Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan agar personel militer dan intelijen yang tampil dalam film dokumenter NAZA dituntut secara hukum. Film dokumenter pemenang penghargaan tersebut mengkaji penggunaan sistem penentuan sasaran berbantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta pembunuhan warga sipil Palestina di Jalur Gaza yang berada di bawah blokade.
Netanyahu meminta penyelidikan terhadap personel militer Israel yang memberikan kesaksian dalam NAZA. Dokumenter itu menyoroti penggunaan sistem penentuan sasaran berbasis kecerdasan buatan dalam serangan yang menewaskan warga sipil Palestina di wilayah yang terkepung tersebut.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu, kantor Netanyahu menyatakan bahwa ia telah “meminta Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Shin Bet, dan Jaksa Negara untuk membuka penyelidikan menyeluruh terhadap para peserta film ‘NAZA’ dan menuntut mereka secara hukum,” sebagaimana dilaporkan Al Mayadeen.
Netanyahu menolak penggambaran militer Israel dalam dokumenter tersebut. Ia mengklaim bahwa film itu menyajikan “narasi palsu, menyesatkan, dan bias” yang mencemarkan nama baik Israel beserta angkatan bersenjatanya di tingkat internasional.
Tuntutan tersebut muncul di tengah upaya yang lebih luas untuk memberikan sanksi kepada individu-individu yang dituduh merusak reputasi tentara Israel. Sebelumnya, Netanyahu dilaporkan mendukung rancangan undang-undang yang akan mencabut kewarganegaraan orang-orang yang dianggap “mencemarkan nama baik” personel militer.
Film NAZA memuat kesaksian 24 personel militer dan intelijen Israel yang menguraikan penggunaan sistem penentuan sasaran berbantuan AI dalam operasi militer di Gaza, termasuk serangan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil Palestina.
Dokumenter tersebut mengkaji peran sistem otomatis dan teknologi kecerdasan buatan dalam mengidentifikasi sasaran militer, serta dampaknya terhadap warga sipil yang terjebak dalam agresi militer Israel yang brutal. Judul film ini berasal dari istilah militer Israel yang merujuk pada perkiraan jumlah warga sipil yang akan tewas dalam serangan udara, yang berkaitan dengan konsep collateral damage atau “kerugian tambahan”.
Menurut berbagai kesaksian yang ditampilkan dalam film tersebut, sejumlah personel militer mengungkapkan adanya serangan terhadap bangunan tempat tinggal, meskipun mereka menyadari bahwa anggota keluarga dan warga sipil lainnya mungkin berada di dalamnya. Kesaksian lain membahas penghancuran kawasan permukiman serta praktik penentuan sasaran yang melibatkan warga Palestina di sekitar pusat distribusi bantuan kemanusiaan.
Film tersebut menempatkan berbagai tuduhan ini dalam kerangka militer dan intelijen yang lebih luas. Dokumenter itu mengkaji bagaimana teknologi, badan intelijen, instruksi militer, dan keputusan di tingkat komando saling berkaitan dalam operasi penentuan sasaran.
Beberapa peserta dokumenter tersebut dilaporkan pernah bertugas di unit intelijen rahasia, termasuk seorang personel yang disebut memiliki komunikasi langsung dengan kantor Netanyahu. Salah seorang narasumber juga menyatakan bahwa salah satu tujuan unitnya adalah “menggagalkan perdamaian”. Pernyataan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai peran badan intelijen dalam membentuk kebijakan Israel terhadap Palestina.
Film tersebut menerima penghargaan khusus dari dewan juri di Festival Film Venesia dan dilaporkan memperoleh tepuk tangan meriah dari penonton selama 25 menit. Penerimaan ini kembali menarik perhatian internasional terhadap berbagai tuduhan dalam film mengenai praktik penentuan sasaran militer Israel di Gaza.
Respons terhadap film tersebut juga memicu reaksi politik di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Tuntutan Netanyahu untuk menyelidiki para peserta dokumenter itu menimbulkan pertanyaan mengenai perlakuan terhadap whistleblower atau pengungkap pelanggaran di lingkungan militer yang membongkar dugaan penyimpangan selama masa perang.
Seruan perdana menteri Israel agar para peserta dokumenter dituntut secara hukum menambah kontroversi seputar film tersebut sekaligus memperluas perdebatan mengenai pertanggungjawaban atas kematian warga sipil di Gaza.
Kontroversi ini berlangsung ketika warga Palestina di Gaza masih menanggung dampak agresi militer Israel, termasuk pengungsian massal dan memburuknya kondisi kemanusiaan.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa lebih dari 74.000 warga Palestina telah tewas sejak 7 Oktober 2023, ketika Israel melancarkan perang yang disebut sebagai genosida terhadap wilayah Palestina yang diblokade tersebut. Besarnya jumlah korban sipil dan cara operasi militer dijalankan tetap menjadi fokus pengawasan internasional terhadap perang itu.
Tuntutan Netanyahu untuk menyelidiki dan menuntut para peserta dokumenter tersebut diperkirakan akan semakin memperuncing perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, pertanggungjawaban militer, serta pengungkapan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel.