Brasilia, Purna Warta – Pemerintah Brasil menolak menerima duta besar rezim Zionis di Brasília dan tidak menyetujui penunjukan konsul jenderal rezim tersebut di São Paulo. Langkah ini menjadi indikasi lain dari memburuknya hubungan diplomatik antara kedua pihak.
Menurut laporan Al Jazeera versi bahasa Spanyol, setelah otoritas Brasil menolak mengesahkan penunjukan Vivian Aizen sebagai Konsul Jenderal rezim Israel di São Paulo, hubungan diplomatik antara negara Amerika Selatan tersebut dan pihak pendudukan Zionis kembali mengalami kemerosotan.
Surat kabar Zionis Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa peningkatan ketegangan ini terjadi setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menolak menyetujui penunjukan Gali Dagan sebagai Duta Besar “Israel” untuk Brasil.
Surat kabar tersebut menyatakan bahwa Rafi Erdreich, konsul jenderal rezim saat ini di São Paulo, dalam waktu dekat akan kembali ke wilayah pendudukan Palestina setelah masa tugasnya berakhir. Dengan penolakan terhadap pengesahan Aizen, “Israel” akan tetap tanpa duta besar di Brasília dan tanpa konsul jenderal di São Paulo, sehingga hanya menyisakan perwakilan konsuler yang terbatas di negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri rezim Zionis sebelumnya telah memperpanjang masa tugas Erdreich selama satu tahun setelah berakhirnya masa jabatan lima tahunnya, guna mencegah kekosongan di kantor konsulat di tengah memburuknya krisis hubungan antara kedua pihak.
Surat kabar itu mengutip seorang sumber yang menyatakan bahwa perkembangan terbaru menunjukkan semakin memburuknya hubungan bilateral.
Lula da Silva tahun lalu mengumumkan bahwa ia telah memanggil pulang duta besar Brasil di Tel Aviv untuk konsultasi.
Ia juga mengkritik pihak pendudukan Zionis atas tindakan yang disebutnya sebagai genosida di Jalur Gaza. Dalam kunjungannya ke Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, Lula menyatakan bahwa apa yang terjadi di Jalur Gaza “bukanlah perang, melainkan genosida.”
Perkembangan ini mencerminkan semakin dalamnya ketegangan diplomatik antara Brasil dan “Israel”, yang dalam beberapa waktu terakhir dipicu oleh perbedaan sikap terkait konflik di Gaza dan kebijakan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina.