam ketegangan di kawasan yang sudah rapuh.