Al-Quds, Purna Warta – Setelah berbulan-bulan meningkatnya ketegangan politik dalam kabinet koalisi Benjamin Netanyahu, seluruh partai dalam rezim Zionis dilaporkan sepakat memberikan suara mendukung pembubaran Knesset serta penyelenggaraan pemilu dini.
Baca juga: Media Israel Meniup Genderang Perang
Menurut laporan media Al-Alam dari wilayah Palestina pendudukan, keputusan ini disebut menandai berakhirnya pemerintahan Netanyahu serta membuka fase baru dalam dinamika politik rezim pendudukan tersebut, yang dinilai akan semakin memperburuk ketidakstabilan internal mereka.
Rancangan pembubaran Knesset itu disebut telah disetujui dalam pembacaan pendahuluan dengan dukungan 110 anggota Knesset.
Berdasarkan “undang-undang” rezim tersebut, pemilu akan digelar 90 hari setelah pengesahan final undang-undang pembubaran parlemen.
Meski proses ini membuka jalan hukum menuju pemilu lebih awal, Netanyahu dikabarkan masih berupaya melakukan negosiasi dengan partai-partai ultra-Ortodoks (Haredi) guna mencegah pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu dini.
Parlemen Israel yang dikenal sebagai Knesset memang beberapa kali menghadapi ancaman pembubaran dalam beberapa tahun terakhir akibat konflik internal koalisi pemerintahan. Ketegangan terbaru banyak dipicu oleh perselisihan mengenai wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi), yang selama ini memperoleh pengecualian khusus.
Baca juga: Israel Luncurkan Aksi Penyitaan Properti Palestina Terbesar di Kota Tua al-Quds Sejak 1967
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menghadapi tekanan politik besar akibat perang Gaza, perpecahan di kabinet perang, serta keluarnya sejumlah partai kanan ekstrem dari koalisi pemerintahannya. Pada awal 2025, partai sayap kanan Otzma Yehudit yang dipimpin Itamar Ben-Gvir sempat keluar dari pemerintahan sebagai bentuk penolakan terhadap kesepakatan gencatan senjata Gaza.
Sejumlah media Israel dan regional melaporkan bahwa jika partai-partai Haredi benar-benar menarik dukungan mereka, maka koalisi Netanyahu dapat kehilangan mayoritas di parlemen, sehingga membuka kemungkinan pemilu dini dan berakhirnya pemerintahan saat ini