Al-Quds, Purna Warta – Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis kembali menyinggung rencana Tel Aviv untuk memperluas wilayah pendudukan dan menekankan pentingnya pembangunan permukiman di Lebanon.
Baca juga: Asosiasi Dunia Islam Kecam Penyerbuan para Pemukim ke Masjid Al-Aqsa
Menurut laporan kantor berita Russia Al-Youm, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis, dalam sebuah pernyataan provokatif menegaskan perlunya pembangunan permukiman di Lebanon serta mendorong (memaksa) warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Ia menambahkan bahwa Tel Aviv memiliki program-program untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Sementara itu, Menteri Keuangan rezim Zionis juga membanggakan perluasan permukiman ilegal rezim tersebut di Tepi Barat dan menyatakan bahwa persetujuan telah diberikan untuk pembangunan seratus permukiman baru serta 60 ribu unit hunian di Tepi Barat.
Hal ini terjadi di tengah keyakinan sebagian kalangan Zionis sejak awal berdirinya rezim tersebut mengenai perlunya memperluas wilayah pendudukan di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan para pejabat Israel mengenai perluasan permukiman di wilayah-wilayah pendudukan kembali menuai kecaman luas dari berbagai pihak internasional. Pemerintah Palestina menilai wacana pembangunan permukiman baru di Tepi Barat maupun pernyataan terkait Lebanon sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Eropa sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak memiliki dasar hukum dan menghambat proses perdamaian. Aktivitas pembangunan permukiman juga disebut memperburuk ketegangan keamanan di Tepi Barat yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan bentrokan dan operasi militer.
Di Lebanon, sejumlah kelompok politik dan media setempat mengecam keras pernyataan pejabat Israel tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel sendiri masih terus berlangsung di tengah konflik regional yang semakin meluas sejak pecahnya perang di Jalur Gaza.
Analis politik menilai pernyataan kontroversial dari sejumlah menteri sayap kanan Israel mencerminkan meningkatnya pengaruh kelompok nasionalis-religius dalam pemerintahan Israel saat ini. Kelompok tersebut diketahui mendukung perluasan permukiman dan menolak pembentukan negara Palestina merdeka.